Lubang tambang batubara di kelurahan makroman milik CV Arjuna (Ocha-JAtam kaltim)

Lubang tambang batubara di kelurahan makroman milik CV Arjuna (Ocha-JAtam kaltim)

opini dimuat Tribun Kaltim, 26 Maret 2014

Di Pengadilan Negeri Samarinda sedang berlangsung peristiwa sangat penting dan membanggakan. Pertama kalinya dalam sejarah hukum di Indonesia, warga melakukan gugatan citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara yang mewakili kepentingan publik, khususnya yang berkait dengan pertambangan batubara dan banjir.

Ada 19 warga kota Samarida menggugat Pemerintah lokal dan pusat karena diduga melakukan pelanggaran Undang-undang, atau gagal memenuhi kewajibannya melaksanakan Undang-undang. Kegagalan ini dibuktikan oleh terjadinya alih fungsi sekitar 71 persen wilayah Samarinda menjadi kawasan pertambangan batubara, sehingga berakibat bencana banjir dan berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Hubungan banjir di Samarinda dan tambang batubara tak perlu lagi diperdebatkan. Setidaknya dengan gamblang dipaparkan dalam persidangan gugatan Citizen Lawsuit pada 26 Februari 2014 yang menghadirkan Dr. Ir. Deddy Hadriyanto, M. Agr, Ketua Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Mulawarman. Alih fungsi lahan hutan menjadi tambang batubara telah mengakibatkan hutan kota Samarinda tersisa 0,9% dari total wilayah kota yang luasnya 71.800 hektar. Padahal menurut SK Walikota, No 178/HK-KS/2005 harusnya 30% dari luas kota yang harus menjadi daerah terbuka hijau sebagai wilayah resapan air. Rusaknya hutan dan lahan resapan air menjadi penyebab utama kota Samarinda menjadi langganan banjir.

Tak hanya itu. Alih fungsi lahan ini juga berkontribusi terhadap perubahan iklim berkaitan dengan Land use, land-use change and forestry (LULUCF) atau Penggunaan Lahan, Perubahan Pemanfaatan Lahan dan Kehutanan (LULUCF). Menurut IPCC atau Panel Ahli Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim, LULUCF merupakan salah satu penyebab emisi Gas Rumah Kaca – yang menjadi penyebab utama perubahan iklim.

Kini, sejak pengerukan batubara marak di Samarinda, kota ini menjadi salah satu dari 3 kota yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar di provinsi Kalimantan Timur, bersama Tarakan dan Bontang.

Padahal alih fungsi lahan besar-besaran menjadi pertambangan ini sebenarnya mencederai komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP 15) di Copenhagen Denmark, Presiden SBY berjanji kepada dunia untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen pada 2020.

Adaptasi Perubahan Iklim

Sayangnya perdebatan dalam persidangan gugatan Citizen Lawsuit yang digelar pertama kalinya di Indonesia ini baru menyinggung masalah penurunan emisi (mitigasi) tapi belum menyinggung isu adaptasi perubahan iklim. Sebab, perubahan Iklim mesti dilihat dari dua sisi, menurunkan penyebabnya (mitigasi) dan bagaimana mengurus dampak perubahan iklim (adaptasi).

Perubahan iklim mengakibatkan ketidakteraturan iklim dan beresiko menyebabkan bencana, misalnya kenaikan suhu udara, pergantian musim yang tidak bisa diprediksi, kenaikan muka air laut, naik turunnya curah hujan dan lainnya. Bencana ini akan sangat berpengaruh terhadap petani dan nelayan, juga penduduk desa dan kota. Warga perlu mendapatkan bantuan dalam menghadapi bencana karena dampak perubahan iklim.

Itulah sebabnya, Rencana Aksi Nasional (RAN) Perubahan Iklim Indonesia (2007) menyebutkan kerangka kerja menghadapi perubahan Iklim adalah melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi. Menurut UNFCCC atau Badan PBB untuk Perubahan Iklim, Adaptasi merupakan proses penyesuaian dalam berbagai bidang, termasuk sistem ekologi, sosial, atau ekonomi dalam menanggapi iklim yang yang sedang berubah atau bencana yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lklim. Oleh karenanya, upaya mitigasi dan adaptasi dengan aspek- aspek sosial budaya melalui persiapan sosial dan rekayasa sosial yang dilakukan harus berbasiskan pada kekhasan masyarakat dan lingkungan setempat.

Celakanya, yang terjadi di Samarinda justru terbalik. Warga kota Samarinda justru menjadi korban ganda, sejak lama menjadi korban daya rusak pengerukan batubara dan kini menghadapi bencana akibat dampak perubahan iklim Menurut Greenpeace (2011) Penambangan batubara mengakibatkan meluasnya penggundulan hutan, erosi tanah, kehilangan sumber air, polusi udara, dan rusaknya keutuhan sosial masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pertambangan. Penambangan batubara besar-besaran mengikis habis tanah, menurunkan tingkat permukaan air, dan menghasilkan limbah beracun.

Pengerukan batubara telah membuat warga di sekitar pertambangan makin rentan menghadapi dampak perubahan iklim. Pengerukan batubara oleh CV Arjuna di kelurahan Makroman misalnya, mengakibatkan warga RT 13 mengalami krisis air dan gagal panen Padi berulang. Akibatnya kemampuan warga menghadapi ancaman termasuk dampak perubahan iklim makin rendah.

Dalam ilmu pengelolaan bencana (disaster Manajemen), bencana merupakan kombinasi antara ancaman (Hazard) dan kerentanan (Vulnerability). Ancaman yaitu fenomena, bahaya atau resiko, baik alami maupun tidak alami yang dapat menjadi bencana, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, wabah penyakit, konflik bersenjata dan lainnya. Sedangkan kerentanan adalah keadaan di dalam suatu komunitas yang membuat mereka mudah terkena akibat buruk dari ancaman diantaranya kerentanan fisik, sosial, sikap dan lingkungan. Makin tinggi ancaman dan kerentanan, maka bencana dan korban yang terjadi makin parah.

Persidangan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Samarinda yang berlangusng sejak 2013 ini, mestinya didukung oleh semua warga kota Samarinda. Sebab, para penggugat menyuarakan masalah utama yang dialami warga kebanyakan karena kualitas hidupnya makin menurun dari waktu ke waktu sejak Pemkot mengeluarkan puluhan perijinan tambang batubara. Para penggugat ini juga tak ingin mendapatkan materi. Mereka hanya menuntut perubahan kebijakan kota Samarinda menjadi berpihak pada warga dan lingkungan kota, serta menyusun kebijakan yang menguatkan adaptasi warga kota Samarinda menghadapi dampak perubahan Iklim. Tindakan yang harusnya menjadi kewajiban Pemkot Samarinda.

 Penulis Siti Maemunah, Badan Pengurus Jatam