dimuat Kompas Siang, 17 Oktober 2013.

KEBIJAKAN mobil murah ramah lingkungan terus menuai kontroversi. Kebanyakan memperdebatkan efeknya pada kemacetan, industrialisasi hilir, dan penggunaan BBM. Tak satu pun menyinggung tentang risiko pembangunan infrastruktur pendukungnya. Apalagi menyinggung logam, bahan penyusun utama mobil murah serta jejak ekologi pengerukannya.

Mobil membutuhkan banyak sekali logam. The World Steel Association menyebutkan, sebanyak 55 persen dari berat mobil berasal dari baja, lalu aluminium dan tembaga. Bahan dasar baja adalah besi ditambah karbon, mangan, dan nikel untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatannya. Logam lainnya timbal dalam baterai, timah untuk solder, dan seng untuk pelapis logam. Jika berkendaraan hibrida, kobalt dalam baterai bisa mencapai 2,5 kilogram. Rata- rata mobil di Amerika Serikat (2007) beratnya 1,8 ton dan sekitar 1,2 ton baja dan aluminium

 

Jejak perusakan global

Logam-logam itu ditambang dan diekstrak dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tanah Air kita dibongkar dan dijual untuk memasok bahan mentah negara-negara industri. Pengerukan ini telah melahirkan beragam masalah karena sifatnya yang rakus lahan, air dan energi, serta menghasilkan limbah beracun dalam skala gigantik.

Celakanya, pengurusan industri yang berisiko besar ini seperti tanpa rencana. Buktinya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengumumkan, 75 persen dari lebih 8.000 izin tambang tumpang tindih dengan peruntukan lainnya (2011). Akibatnya, tak hanya konflik lahan, pemiskinan, perusakan lingkungan, tetapi juga pelanggaran HAM.

Salah satunya penambangan pasir besi yang membongkar pesisir Jawa hingga Sumatera. Di Jawa Barat hingga Jawa Timur, pasir besi digali sepanjang pesisir Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, hingga Lumajang dan Jember.

Pada Juli lalu, setidaknya lima warga ditembak Brimob saat ratusan warga beraksi menolak penambangan di Cianjur selatan. Di Sulawesi Tengah, Bupati Morowali justru memberikan izin usaha pertambangan nikel seluas 145 hektar kepada PT Gema Ripah Pratama yang mengupas hutan Cagar Alam Morowali.

Pulau-pulau kecil juga dibongkar untuk memenuhi pasokan 80 persen timah dunia. Walhi memperkirakan 72 juta meter kubik limbah tailing dihasilkan dari sekitar 73 kapal isap yang beroperasi di perairan Pulau Bangka.

Setelah kawasan daratnya bertebaran lubang tambang yang menganga, kini giliran lautnya yang dirusak. Separuh terumbu karang Provinsi Bangka Belitung rusak karena memasok kebutuhan timah dunia.

Jelas mobil ini ”murah” karena dibuat dari bahan tambang dan pabrik yang merampok dan mencemari wilayah hidup rakyat, dengan keringat para buruh berupah murah.

 

Perubahan iklim

Tentu saja mobil murah tak berhenti pada kebutuhan logam. Ia butuh pabrik pengolahan logam, pabrik mobil, jalan tol, tempat parkir, dan bahan bakar fosil. Perlu infrastruktur pendukung.

Tidak kebetulan jika Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali yang baru berakhir, topik utamanya infrastruktur dan pendanaannya. Pertemuan Menteri Keuangan APEC 2013 pada bulan lalu bahkan menyepakati Indonesia menjadi pilot project Public Private Partnerships (PPP).

Para Menteri itu juga menolak segala bentuk proteksi dan terus menjaga terbukanya pasar. Artinya, hambatan terhadap investasi harus dihilangkan. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Komnas HAM menyebut UU ini berorientasi penggusuran lahan rakyat dan berpotensi melanggar HAM.

Belum lagi deretan infrastruktur yang dibutuhkan mobil murah itu berbasis energi fosil. Penggunaan BBM tentu akan meningkat. Padahal, minyak bumi dan batubara menjadi kontributor utama pemanasan global dan perubahan iklim.

Para menteri dan wakil rakyat pendukung mobil murah ini lupa, Indonesia terikat janji menurunkan emisi karbon hingga 26 persen pada 2020.

APEC lebih parah. Buat mereka, perubahan iklim hanyalah pupur. Meski mengakui bahwa perubahan iklim berdampak yang signifikan terhadap lingkungan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi, APEC tak mengagendakan penurunan emisi karbon. Tak heran, kontributor utama gas rumah kaca pada 2010 dan 2011 adalah negara-negara yang mendominasi APEC, macam Jepang, Amerika Serikat, China, dan Rusia.

Dalam bukunya, Soil Not Oil, Vandana Shiva (2011) mengingatkan kita tentang India yang telah memulai program mobil murah sejak 2006, jauh sebelum pasar mobil di Eropa, Jepang, dan Amerika Utara, stagnan dan akhirnya menggeser mobil murah dan infrastruktur pendukungnya ke Asia.

Maka, jika para pengurus negeri ini tak segera mempertegas komitmen melindungi rakyat dan berhenti menyediakan segala persyaratan bagi akumulasi modal lewat berbagai kebijakan dan kerja sama luar negeri macam APEC, cerita ”mobil murah ramah lingkungan” ini bisa menjadi bumerang.

Mobil murah seolah untuk rakyat, padahal sejatinya mencederai komitmen bangsa terhadap pembangunan berwawasan lingkungan dan penurunan emisi global.

 

Siti Maimunah, Badan Pengurus JATAM

dimuat Kompas Siang dengan judul Jejak Ekologi Mobil Murah

http://epaper.kompas.com/kompas/books/131016siang/index.html#/5/