Julius dari Ileboleng pada pertemuan LLBKB- PIKUL (Mai

Julius dari Ileboleng pada pertemuan LLBKB- PIKUL (Mai Jebing, 2011)

Semula ia mendapat tantangan dari Polisi dan gereja karena menghalalkan judi. Tapi Julius tak peduli. “Pemerintah juga tidak urus desa  kami na”, ujarnya sinis. “Saya tak bisa mengubah perilaku orang, tapi saya bisa mengaturnya”, ujar Julius. “ Judi secara terbuka itu lebih baik, lebih bertanggung jawab, teratur.

* * *

Judi dan Jembatan, dua pekerjaan rumah paling berat  awal  Julius menjabat kepala desa Bunalawan  kecamatan Ileboleng, Flores Timur. Pada 2001, Ia harus membangun jembatan desa dengan biaya sekitar Rp 250 juta, sementara pemerintah hanya menyediakan dana Rp 28 juta. Di lain pihak, ia juga dipusingkan warga desanya yang doyan sekali berjudi.

“Saya juga penjudi. Sebagian besar orang di kampung Bunalawan suka judi, termasuk muda mudinya. Tak jarang perkelahian terjadi karena mereka main curang”, ujarnya.  Masalahnya Judi dilarang di kampungnya sehingga banyak yang melakukan diam-diam dipingggir desa, uang  justru mengalir ke desa tetangga.

“Saya tak bisa mengubah perilaku orang, tapi saya bisa mengaturnya”, ujar Julius.

“Judi secara terbuka itu lebih baik, lebih bertanggung jawab, teratur. Di desa, saya yang buka, saya yang tanggung jawab”. Akhirnya, Julius membuat Peraturan desa yang menghalalkan Judi.

Julius mengeluarkan Perdes yang mengatur penerimaan desa swadaya, pendapatan asli desa. “Misalnya potong hewan kena pajak. Main judi bayar pajak. Urus perkara di desa bayar. Ini untuk pembangunan, bukan untuk saya”, ujarnya bersemangat, termasuk pajak Judi.

Pendapatan Judi ternyata paling besar. Dari satu meja bisa ditarik pajak hingga Rp 70 ribu. Satu hari orang bisa menggelar judi pada  10 sampai 11 meja. Tak hanya warga desa yang boleh main, warga desa tetangga juga diijinkan. Dalam kecamatan yang sama ada sekitar 10 desa.

“Judi dilakukan kapan pun, habis acara kematian, kita main. Waktu habis pesta, kita main. Hari-hari biasa kita juga main”, tuturmya. Semua rumah boleh jadi tuan rumah judi, asal bukan rumah kepala desa atau kantor desa.

Semula ia mendapat tantangan dari Polisi dan gereja. Tapi Julius tak peduli. “Pemerintah juga tidak urus desa  kami na”, ujarnya sinis.

Tapi tanpa diduga, pada putaran kedua menjabat kepala desa, Julius menghapus Perdes yang menghalalkan Judi. “Kalau kita mau melarang orang, kita harus melarang diri kita. Kalau kita tidak mau main lagi, orang-orang juga tidak mau main juga.”, tambahnya.

Ia menambahkan Perdes juga mengatur pemotongan hewan. Julius tak suka warganya berlebihan saat menyelenggarakan perayaan atau upacara adat yang akhirnya terlilit utang. “Orang merasa Potong banyak berarti nama besar”, ujarnya. Ia tak suka warganya boros, lantas terlilit utang.  Perdes mengatur pemotongan hewan pada pesta kawin, ritual adat, wajib dibatasi sampai dua ekor, babi atau kambing. “Lebih dari itu harus dimakan sendiri”, ujarnya tegas.

“Dulu sekali ada yang coba untuk melanggar, tetapi akhirnya batal”,  tambahnya. Pelanggar itu pamannya sendiri.

Waktu itu pamannya mengadakan pesta, ia hampir saja memotong hewan ketiga sebelum mendengar pengumuman dari pengeras suara di gereja. Julius geram dan datang ke gereja. “Bayangkan Mamak sendiri tapi mau bikin celaka”, ujarnya.

Ia mengumumkan agar orang-orang datang membantu pamannya memotong hewan yang ketiga, memasaknya, lantas memerintahkan mereka pulang begitu masakan siap disantap.  Cara ini manjur. Meski sebal, pamannya memutuskan taat pada Perdes itu. Sejak itu, tak seorangpun berani melanggar Perdes pemotongan hewan. .

Tiap hewan yang disembelih untuk perayaan atau ritual adat dikenai pajak Rp 20 ribu. Jika melanggar akan dikenai sangsi. Ia juga menerapkan Iuran pembangunan. Tiap penduduk membayar Rp 2 ribu per jiwa per tahun. Dimanapun ia tinggal, asalkan masih mengaku orang Banalawan maka dikenakan iuran.

“Merantau ke Malaysia, ke Batam, juga dihitung.”, ujarnya.

Warga desa Banalawan populasinya mendekati dua ribu jiwa. Tetapi yang  tinggal di kampung hanya 700 orang. Sebagian besar justru tinggal di Jawa, mereka membentuk Ikatan keluarga Bunalawan. Menjelang akhir tahun, mereka mengirimkan iurannya ke kampung. “Setelah teknologi maju, di masa periode kedua saya, baru ada rekening bank. Dulu mereka kirim dengan menitipkan kepada orang yang kembali ke kampung”.

Perantau punya dua kewajiban iuran pembangunan. Pertama mereka kirim dari rantau, tapi saat pulang, mereka wajib lapor diri ke desa dengan membayar Rp 100 ribu. Kalau mereka tidak mau lapor diri, saya minta dia kembali.” Sepanjang tidak melaporkan diri, hak-hak sebagai warga desa tidak saya layani”, tambahnya.

Julius memang mencengangkan. Semula ia tak berencana jadi Kepala desa. “Saya di Jakarta cukup lama, dari 1980an. Kerja di Daiki, perusahaan Jepang”, ujarnya. Ia dipanggil pulang untuk mengurus perkawinan adiknya. Bapak julius ngotot harus megawinkan anak perempuananya dengan belis atau mas kawin gading gajah.  Sementara adiknya kesal karena takut jadi perawan tua, jika Bapaknyya terus berpegang pada adat di sana. “Akhirnya saya pulang, adik saya kawinkan, bapak bisa menerima. Tapi saya diikat jadi kepala desa, tidak bisa kembali ke Jakarta”, ujarnya tentang ihwal menjadi kepala desa.

Pada 2011, Julius menjabat Badan Permusyawaratan Desa, yang mengawasi kerja Kepala Desa. Ia ingin desanya memiliki Badan Usaha Milik Desa. “Ini belum ada di Flores Timur.  Ada kas desa sebesar Rp 200 juta yang saya tinggalkan diakhir jabatan, harusnya bisa dipakai membentuk BUMD, agar desa punya pemasukan mandiri”, ujarnya.  Sayangnya keinginan itu belum terwujud. Julius ingin BUMD itu independen tak dikelola desa. Tapi kepala desa ingin mengelolanya sendiri, akhirnya tarik ulur itu tak berujung.

“Kita harus ubah pandangan kepala desa”, ujar Julius. Akhirnya ia dan kelompoknya  membangun koperasi simpan pinjam. Modal awal mereka Rp 20 juta. Sudah ada 30 anggota. Ia berharap upaya ini akan mendorong si kepala desa saat ini mengubah pikirannya.

@ ditulis untuk dokumentasi pembelajaran program PIKUL-OHK, 2011