IMG_0197

Jika  bicara tingkah laku dan ciri-ciri industri ekstraktif,  khususnya pertambangan di Indonesia, judul diskusi “Resolving Tensions Between Extractive Industry and Local Communities-How to Build Trust Within a Democratic Context?”  ini menggelikan. Bagaimana mungkin membangun kepercayaan berdemokrasi, jika seluruh ijin pertambangan yang dikeluarkan di Indonesia sama sekali tak demokratis, ditetapkan sepihak dan warga dipaksa menyetujui dengan segala cara. Tapi  World Movement for Democracy – WMD, tuan rumah  konferensi internasional ini menganggap judul penting untuk membuat orang tertarik datang.

* * *

Ini catatan lepas dari sebuah workshop bertajuk “Resolving Tensions Between Extractive Industry and Local Communities-How to Build Trust Within a Democratic Context?”. Salah satu dari puluhan workshop dalam Konferensi Internasional World Movement for Democracy (WMD),  yang bertema Democracy for All: Ensuring Political, Social, and Economic Inclusion.  Workshop ini diselenggarakan Mining Advocacy Network (Jatam) Indonesia and Law, Environment and Natural Resources (DAR) Peru, pada 17 Oktober  2012, di Lima ibu kota Peru.

Jika  bicara tingkah laku dan ciri-ciri industri ekstraktif,  khususnya pertambangan di Indonesia, judul diskusi ini menggelikan. Bagaimana mungkin membangun kepercayaan berdemokrasi, jika seluruh ijin pertambangan yang dikeluarkan di Indonesia sama sekali tak demokratis, ditetapkan sepihak dan warga dipaksa menyetujui dengan segala cara. Tapi WMD, tuan rumah  konferensi internasional ini menganggap judul penting untuk membuat orang tertarik datang.

Memang cukup banyak yang datang, lebih 20 orang mewakili selusin lebih negara, khususnya negara-negara yang bergantung ekonomi makronya pada industri ekstraktif. Ada Nigeria, Philipina, Nikaragua, Peru, Angola, Colombia, Ecuador, Georgia, Guatemala, Indonesia, Mexico, USA dan lainnya. Pertemuan dilakukan dalam dua bahasa, Spanyol dan Inggris.

Semula saya juga menjadi narasumber, dan berencana mengangkat isu Industri ekstraktif dan tuntutan Keadilan Iklim. Tapi berhubung saya juga harus menjadi moderator, terpaksa menjadi narasumber batal. Untunglah ada Rafendi jamin dari Indonesia Human Rights Working Group (HRWG), yang juga wakil Indonesia di The Asean Inter Governmental Commission on Human Rights. Laki-laki yang punya panggilan akrab Pa’e ini akhirnya juga menyampaikan tentang industri ekstraktif di Indonesia. Dua narasumber lainnya berasal dari Amerika Selatan. Hugo Che Piu, dari Law, Environment and Natural Resources (DAR) – Peru, dan Manfredo Marroquin  dari Citizen Action Guatemala. Harusnya ada satu lagi dari Nigeria, sayangnya ia terhalang urusan visa, sehingga tak bisa menghadiri konferensi ini.

 

Potret Global

Peserta lokakarya memiliki penglihatan serupa tentang ekspansi industri ekstraktif  ke seluruh dunia (pertambangan, minyak, gas, kayu, dan lainnya), menjadi pintu meningkatnya ketegangan dengan penduduk lokal dimana proyek berada.

Ada kesamaan pengalaman di negara-negara seperti Indonesia, Peru, Guatemala, Meksiko, Filipina, Columbia, Georgia dan lain-lain, tentang kehadiran perusahaan pertambangan atau industri ekstraktif lainnya yang melahirkan masalah dan ketegangan bagi masyarakat. Ketegangan yang muncul di sekitar industri ekstraktif terjadi karena berbagai alasan, termasuk tumpang tindih dan pembebasan lahan, degradasi lingkungan, masalah ekonomi – baik mata pencaharian yang hilang hingga menghasilkan pemiskinan, juga rendahnya pendapatan pemerintah dari royalti pertambangan, serta masalah sosial termasuk kesehatan, konflik dan korupsi.

Dalam konteks ini, diskusi berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana demokrasi dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik. Hal ini membutuhkan evaluasi yang memadai, khususnya melihat keuntungan atau kerugian yang dihasilkan kegiatan pertambangan. Seringkali manfaat itu jauh lebih rendah dari kerusakan, tidak hanya untuk penduduk dan lingkungannya, namun dalam beberapa kasus juga mempengaruhi hak-hak buruh hingga kedaulatan sebuah Negara.

Rafendi Jamin menekankan Demokrasi tidak boleh hanya diartikan sebagai sebuah proses yang partisipatif, tetapi harus melihat bagaimana penghormatan, penghargaan, pemenuhan  terhadap Hak Asasi Manusia.

Ia menyampaikan bagaimana PBB menanggapi konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi seputar industri ekstraktuf. PBB mengeluarkan Panduan Prinsip tentang Hak Asasi Manusia dan Bisnis (UNGP) yang diadopsi oleh PBB HRC pada Juni 2011. Kaji ulang penerapan UNGP akan dilakukan pertama kalinya pada Forum  BIZ dan Hak Asasi Manusia Forum 4-05 Desember 2012 di Jenewa.

Meskipun bersifat sukarela, dan tak melahirkan kewajiban hukum baru, tapi menurut Rafendi langkah ini merupakan upaya klarifikasi dan elaborasi implikasi dari standar yang sudah berlaku, termasuk di bawah hukum HAM internasional, dan prakteknya baik untuk Negara dan pebisnis. Termasuk berkaitan dengan peningkatan akses pemulihan korban pelanggaran HAM oleh  perusahaan.

Rafendi juga menyampaikan beberapa upaya sedang dilakukan pemerintah membangun praktek terbaik, termasuk menguraikan rencana aksi nasional untuk pelaksanaan panduan prinsip-prinsip UNGP, melakukan analisis kesenjangan dari kebijakan pemerintah  yang ada, antar departemen, menyediakan kebutuhan tugas negara untuk melindungi, dan memperkuat kontak point nasional di bawah “OECD Guideline” tentang perusahaan Multinasional, agar menjadi mekanisme pengaduan non-yudisial pyang efektif. Ia juga menyebutkan pentingnya pengembangan kriteria untuk uji kelayakan (due diligence) perusahaan.

Itulah sebabnya menurut Rafendi, sangat penting peran organisasi regional, baik yang sudah memainkan perannya, serta lembaga HAM, dalam menyebarkan informasi tentang panduan prinsip-prinsip UNGP, termasuk menerapkan penetapan standar dan perlindungan kerja mereka. Kebutuhan pendidikan dan penyebaran informasi di antara semua pemangku sangat penting. Kebutuhan untuk mengubah budaya perusahaan merupakan tantangan utama, membutuhkan kepemimpinan tertinggi di organisasi.

Ia juga menyebutkan perkembangan positif pelaksanaan UNGP. Seperti yang disebutkan pada laporan Sekjen PBB, Juli 2012 pada pelaksanaan UNGP: memperbarui standar internasional: pembaruan pedoman OECD untuk perusahaan multinasional, ISO26000, ILO standar, Global compact multistakeholder on Biz bekerjasama dengan masyarakat adat, Upaya merancang komentar umum tentang hak-hak anak dan Bisnis. Komitmen PBB untuk membangun database global melacak pelaksanaan UNGP, pembentukan Pendanaan Global untuk pembangunan kapasitas keuangan bagi para pemangku kepentingan.

Ia menambahkan upaya Dewan Pertambangan dan Logam  Internasional (ICMM) untuk membuat prosedur pengaduan internal 2010-2012. Mereka mengarahkan pada pada prosedur “due diligence” dan tantangan di daerah yang berisiko tinggi.

Pertanyaan penting dilontarkan beberapa peserta terhadap Panduan sukarela ini, seefektif apa pelaksanannya?

Menurut Rafendi. Titik awal penting di tingkat global adalah Panduan  Prinsip-Prinsip PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Bisnis mencari upaya melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan memperbaiki dampak negatif pada mereka. Meskipun tidak mengikat secara hukum tapi standar ini bisa dipakai dan disyaratkan oleh warga  agar pemerintah mereka memasukkannya sebagai standar nasional Hak Asasi Manusia. Secara paralel, perlu peningkatan transparansi dan akses informasi untuk memperbaiki pertahanan lebih baik terhadap hak-hak masyarakat lokal, karena itu kurangnya transparansi dan korupsi di banyak negara harus diatasi.

Namun penting dicatat pengalaman Guetemala, dimana Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia (IACHR) meminta agar Guatemala mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuk menutup sementara Tambang Marlin milik perusahaan Kanada Goldcorp, karena pelanggaran HAm yang terjadi dan untuk mencegah kerusakan tak bisa diperbaiki pada kehidupan fisik dan lingkungan masyarakat adat San Miguel Ixtahuacán dan Sipacapa. Tapi tak digubris perusahaan, juga pemerintah Guatemala

Proses Demokrasi

Idealnya, sebuah negara yang demokratis perlu menentukan jenis pembangunan yang dicita-citakannya,  sebelum membangun kegiatan ekstraktif. Menjadi penting keputusan ini tidak hanya terjadi dalam pemerintahan (federal, tingkat sub-nasional atau lokal), tetapi juga termasuk penduduk setempat. Jika pemerintah benar-benar memiliki dukungan rasional, usulan tersebut harus rela disampaikan. Negara tidak perlu takut membuka diskusi jika mereka memiliki kejelasan pembangunan seperti apa yang mereka inginkan untuk setiap daerah atau provinsi dari awal.

Salah satu penyebab utama ketegangan seputar industri ekstraktif juga ketidak seimbangan kekuaasaan para aktor. Tidak hanya antara korporasi tambang dan masyarakat lokal, tetapi juga antar masyarakat dengan Negara. Diskusi ini mencari solusi yang mungkin untuk mengurangi ketidakseimbangan, tetapi justru menemui banyak kesulitan, seperti dalam kasus regulasi perjanjian perdagangan bebas. Tak hanya masyarakat, pemerintah juga kehilangan kekuasaannya.

Penyebab lain ketegangan adalah kelemahan Negara mengatur kegiatan ekstraktif, tidak hanya karena bergantung secara ekonomi pada mereka, tetapi juga kurangnya kemampuan, keterampilan dan kreatifitas mempromosikan dan melindungi HAM. Oleh karenanya hampir mustahil mengharap ada praktek-praktek yang baik dalam kegiatan ekstraktif di mana ada kelemahan kelembagaan Negara.

Pengalaman Terbaik

Sulit untuk mengidentifikasi “pengalaman baik” seputar praktek industri ekstraktif,  bahkan meski mereka telah menyatukan inovasi-inovasi  untuk menghindari atau mengurangi dampak terhadap Hak Asasi Manusia, namun relatif tak begitu berdampak possitif. Bagaimanapun, mungkin beberapa  hal menunjukkan peluang:

Beberapa pengalaman penting peserta diantaranya,  bagaimana menggunakan Pedoman Prinsip PBB, UNGP tentang Hak Asasi Manusia dan Bisnis, mendorongnya menjadi dokumen yang mengikat atau wajib ditingkat nasional, mendorong hukum yang mewajibkan proses konsultasi, sehingga menyediakan ruang bagi hak veto rakyat, juga inisiatif  konsultasi secara mandiri oleh masyarakat (referendum) di beberapa negara, macam Peru dan Guatemala, intervensi pemegang saham perusahaan, kewajiban melakukan studi lingkungan, advokasi pada transparansi dan korupsi.

Pemenuhan hak  “free, prior, and inform consent” masyarakat adat akan membantu menghindari ketegangan, asalkan dilakukan sebelum memberikan ijin atau konsesi kepada perusahaan tambang sehingga  masyarakat melakukannya secara bebas. Dalam hal ini, kita juga harus waspada untuk menghindari polesan media yang akan mengurangi hak kolektif ini. Juga menyoroti pentingnya partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat setempat.

Salah satu topik yang dibahas juga adalah apa peran yang diharapkan dari masyarakat sipil menghadapi ketegangan antara industri ekstraktif dan penduduk lokal. Sebuah tindakan, atau aksi warga negara sangat penting, tak hanya tindakan tapi juga usulan solusi. Dalam semua kasus, transparansi dan pemantauan juga diperlukan. Perlu terus menerus mengkomunikasikan dampak industri ekstraktif, sebab perusahaan kerap berpikir “mereka cukup baik”.

Masalah kepatuhan juga diangkat dalam diskusi. Untuk sementara kita dapat mengenali kemajuan pada beberapa negara, seperti Peru yang baru saja memiliki Undang-undang tentang Free and Prior inform consultasion. Meski diwarnai kekhawatiran penerapannya tidak sesuai harapan, atau menghilangkan tujuan dari peraturan yang bersangkutan.

Akhirnya, sulit dibilang ada pendekatan terbaik, atau cara paling efektif untuk mengatasi ketegangan dan konflik antara industri ekstraktif dan masyarakat lokal, tidak ada metode instan. Setiap negara memiliki berbagai pendekatan dan proses beragam. Kita harus kreatif dan terus memiliki dan mencoba pendekatan baru. Tapi yang paling penting bagaimana menempatkan veto rakyat sebagai pintu masuk utama menghindari ketegangan dan konflik, serta menyeimbangkan kekuasaan antara para pihak sehingga proses-proses demokrasi terjadi setara.

Seruan menjadikan tambang sebagai bagian sejarah, “make mining history“, ataupun berupaya meninggalkan pertambangan sebagai penopang ekonomi sebuah Negara, masih topik yang terasa asing bagi peserta pertemuan  Menurut sebagian besar peserta, pertambangan harus menghargai hak-hak masyarakat adat, dan mensejahterakan masyarakat, bukan sebaliknya.

Jakarta, 22 Januari 2013Penulis Siti Maemunah