Picture 168

Catatan Kritis  untuk “Kota dan Budaya : Ruang Publik dan Titik Temunya? Karya Mudji Sutrisno.

Tulisan “Kota dan Budaya : Ruang Publik dan Titik Temunya?” adalah gambaran kegelisahan. Tak hanya kegelisahan penulis, tapi juga kegelisahan banyak orang, yang menyaksikan makin terkikisnya nilai-nilai budaya, kesederhanaan, keberagaman dan lingkungan yang nyaman, tak hanya dialami masyarakat perkotaan. Namun juga pada desa-desa yang  belakangan tumbuh menjadi pusat-pusat industri.

Setidaknya kegelisahan itu berkait pada empat fonomena modernitas. Pertama, berubahnya ruang publik yang semula merupakan ruang berkespresi kreatif dam merdeka untuk bertemu, ngobrol hingga relaksasi bagi warga kebanyakan – sebagai piazza atau plaza kini bergeser menjadi kawasan berfungsi ekonomi pasar. Kedua, Gaya hidup yang berkiblat pada pasar, iklan dan perilaku konsumtif. Orang berlomba-lomba tampil sesuai saran iklan-iklan pada media elektronik, yang biasanya dibawakan oleh para selebritis. Mereka merasa berarti bila terus menerus mengikuti gaya hidup konsumtif. I buy therefore I exits. Ketiga. Hegemoni konsumsi, melalui teknologi, kemudahan dan penyeragaman. Restoran cepat saji, ATM atau kartu kredit, “katedral-katedral konsumsi”[1] dan alih fungsi ruang publik menjadi pusat  perbelanjaan. Keempat, Daya sihir mal, komplek bangunan modern yang arsitekturnya dimanipulasi sedemikian rupa menjadi “shoping town” ataupun “shoping vilage”  sehingga membuat orang nyaman untuk terus berbelanja, sekaligus merasa bergengsi jika melakukannya.

Ekonomi modern menggusur ekonomi tradisional, dari ekonomi barter menjadi ekonomi uang tunai. Nilai-nilai budaya bergeser menjadi nilai ekonomi, yang membuat publik meninggalkan daya selektif dan persaudaraannya,  justru diarahkan kepada adaptasi buta dan melakuan imitasi terhadap gaya hidup yang ditawarkan ekonomi pasar.

Modernitas adalah Pasar Raksasa

Hal penting yang perlu dicatat  saat membicarakan hal di atas  adalah bahwa cerita  itu tak muncul begitu saja. Perubahan budaya tradisional yang menjaga kebersamaan dan harmoni  menjadi  budaya konsumtif berlangsung sejak lama, dan makin lama makin memprihatinkan.

Jika merujuk pandangan Jhon Stephenson (1986) tentang modernisasi sebagai transformasi budaya dan kepribadian yang dipengaruhi budaya, daripada beberapa aspek organisasi sosial atau ekologi manusia. Maka dalam modernisasi terjadi pertemuan antara budaya tradisional dengan modern. Sehingga mestinya terjadi dialog budaya. Namun menurut Habermas, modernitas yang kita alami saat ini adalah modernitas yang terdistorsi.

Menurut Habermas  dalam Muji dan Putranto (2005), konsep normatif mengenai modernitas , yaitu rasionalisasi kebudayaan,  masyarakat dan kepribadian dengan rasio komunikatif  terdistorsi, berubah menjadi “modernitas kapitalis”.  Ini artinya berkiblat kepada pemikiran ekonomi klasik Barat yang dibangun di atas landasan ekonomi liberal, yang meyakini a) kebebasan individu (personal liberty),  b) pemilikan pribadi (private property)  dan c) inisiatif  individu  serta usaha swasta (private enterprise). Menurut Mansour Fakih (2001),  ekonomi liberali itu membatasi peran pemerintah untuk mengtur pasar,  ekonomi pasar  dengan sistem persaingan bebas, tanpa intervensi pemerintah,  memenuhi kepentingan individu berarti memenuhi kepentingan masyarakat, menitikberatkan pada kegiatan ekonomi, khususnya industri, serta hukum ekonomi berlaku universal.

Di Indonesia kata modernisasi diletakkan beriringan dengan kata Pembangunan, bahkan kata ini identik dengan pemerintahan orde baru (1966 – 1998) , yang dikenal sebagai orde pembangunan, digunakan sebagai nama Kabinet, bahkan Soeharto pun mendapat gelar Bapak Pembangunan. Pengenalan kata ini tak lepas dari diskursus kata pembangunan yang dikenalkan oleh barat. Pada masa orde baru, pembangunan selalu didengungkan sebagai alat meningkatkan kesejahteraan, dengan Pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.

Indonesia menjadi penganut utama teori pertumbuhan Rostow, yang mensyaratkan pengumpulan modal , yang dilakukan melalui  investasi asing, obligasi dan utang, serta devisa. Saat itu,  industri pertambangan emas, nikel, minyak dan gas bumi, serta kayu menjadi sumber  devisa utam, yang diekspor besar-besaran. Sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing. Macam Freeport Mc Mooran, Exxon dan Mobil Oil (Amerika Serikat) , Inco (Canada), Rio Tinto (Inggris) dan berbagai perusahaan kayu. Pada masa kejatuhannya, 1998, Soeharto meninggalkan utang sekitar 1800 Trilyun.

Menurut Rostow, masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat modern, masyarakat industri dengan konsumsi masa tinggi (high mass consumption), masyarakat yang memiliki daya beli  tinggi. Terbukti  belakangan, ekonomi yang terbangun semasa Soeharto adalah ekonomi yang rapuh, Saat krisis ekonomi menghantam dunia, Indonesia pun ambruk, nilai mata uang rupiah jatuh, harga-harga kebutuhan sembako naik, rakyat gerah, mahasiswa mengepung gedung DPRI RI dan Soeharto jatuh.

Sayangnya pemerintahan reformasi, pengganti orde baru, tak beda jauh, masih berkiblat pada pembangunan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran terjadi di  semua pulau besar. Ekspansi modal sampai ke kampung-kampung dalam bentuk pembebasan lahan dengan harga murah,  sektor pertanian tak lagi prioritas subsidi pemerintah, mengakibatkan bertambahnya jumlah petani tak bertanah dan tentu saja urbanisasi.

Di Samarinda – ibukota Kalimantan Timur, lahan yang dibnerikan kepada pengusaha tamang batubara mencapai 71 persen wilayahnya. Lewat Undang-undang UU Mineral dan batubara No 9 tahun 2004, pengusaha bisa mendapatkan lahan 5 ribu – 100 ribu hektar. Angka yang luar biasa dibanding luas lahan rata-rata yang dimiliki sebagian besar petani Indonesia. Menurut Bappenas,  (2010), sekitar 53 persen petani Indonesia rata-rata memiliki luas lahan 0,5 hektar ke bawah.

Perpindahan warga desa ke kota-kota terdekat juga dipicu  fasilitas ekonomi di perkotaan yang mereka saksikan di iklan-ikan dan tayangan sinetron televisi.  Di kota tak banyak pekerjaan tersedia,  mereka harus bersaing dengan pekerja yang menglami PHK saat krisis ekonomi melanda Indonesia  pada 1998.  Pekerjaan di sektor informal menjadi pilihan terakhir. Pertengahan tahun lalu, Badan Pusat Statistik mengumumkan jumlah pekerja Indonesia di sektor informal pada Februari 2012 mencapai 70,7 juta orang atau 62,71 persen dari total pekerja.

Pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi dan mendorong tingginya tingkat konsumsi ini menjadikan Indonesia  yang jumlah penduduknya  lebih 250 juta jiwa ini sebagai “captive market“, pasar raksasa.  Era globalisasi, yang menurut Jhon Renni Short (2001)  dimaknai sebagai  sebuah proses yang menghubungkan orang-orang dan tempat, kelembagaan dan kejadian di seluruh dunia. Membawa  Indonesia sebagai salah satu pasar raksasa produk global, menjadi bagian warga negara global (global citizen).

Warga negara global ini diikat oleh ekonomi global yang melahirkan  komunitas yang mengkonsumsi  barang-barang produksi global – global consumption,   budaya global, globalisasi ekologi, dan tentu saja kekuatan yang tak bisa dibendung, globalisasi keuangan.  Jangan heran jika Coca Cola tersedia sampai di pojok-pojok kampung terpencil.  Di semua kota terdapat McDonald dan Starbuck. Uang tak lagi mengenal batas, apalagi sejak teknologi informasi menguat, menjadi kendaraan sekaligus komoditas penting bagi kemudahan transaksi ekonomi dan perpindahan kapital dengan cepat. Kita tak perlu lagi membawa uang tunai, cukup uang plastik bernama kartu debitt dan kartu kredit.

Jakarta menjadi kota pusat perekonomian dan pemerintahan yang ditiru oleh semua kota besar Indonesia.  Tak heran ukuran kemajuan kota adalah tingginya jumlah kendaraan bermotor, banyaknya mall dan pusat-pusat perbelanjaan. Sementara pasar-pasar tradisional dan ekonomi rakyat yang produkutif tergusur  oleh wara laba instant, macama indomart, alfamart, Circle K dan seven Eleven, yang belakangan juga menyediakan tempat untuk nongkrong, seperti di warung-warung kopi.  Berbelanja di pertokoan dan mall- mall menjadi gengsi tersendiri.  Tak puas belanja siang hari, para pengelola pusat belanja itu juga menyulap malam hari  menjadi pemicu hasrat belanja. Di Jakarta dikenal “Night sale”, yang menyedikan barang diskon di tengah malam. Orang menjadi kesetanan berbelanja karena pagi segera datang.

Sungguh potret budaya  yang terpampang di pusat-pusat kota adalah  potret budaya irasional, keputusan-keputusan warga adalah keputusan yang disodorkan pasar, melalui gencarnmya iklan dan pameran gaya hidup yang ditunjukkan kelas menengah, selebritsi dan para pejabat, yang belakangan terlibat korupsi luar biasa. Mereka  tak pernah berpikir bahwa  gaya hidup mereka menghasikan beban yang luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya.  Penurunan kualitas lingkungan hidup tak hanya terjadi di kota-kota besar, sebab warga kampung-kampung dan pulau yang justru menanggung kerusakan  ekologi akibat model pembangunan yang dianut pemerintah dan gaya hidup konsumtif  warga kota.

Ongkos  Modernitas

Sayang dalam tulisannya,  sang penulis tak membahas hilangnya nilai-nilai budaya lain di pusat-pusat eksploitasi sumber daya alam, yang hilang bersamaan dengan pembongkaran lahan dan penebangan kayu,  untuk memenuhi kebutuhan ekonomi  moderm perkotaan, bahkan lintas benua.

Nyatanya, budaya-budaya baru yang muncul itu tak memiliki energinya sendiri, atau  orang-orang kota itu menjamin produksinya sendiri. Mereka jelas-jelas merampok “energi” kampung-kampung, dimana warganya sangat bergantung pada lahan dan lingkungan sekitarnya. Setidaknya ini bisa kita pahami dari konsumsi barang elektronik maupun gadget, seperti handphone, laptop, tape recorder dan lainnya, yang kerap menjadi ukuran sebuah modernitas.

Industri elektronik adalah pemakai logam dalam jumlah besar. Diperkirakan, seperempat berat sebuah handphone berasal dari logam, belum termasuk baterai dan pengecasnya. Jumlah terbesar dipakai untuk  papan  sirkuit. Sepertiga papan sirkuit tersusun dari logam, sisanya gelas, keramik dan plastik. Barang-barang elektronik, macam laptop, handphone, MP3 player, kamera dibuat dari berbagai komponen  dan jenis logam. bahan utamanya adalah aluminium, besi, tembaga, nikel dan seng. Ada juga bahan lain dalam jumlah kecil, seperti beryllium, timah, cobalt, coltan, tantalum dan platinum. Meski jumlahnya kecil, ia memiliki peran penting. Cobalt misalnya, ia dipakai untuk membuat pengecas batere handphone, MP3 player, laptop dan kamera digital. Gallium dalam handphone dipakai untuk power amplifier, keypad backlighting dan lampu kamera. Tak lupa timah. Industri elektronik menyerap 35 persen timah dunia. Sebagian besar dipakai untuk menyoder atau merekatkan antar komponen. Sejak Uni Eropa mengumumkan larangan penggunaan timbal bahan soder, dua tahun lalu, permintaan timah naik pesat.

Gaya hidup modern perkotaan – yang mulai menyerbu kampung, juga memicu permintaan semua logam naik pesat. Ada sekitar  5,6 milyar handphone yang digunakan di seluruh dunia, Pada 2017 jumlah telpon genggam akan melebihi populasi  manusia. tiap hari ada sekitar 3 juta ponsel diperdagangkan.  Indonesia sendiri,  dua tahun lalu pemakai ponsel menxapai 180 juta orang.  Handphone mengandung ratusan komponen, dan lebih dari 40 macam bahan kimia. Termasuk tambaga dalam kabel, timah solder, dan emas dalam papan sirkuit, yang digali dari berbagai tambang di dunia. Pertanyaan pentingnya, dari mana logam-logam tersebt di dapat?

Bisa jadi, Colton ataupun timah untuk menyoder papan sirkuit dalam ponsel kita berasal dari negara yang dilanda perang sipil sejak lama, macam Congo, atau dari kawasan dengan kerusakan lingkungan parah, macam Bangka Belitung di Indonesia.

Indonesia, pemasok timah terbesar kedua di dunia. Sebagian besar timah dari Indonesia berasal dari pulau kecil, Bangka dan Belitung (Babel). Sejarah timah di kawasan ini tak kalah kelam. Sekitar tahun 1970-an, ada  500 orang terbunuh karena operasi militer terhadap penyelundup timah, sementara 500 orang lainnya mati di penjara. Jauh sebelum itu, timah telah menjadi komoditas dagang yang memicu peperangan. Baik sejak jaman kerajaaan Palembang hingga penjajahan. Tak terhitung korban yang jatuh.

Sekarang, hampir seluruh daratan pulau-pulau tersebut memilki konsesi tambang skala besar. Diantaranya, 111 ijin pertambangan milik PT Timah. Juga perusahaan tambang asing dan ribuan unit penambang Inkonvensional (TI), yang menambang dengan sebaran sangat luas.  Sudah ratusan tahun penambangan timah di Babel, dan warisannya tak main-main. Para penambang ini menggali dimana-mana, termasuk daratan, fasilitas publik – macam jalan raya dan sekolah, sungai, pesisir dan laut, hutan produksi juga hutan lindung. Akibatnya, lingkungan rusak berat.

Di tahun 2004 saja, ada 10 sungai tercemar dan bertambah 2 lagi dua tahun kemudian akibat maraknya pertambangan. Belum lagi sekitar 60 persen luasan hutan kawasan ini rusak, dimana 25 persennya rusak berat. Sepuluh tahun lalu, ada sekitar 887 lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu saja, dikabarkan ini sama dengan luasan 0,1 persen luasan pulau. Bayangkan berapa tambahannya saat ini – sepuluh tahun kemudian, jika penambang TI meningkat pesat, khususnya sejak ijin menambang dipermudah.

Belum lagi bicara emas. Untuk mengekstraksi satu gram emas dari batuan dibutuhkan  sedikitnya 100 liter air. Selain membutuhkan air dalam jumlah luar biasa industri pengerukan ini berpotensi mencemari sumber-sumber air. Sebab untuk mendapat satu gram cincin emas rata-rata dihasilkan 20 ton limbah, baik limbah batuan maupun tailing berbentuk lumpur.

Alih fungsi lahan hutan dan pertanian  menjadi pertambangan serta pembuangan limbah tambang  ke lingkungan sekitar, tak hanya menghancurkan perekonomian para petani maupun nelayan, tapi juga budaya-budaya serta kearifan lokal yang mereka bangun secara turun temurun, sejak jaman nenek moyang mereka. Belum lagi bicara perpecahan antar warga yang diakibatkan oleh datangnya modal, dan adu domba para pemilik modal agar warga melepaskan lahannya. Kehidupan yang harmonis dengan alam menjadi hilang, dan tak akan pernah pulih bersama berkurangnya kandungan mineral di kawasan mereka, dan berujung kepergian perusahaan mewariskan lingkunga yang rusak berat.

Epilog.

Oleh karena itu, sepertinya  menyelamatkan ruang bersama agar tetap demokratis , mungkin lebih tepatnya adil, tidaklah cukup dengan mempercayai bahwa tiap orang bisa menghormati harkat dan martabat orang lain.  Sebab kenyataannya tidak begitu di lapang.  Dalam kasus  orang kampung yang ingin mempetahankan harmoni budayanya, jelas ia harus mengalah  jika berhadapan dengan penguasa dan pengusaha yang memilki seperangkat  alat hukum  bahkan aparat yang membantu mereka.

Setidaknya,  cerita ini mengalir dari mulut Werima Mananta, perempuan suku Karonsie Dongi, yang  lebuh sepuluh tahun memperjuangkan tanahnya agar dikembalikan oleh PT Inco-Vale, perusahaan tamang Nikel terbesar di Indonesia yang berada di Sulawesi Selatan.  Werima  mewakili kelompooknya meminta dialog, sudah 50 kali  leih ia mengikuti berbagai pertemuan negosiasi yang difasilitasi pemerintah. Tapi hasilnya nihli, Tanahnya belum juga kembali.

Di lapang,  jika ini terjadi  pertemuan budaya dalam ruang berbingkai kekuasaan  biasanya terjadi tiga macam proses. Pertama, asimiliasi atau saling mengambil yang terbaik. Kedua, konfrontasi yaitu terjadi perlawanan yang saling membentur, biasanya yang berkuasa akan lebih dominan. Terakhir adalah adaptasi, yaitu konfrontasi damai, yang satu lebih kuat menyerap, sementara yang lebih lemah menyesuaikan.

Oleh karenanya, jangan heran jika konflik sumber daya alam di kampung meningkat, pun konflik sosial lainnya diperkotaan, sebab biasanya Negara tak hadir saat pertemuan dua budaya, atau lebih  terjadi.  Padahal Indonesia adalah Bhineka. Negara, yang diwakili pemerintah tak cukup menjadi petugas administrasi, tapi juga menjadi wasit, yang memastikan keselamatan warganya sebagai prioritas.

 

Pustaka :

Fakih, Mansour, 2001, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press, Yogjakarta.

Maimunah, Siti, 2008, Majalah Forum  Keadilan, Edisi 34, 4 Februari 2008 : Handphone, Jakarta.

Renni, S Jhon, 2001, Global Dimensions: Space, Place and the Contemporary World, Reaktion Books, London – UK.

Soetrisno Mudji, Sj, 2004, Ide ide Pencerahan, Yayasan Obor, Jakarta

Soetrisno. Mudji & Puytranto, Hendar, 2005, Teori-teori Kebudayaan, Kanisius, Yogjakarta.

Stephenson, John B., 1986,  American Journal of Sociology, Vol. 74, No. 3 (Nov., 1968), Everyone Going Modern? A Critique and a Suggestion for Measuring Modernism , pp. 265-275 (11 pages).

Website :

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1858704/pekerja-informal-sekitar-707-juta#.UWEN5oVR94


[1] Katedral-katedral konsumsi sebagai tempat-tempat merayakan konsumsi sebagai ritual gaya dan penghayatan mengkonsumsi sebagai simbol ‘agama’ baru : konsumerisme dalam kapitalisme.