Achmad Amins dan partai Nasdem (foto Jatam Kaltim, 2013)

Achmad Amins dan partai Nasdem (foto Jatam Kaltim, 2013)

Dimuat Majalah FORUM, No 47, Tahun XXII/ 24 – 30 Maret 2014

PEMILU yang akan digelar 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR harusnya menjadi momen penting, karena digelar di tengah krisis lingkungan yang kian menghebat di Indonesia. Krisis berdimensi sosial dan ekologis ini terus memburuk akibat kebijakan politik pro kapital, sangat sektoral dan penegakan hukum yang memble. Namun momen penting ini mungkin tak banyak gunanya jika 90 persen anggota DPR 2009-2014 yang mencalonkan diri lagi (Kompas, 10/3), kembali menang.

Dalam satu dekade terakhir, terbukti berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan Kabinet Indonesia Bersatu bersama DPR, tidak membuat kondisi lingkungan Indonesia menjadi lebih aman dan sehat. Padahal itu dimandatkan oleh UUD 1945 pasal 28H dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 pasal 65 ayat (1). Pada 2010, Indonesia justru mengesahkan Master Plan Percepatan dan Perluasan “Pembangunan” Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang akan mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan bencana ekologis di negeri kepulauan ini.

Tak hanya menghadapi bencana ekologis karena kebijakan dalam negeri. Indonesia juga tak lepas dari sistem kapitalisme global yang mempengaruhi semua tindakan politik dan ekonomi dalam negeri. Naiknya pengerukan batubara di pulau Kalimantan dan Sumatera misalnya, sebagian besar memenuhi kebutuhan negara-negara industri. Pun perluasan kebun kelapa sawit yang mengorbankan hutan dan lahan gambut, sebagian besar minyak mentah sawit memasok kebutuhan industri Eropa.

Sistem kapitalisme global yang rakus lahan, air, keragaman hayati dan energi inilah yang membawa penduduk bumi pada krisis global bernama perubahan iklim. Krisis iklim ini terjadi karena tingginya akumulasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi sejak masa revolusi industri, dan telah mengganggu keseimbangan bumi. Artinya, masalah-masalah lingkungan di dalam negeri yang terus menumpuk kini diperburuk oleh kekacauan iklim global. Di kampung misalnya, perubahan iklim menyebabkan petani dan nelayan tak bisa lagi memprediksi datangnya musim hujan dan musim kering. Sementara di skala lebih luas, kekacauan iklim ini meningkatkan intensitas bencana yang berkait dengan iklim, seperti kenaikan suhu udara, terjadinya badai dan lainnya.

Hanya 7 persen.

WALHI (2014) mencatat bencana ekologis di Indonesia terus meningkat baik frekwensi, intensitas dan sebarannya. Lonjakan paling tinggi justru di akhir kepemimpinan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II – Koalisi Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB dan Partai Golkar. Buktinya, bencana ekologis berupa banjir dan longsor terjadi 475 kali dengan korban jiwa 125 orang pada 2012, meningkat hampir 3 kali lipat menjadi 1392 kejadian setahun berikutnya. Korbannya pun meningkat hampir lima kali lipat.

Bencana ekologis ini berbanding lurus dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan pelayanan karpet merah terhadap korporasi. Buktinya, sekitar 26,3 juta hektar lahan telah dimiliki perkebunan sawit skala besar. JATAM mencatat sekitar 34 persen daratan Indonesia telah diberikan kepada lebih 11 ribu perusahaan tambang. Eksploitasi hutan, laut, keragaman hayati dan bahan tambang itu dilakukan di atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang meningkat dari waktu ke waktu. Sementara beban kerusakan harus ditanggung rakyat dan negara.

Bandingkan kontrasnya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adat, petani dan nelayan, yang makin terdesak ruang hidupnya bersama alih fungsi hutan, lahan pertanian dan perusakan kawasan pesisir. Pada 2013, lahan pertanian menyusut dari 7,9 juta hektar menjadi 7,3 hektar. Jumlah rumah tangga petani pun menurun. Data BPS menyebutkan tahun lalu rumah tangga petani mencapai 26,14 juta, menurun sebanyak 5,10 juta atau sekitar 16 persen dibanding 10 tahun lalu. Kesemuanya adalah lampu merah bagi kedaulatan dan demokrasi ekonomi Indonesia.

Tapi tak ada pilihan lain, dalam sistem “politik penjarahan” sumber daya alam ini rakyat yang harus memastikan memilih anggota DPR yang mau dan mampu mengurus akar bencana ekologis ini. Sayangnya, hasil penelitian WALHI terhadap 6561 Caleg   yang maju Pemilu 2014, justru menunjukkan sebaliknya. Hanya di bawah 7 persen dari ribuan caleg tersebut yang memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan dan kompetensi yang pro lingkungan. Artinya, mereka yang punya komitmen kuat terhadap isu lingkungan di DPR akan terus marjinal dan isu lingkungan hidup tak akan menjadi agenda politik utama.

Sebenarnya, sangat mudah mengukur kepedulian Caleg terhadap lingkungan menjelang PEMILU 2014. Kini ada gerakan “selamatkan Pohon Jalan”, gerakan masyarakat yang menyerukan agar partai dan caleg tidak memaku selebaran kampanyenya di badan pohon. Selain terkesan semrawut dengan tempelan gambar wajah para caleg, jelas para calon wakil rakyat ini memandang pohon adalah benda mati, bukan benda hidup yang memiliki fungsi ekologis bagi ekosistem kota.

Pemilih Berwawasan Lingkungan

Anehnya daftar panjang bencana ekologis di masa kepemimpinan Kabinet Indonesia Bersatu tak membuat anggota DPR periode 2009 – 2014 merasa gagal dan malu. Pada PEMILU 2014, sekitar 90 persen anggota DPR tersebut justru kembali masuk daftar caleg, berebut kursi kekuasaan. Namun, angka 90 persen itu bisa jadi kurang tepat. Situasi sebenarnya bisa lebih buruk. Sebab, para caleg tak hanya berasal dari anggota DPR periode sebelumnya, tapi juga para pejabat pemerintah yang turun jabatan, lantas ramai-ramai pindah ke partai baru, karena partai lama telah mengusung orang lain, atau partai lamanya tak lolos seleksi KPU.

Kondisi di atas salah satunya dijumpai di kota Samarinda. Achmad Amins, Walikota Samarinda yang pada dua periode kepemimpinannya (th.2000 – 2010) diusung Partai Golkar, kini maju sebagai caleg DPR RI bergandengan dengan Partai Nasdem. Data JATAM Kaltim menyebutkan sepanjang periode pemerintahannya, ijin tambang batubara yang dikeluarkan kota Samarinda meningkat pesat. Sekitar 71 persen wilayah kota Samarinda kini diperuntukkan pertambangan batubara. Bencana banjir meningkat dan meluas sejak pengerukan batubara marak di daerah hulu. Sepanjang 2007 – 2009 terjadi 126 kali banjir menghantam kota Samarinda. Padahal pendapatan daerah dari pertambangan batubara jauh lebih rendah dibanding biaya mengurus banjir di kota itu.

Jelas isu lingkungan tak boleh lagi dipandang sebagai isu pinggiran, sekedar isu menanam pohon ataupun mengolah sampah. Isu lingkungan adalah isu politik dan ekonomi yang harus menjadi rujukan pada PEMILU 2014. Jangan lagi memberikan suara pada partai dan caleg yang berkontribusi terhadap perusakan lingkungan.

Pada PEMILU 2014, rakyat harus menjadi pemilih yang berwawasan lingkungan dengan memikirkan kepentingan mendesak dan jangka panjang saat memberikan suaranya. Kepentingan jangka panjang untuk membaiknya keselamatan rakyat dan lingkungan. Sebab hal itu bergantung salah satunya kepada wakil rakyat yang berani dan bersih – tidak memiliki catatan sebagai perusak lingkungan, pelaku pelanggaran HAM dan korupsi.

Memastikan kepentingan jangka panjang itu bisa terwujud, salah satunya jika rakyat menjadikan pembiaran pemburukan bencana sosial ekologis dalam satu dekade terakhir sebagai rujukan penting memilih partai, anggota DPR dan Presiden 2014 -2019.

Siti Maemunah, Badan pengurus JATAM dan Peneliti SAINS.