Jonathan Moyla. sumber  The Daily Telegraph

Jonathan Moyla, 24 th.

Pun di Indonesia. Bank-bank nasional, macam Bank Mandiri, Bank Nasional  Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA)  juga Bank Rakyat Indonesia (BRI), mendanai pengerukan batubara di pulau Kalimantan. Namun mereka tak mengumumkan pendanaan ini secara terbuka kepada para nasabah. Pada saat yang sama, media masa lebih sibuk meliput para pengusaha, seperti  grup Bakrie dibanding cerita korban tambang minyak dan gas (migas) mereka di Porong Sidoarjo. Meski puluhan ribu orang jadi korban di sana, pemberitaan mereka kalah dengan sepak terjang bisnis Bakrie. Bahkan konflik bisnis dengan milyader Inggris Rostchild,  berhasil dikemas media menjadi seolah grup Bakrie teraniaya, dan membantunya adalah sebuah panggilan nasionalisme.

***

Jonathan Moylan (24 tahun),  membuat heboh Australia. Aktivis anti tambang ini membuat grup korporasi Whitehaven Coal, sebuah perusahaan tambang yang tengah berkembang pesat, turun sahamnya hingga 8,8 persen. Mereka kehilangan 300 juta dolar di pasar saham, hanya dalam dua menit.

Moylan mengeluarkan pengumuman palsu (hoax), lengkap dengan kop surat salah satu bank terbesar di sana. Isinya, ANZ konon mengumumkan pembatalan pinjaman 1,2 milyar dolar untuk Whitehaven karena masalah lingkungan. Pinjaman ini akan dipakai mendanai tambang batubara mereka di New South Wales, Australia. Polisi dan Komisi Keamanan Investasi Australia (ASIC), mengumumkan akan menyelidiki apakah telah terjadi pelanggaran Undang-undang Korporasi karena hoax tersebut.

Moylan justru heran pengumuman itu dianggap serius para wartawan dan investor. ‘Bukankah mestinya sejak lama ANZ mengeluarkan sendiri pegumuman itu?’ ujarnya santai.

Sudah lima bulan lebih, Moylan bersama Front Line Action on Coal,  menolak rencana penambangan batubara dengan mendirikan kemah protes di kawasan hutan Liverpool Plains, New South Wales, yang akan dibongkar. Tambang batubara Maules Creek itu sahamnya dimiliki Whitehaven Coal. Mereka mendesak bank ANZ menghentikan rencana membiayai pembukaan tambang yang akan memperburuk dampak perubahan iklim itu.

Tapi media massa terlalu sibuk memberitakan para politisi dan orang-orang kaya pemilik tambang,  macam miliarder muda Nathan Tinkler. Miliarder kelahiran 1976, ‘bekerja keras’ untuk menaikkan devisa Australia dari pengerukan batubara. Dibanding kemah protes Moylan untuk penyelamatan hutan dan iklim, publikasi tentang Tinkler muncul setiap hari di media-media utama Australia.

Apapun kata media, tujuan Moylan sebenarnya nasabah bank.  ‘Nasabah ANZ jadi tahu kemana uang mereka digunakan dan itu hak mereka untuk tahu,’ ujar Moylan. Ia tak menyesal mengirim hoax, jika karena itu nasabah menjadi peduli bahwa uang mereka ditanamkan pada perusahaan perusahaan tambang yang akan merusak lingkungan. ‘Perhatian utama saya bukanlah mereka yang tak mampu menambah mobil Rolls-Roycenya, tetapi kepada petani yang akan kehilangan lahan,’ tambahnya.

Meski begitu, Moylan mengaku targetnya belum tercapai. Ia berharap ANZ mengumumkan sendiri kemana   uang para nasabahnya. Moylan mengugat transparansi bank yang diam-diam menggunakan uang nasabahnya mendanai kegiatan yang justru mengancam keselamatan bersama, penghuni bumi, melalui pembongkaran energi fosil.

Tapi kelakuan ini tak hanya milik ANZ. Ada Royal Bank of Scotland (RBS), Barclays, Standard Chartered, HSBC  dan banyak lagi melakukan hal yang sama.

Pun di Indonesia. Bank-bank nasional, macam Bank Mandiri, Bank Nasional  Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA)  juga Bank Rakyat Indonesia (BRI), mendanai pengerukan batubara di pulau Kalimantan. Namun mereka tak mengumumkan pendanaan ini secara terbuka kepada para nasabah. Pada saat yang sama, media masa lebih sibuk meliput para pengusaha, seperti  grup Bakrie dibanding cerita korban tambang minyak dan gas (migas) mereka di Porong Sidoarjo. Meski puluhan ribu orang jadi korban di sana, pemberitaan mereka kalah dengan sepak terjang bisnis Bakrie. Bahkan konflik bisnis dengan milyader Inggris Rostchild,  berhasil dikemas media menjadi seolah grup Bakrie teraniaya, dan membantunya adalah sebuah panggilan nasionalisme.

Bakrie Group sendiri diketahui tak hanya memiliki Bumi Resource, yang memiliki konsesi tambang batubara terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ini. Mereka juga salah satu pemilik media nasional utama, Viva group, yang menaungi stasiun televisi tvOne, ANTV dan koran online VivaNews. Setidaknya loyalitas mereka bisa dilihat saat memberitakan kasus lumpur Lapindo: loyalitas kepada sang pemilik.

Jikapun media lain memberitakannya, kita tak bisa berharap banyak. Pemerintah dan seluruh sistem hukum di Negeri ini melempem. Mereka tak berani menindak Bakrie, mantan anggota kabinet Indonesia bersatu jilid pertama, yang kini adalah Ketua Golkar, dan belakangan mengumumkan siap bertarung memperebutkan kursi Presiden pada pemilu presiden 2014.

Publik  juga tak banyak memberi perhatian, bukan karena kasus Lapindo tak menarik, atau tak tahu bahayanya penambangan energi fosil dan perubahan iklim. Tapi, karena  sebagian besar melepaskan  masalah-masalah itu dari proses politik. Mereka kerap melupakan bencana lingkungan dan sosial berawal dari produk kebijakan, hasil kesepakatan politik antara wakil rakyat dan pemerintah.

Urusan politik pada akhirnya diserahkan kepada orang lain.  Partai-partai lama. Para politikus lama dengan jubah baru, atau politikus baru yang tak kalah korup dari yang lama. Sebagian besar mereka  menjadi sasaran lobi pelaku industri, atau mereka sendiri merangkap sebagai pelaku industri.  Lihat saja sebagian pemimpin 10 partai yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum, juga merangkap pelaku industri.

Akhirnya kita memang terus menerus diarahkan dan dipimpin, bukan pemimpin. Potret seperti ini mengglobal. Seperti dalam perkara perubahan iklim, yang mengakibatkan cuaca ektsrim meningkat dan bencana iklim meluas. Amerika Serikat, Uni Eropa dan Negara-negara industri lainnya yang membawa kemana arah isu perubahan iklim. Misalnya dengan memelopori lahirnya pasar baru jual beli fungsi-fungsi alam, seperti perdagangan karbon dan biodiversity offset. Sementara tuntutan penurunan pembongkaran dan konsumsi energi fosil, yang menjadi penyebab utama perubahan iklim makin menghilang dari arena KTT Perubahan Iklim.

Moylan memprotes kondisi di atas dengan cara menelanjangi bekerjanya kapital dan dominasi pasar atas hidup manusia. Inilah kejahatan utama Moylan, yang membuat berang para pendukung pasar modal. ASIC mendatangi perkemahan Moylan, merampas handphone dan laptopnya. Ia  bisa diancam hukuman 10 tahun dan denda hingga 765 ribu dolar.

Padahal kampanye Moylan ini menurut Bob Brown, mantan Ketua Partai Hijau Australia, serupa aksi damai para aktivis lingkungan yang dilakukan sejak lama di Australia. Ia mendukung Moylan, dan mengingatkan warga Australia di koran nasional, The Age (01/11/13). It’s coalminers, not Moylan, who are costing us the Earth, judul opini Brown.

Tindakan Moylan mungkin bisa membuat orang memperhatikan isu-isu di atas. Tapi itu sama sekali tak cukup. Untuk menghentikan penambangan bahan bakar fosil dan maju ke arah energi terbarukan, kita – warga bumi kebanyakan harus segera menciptakan sejarah. Salah satunya diusulkan James Hansen, kepala NASA Goddard Institute of Space Studies di New York pada keasksiannya di hadapan Kongres AS, 2008:

‘Para CEO perusahaan energi fosil tahu apa yang mereka lakukan dan menyadari konsekuensi jangka panjang bisnis mereka. Mereka harus diadili atas kejahatan tingkat tinggi terhadap kemanusiaan dan alam.’***

sumber:  http://indoprogress.com/moylan/

Foto : The Daily Telegraph