Saya tanya : “kenapa kamu bikin rusak?” Freeport bilang, “tanah ini milik Negara. Kami sudah beli dari Negara”.  Saya tanya : “Sejak kapan Negara bikin tanah, air, ikan dan karaka lalu kasih saya sehingga dia boleh ambil seenaknya?” Ini Tuhan yang bikin dan kasih saya. Saya seorang perempuan, orang Freeport lahir dari perempuan, tentara lahir dari perempuan, negara juga lahir dari perempuan. Dan saya tidak takut kepada Freeport, saya tidak takut kepada tentara atau negara, mereka juga lahir dari perempuan saja mo! Saya hanya takut kepada Tuhan! (Yosepha Alomang).

MENYELAMATKAN IBU BUMI, MELAWAN KOLONIALISME BARU. Makalah Siti Maimunah dan Meentje Simatauw dari Tim Kerja Perempuan & Tambang (TKPT, JATAM),  ditulis untuk Konferensi Nasional Perempuan dan Pemiskinan, yang diselenggarakan Komnas Perempuan, 3 – 5 Desember 2012 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogjakarta.

Abstraksi

Kemerdekaan Indonesia, bukan berarti merdeka dari kolonialisme, sebab penjajahan datang kembali dalam bentuk yang lain,  bentuk baru bernama neokolonialisme, lewat penjajahan ekonomi. Apapun bentuk penjajahan itu, perempuan menjadi kelompok yang paling dirugikan. Ia mengalami kekerasan dan pemiskinan oleh korporasi dibantu negara yang melemahkan perempuan melalui peran-perannya pada ruang  domestik, produktif, reproduktif dan sosial politik. Belakangan, dampak perubahan iklim juga  menghantam perempuan. Namun mereka tak tinggal diam, perlawanan perempuan dilakukan beragam, yang sebagian besar berpusat pada pemahaman dan relasi mereka dengan alam, keterikatannya dengan tanah. Tantangan terbesar industri perampokan lahan (industrial base land) ke depan harusnya perlawanan perempuan.

 

Pengantar

“Tahun 1974, saya mulai berjuang. Saya lawan Freeport sebab mereka bikin rusak. Saya tanya : “kenapa kamu bikin rusak?” Freeport bilang, “tanah ini milik negara. Kami sudah beli dari negara”.  Saya tanya : “Sejak kapan negara bikin tanah, air, ikan dan karaka lalu kasih saya sehingga dia boleh ambil seenaknya?” Ini Tuhan yang bikin dan kasih saya. Saya seorang perempuan, orang Freeport lahir dari perempuan, tentara lahir dari perempuan, negara juga lahir dari perempuan. Dan saya tidak takut kepada Freeport, saya tidak takut kepada tentara atau negara, mereka juga lahir dari perempuan saja mo! Saya hanya takut kepada Tuhan![1], Yosepha Alomang.

Siapa yang tak gentar mendengar ucapan Yosepha Alomang, perempuan Amungme yang memimpin perjuangan perempuan adat melawan korporasi transnasional tambang emas pertama di Indonesia asal  Amerika Serikat ini.  Masuknya PT Freeport/Rio Tinto tak hanya menjadi pintu masuk tentara melakukan kekerasan hingga pembunuhan.  Pembongkaran yang masif sumber daya alam dan pembuangan limbah oleh perusahaan telah menghasilkan penghancuran ekosistem yang luar biasa, dan tak terpulihkan.   Yosepha, dan temannya mama Yulia bahkan sempat dikurung sebulan penuh di dalam kontainer berisi kotoran manusia di markas Polisi militer Koperapoka Timika[2].  Ia  memutuskan, ” Saya angkat panah perjuangan melawan Freeport”.

Yosepha juga tercatat menjadi perempuan Papua pertama yang membawa Freeport/Rio Tinto ke pengadilan Amerika Serikat lewat skema Alien Torch Claim[3] pada 1999. Perjuangannya menandai perlawanan perempuan terhadap penjajahan gaya baru (neokolonialisme) di Indonesia yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.  Tapi, Ia tak sendiri, banyak pejuang perempuan di tanah air melakukan perlawanan serupa, melawan korporasi dan pemerintahan yang melindungi mereka.

Ada Satariah, perempuan dayak yang melawan tambang emas Aurora Gold  asal Australia yang merampas lubang-lubang tambang tradisional suku dayak siang murung bakumpai.  Di Pantai Buyat Sulawesi Utara, ada Surtini Paputungan dan Zohra Lombonaung, yang membuat orang tak lupa bagaimana PT Newmont  Minahasa Raya merusak tubuh dan sosial  ekonomi perempuan. Tak lupa Aleta Baun, perempuan Molo yang memimpin masyarakat adat Molo  Nusa di Tenggara Timur, mengusir tambang marmer dari wilayah adatnya.  Dan banyak lagi mungkin, perempuan-perempuan yang berjuang, tapi tak kita kenal.

Tak hanya pada korporasi pertambangan, perempuan juga melawan eksploitasi dan perampasan tanah oleh industri ekstraktif lainnya. Masih kita ingat penembakan petani  perempuan Kuansing Riau, Yusniar (35th)  yang tewas  di tangan Brimob pada 8 Juni 2010. Saat Brimob  mengamankan perkebunan kelapa sawit PT Tri Bakti Sarimas yang berkonflik dengan warga[4]. Juga penembakan terhadap Jessica, (16th) dan Dud binti Juning (30th) mengalami luka dan kritis saat terjadi konflik agraria antara petani Ogan Ilir dengan PTPN VII di Sumatera Selatan. Mereka memperjuangkan tanah  yang dirapmpas oleh perusahaan perkebunan. Keduanya terjadi  setelah sepuluh tahun paska turunnya Soeharto, saat Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia[5].

Pertanyaannya pentingnya, mengapa hingga saat ini, setelah sekian prestasi Negara ini menandatangani beragam konvensi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga perlindungan lingkungan, seperti Konvenan Hak asasi Manusia Sipol dan Ekosob,  penghormatan hak-hak perempuan,  pembangunan yang berkelanjutan hingga protokol kyoto tentang perubahan iklim dan kebijakan turunannya di nasional. Justru Pembunuhan, kekerasan, perusakan lingkungan, pemiskinan – khususnya terhadap perempuan akibat eksploitasi  sumber daya alam masih terus berlangsung dan semakin brutal.

 

1.  Dari Kolonialisme ke Neokolonialisme : Penghancuran Berkelanjutan Ibu  Bumi

Alam adalah ruang hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Orang Timor di Nusa Tenggara –Timur memahami semesta sebagai Uis neno uis pah, bapak langit ibu bumi. Bapak melambangkan langit sebagai arwah pelindung;  sementara Ibu Bumi dipahami sebagai pengokoh mati hidup manusia, yaitu bumi, tanah.

Sayangnya menurut bangsa Eropa,  semesta hanya ada dunia lama dan dunia baru.  Dunia lama adalah wilayah yang mereka huni,  dan perluasannya di benua yang sama. Sementara dunia baru “ditemukan” saat bangsa-bangsa barat, Spanyol, Inggris, Portugis dan Belanda melakukan perjalanan dagang dan penjelajahan ke benua Amerika, Afrika dan Asia yang kaya sumber daya alam.  Dunia baru ini lantas menjadi pelabuhan dan ajang perebutan bangsa-bangsa barat, terutama untuk  menguasai kekayaan alamnya,  menjadi tempat jajahan (kolonialisme).  Jackwodd dalam Kautzar (1997)[6] menyebutkan Kolonialisme berarti  dominasi politik dan ekonomi terhadap Negara lain. Sementara Short[7] menggambarkan ada pola dalam proses penjajahan ini, yaitu  a) melakukan invasi dan pengamanan wilayah[8]   b) melakukan aliansi dengan penduduk lokal tertentu yang punya kepentingan, c) melakukan eskploiasi sumber daya alam secara penuh, d) menciptakan buruh murah.

Cerita kolonialisme ini  salah satunya ada di pulau Timor, saat  bangsa Eropa menjelajah mencari rempah-rempah murah, diantaranya cengkeh, lada, cendana dan lainnya, yang menjadi komoditas pasar global. Semboyan terkenal mereka kala itu adalah Gold, Glory, Gospel. Salah satu yang sangat terkenal adalah Cendana, salah satu komoditas dagang yang diangkut dari negara-nagara jajahan. Diawali kedatangan Portugis yang  merebut kuasa perdagangan Cendana dari para usif (raja). Dalam salah satu suratnya, 6 Februari 1510, Gubenur Jenderal Albuquerque menyebutkan adanya pengiriman kayu Cendana dari pedagang-pedagang Gujarat sebanyak 5000 pikul atau sekitar 312,5 ton[9].  Belakangan Belanda juga masuk ke Timor.

Akhirnya kedua bangsa Eropa ini berbagi wilayah kekuasaan. Portugis di Timor Timur, Belanda  di Timor Barat. Belanda mengendalikan pemilikan dan perdagangan pohon itu. Mereka menerapkan denda dan hukuman penjara  bagi mereka yang mencuri ataupun  menyebabkan kayu Cendana mati, terbakar dan ditebang liar. Kala itu, penebangan dan ekstraksi Cendana menghebat selama berabad-abad, mengancam keseimbangan populasi Cendana.

Situasi di atas berlangsung di di berbagai belahan dunia, hingga kolonialisme ini mendapat perlawanan keras dari “dunia baru”. Menurut J.A, Hobson, Imperialism was an artificial stimulation of nationalism.  Penjajahan akan melahirkan nasionalime negara-negara jajahannya.  Short mengamati perlawanan ini biasanya terjadi jika para elit lokal tak mau diajak bekerjasama oleh penjajahnya. Ini juga terjadi di Indonesia, perlawanan yang dipelopori kaum priyayi dan cerdik cendikia, berujung deklarasi kemerdekaan yang dibacakan Soekarno Hatta, pada 17 Agustus 1945.

Sayang, Kondisi Cendana tak membaik paska penjajahan, bahkan paska kemerdekaan. Apalagi sejak ada Pemutihan Cendana pada 1996, di masa pasangan Gubenur Herman Musakabe dan wakilnya, Piet Tallo – dari Golkar, berkuasa. Dua tahun kemudian Piet naik menjadi Gubenur hingga 2008[10].  Saat itu semua pohon Cendana dinyatakan jadi milik negara. Merekalah yang mengatur jumlah tebangan, harga, juga perdagangan Cendana.   Masa itu Cendana dijarah besar-besaran. Orang berlomba menebang, saling sikut, saling sikat, berkelahi antar teman dan saudara. Pohon yang mereka pandang hadiah tak ternilai dari  Penguasa alam, dikenal sebagai kayu pemberi berkah dan memiliki kekuatan magis (hau meni), berubah sebutan hau malasi, atau pohon pembawa masalah. Bahkan distigma pohon setan (hau nitu) karena kerap membawa penderitaan orang  yang memilikinya.

Orang timor percaya,  penjarahan Cedana  salah satu penyebab utama erosi dan lahan kritis di pulau ini. “Pohon Cendana itu Pah e afan, gemuk atau pelumas bumi. Jika Pohonnya diambil habis, maka  lahan-lahan ini tak punya pelumas, dia cepat rusak dan goyah,” ujar Aleta Baun menggambarkan peran ekologis Pohon Cendana[11].  Belakangan, pulau-pulau di propinsi Nusa tenggara  timur ini  juga menadi tempat pengerukan untuk keperluan produksi komoditas global pertambangan, macam tambang marmer,  tambang mangan juga pasir besi.

Wajah eksplotasi Cendana dan penggalian bahan tambang untuk keperluan produksi komoditas global menunjukkan wajah kolonialisme, hanya bentuknya yang baru, disebut neo-kolonialisme. Wajah baru ini berganti taktik, tak lagi menggunakan kekerasan bersenjata. Diawali dengan membuat negara-negara berkawan dan setia kepada barat, membuat rakyat bodoh dan berfikir bahwa Negara mereka memperoleh kebebasan setelah dijarah ratuan tahun, selanjutnya meneruskan eksploitasinya di negara-negara jajahanya.

Penjajahan gaya baru ini tak lagi membutuhkan senjata.  Ia hanya perlu mentransformasi ideologi dan teori-teori modernisasi, memperkenalkan konsep pembangunan Barat yang mengukur kemajuan dengan pertumbuhan ekonomi, dan mengundang investasi asing sebesar-besarnya.

Itulah mengapa penghancuran ibu bumi tak berkurang. Pada 1967 Papua, Freeport Mc Moran yang mendapatkan konsesi  tambang emas seluas 1,2 juta ha, kawasan itu tumpang tindih dengan kawasan adat orang Amungme dan Komoro. Pengerukan emas ini menghancurkan hutan dan sumber-sumber air dari puncak gunung hingga laut[12]. Keberadaan mereka mendapat penjagaan aparat keamanan. Koran  The Newyork Times memberitakan, sejak 1998 hingga 2004, Freeport / Rio Tinto membayar para jendral, kolonel, mayor dan kapten serta unit-unit militer dan kepolisian hampir sebesar 20 juta dollar AS.[13]. Global Witness menguatkan fakta di atas. Pada April  2002, perusahaan membayar panglima senior angkatan bersenjata di Papua, May. Jen. Mahidin Simbolon lebih dari 64 ribu dolar dalam pembukuan Freeport sebagai “dana untuk rencana proyek militer tahun 2002.” Dan tambahan lebih dari 67,000 dolar delapan bulan kemudian untuk “proyek tindakan kemanusiaan.”[14]

Setahun kemudian PT Inco, perusahaan tambang Nikel terbesar dunia asal Kanada kala itu menyusul Freeport.  Menyusul  masuknya Rio Tinto, Aurora Gold, Laverton Gold, yang menambang di Kalimantan dan Sumatera sepanjang 1986  hingga  2003. Inco dibeli Vale PADA 2007, perusahaan tambang nikel terbesar dunia ini berasal dari Brazil.

Peranan aparat keamanan mengamankan perusahaan merupakan model kerjasama penting pada masa kolonialisme baru ini. Kepolisian Indonesia tahun lalu mengumumkan terdapat 176 perusahaan tambang yang menandatangani MoU untuk pendanaan dan pengamanan obyek vital nasional.  PT. Freeport Indonesia mendapat pengamanan 828 personel untuk okasi tambang. Sementara di PT Inco ada sekitar 40 polisi dari berbagai unit seperti perintis, polisi lalu lintas dan penyidik kriminal. Sedang fungsi pendukung , bagian intelijen 10 personil militer.

Eksploitasi besar-besaran juga terjadi bersama runtuhnya industri minyak – gas di awal tahun 70an (oil bonanza) yang dinikmati rejim Suharto, juga  masa-masa penebangan kolosal hutan-hutan alam di pulau-pulau di Indonesia, lewat Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang marak dan intensif pada akhir 70an hingga kemerosotannya pada awal 90an. Ketika terjadi krisis politik, yang dibuka oleh kejadian pembakaran lahan besar-besaran, bencana asap dan kekeringan panjang, dilanjutkan anjloknya kinerja ekonomi makro Indonesia pada periode 1977 – 1998[15]. Karut marut pengurusan hutan membuat laju kerusakan hutan dalam 10 tahun terakhir berkisar 1 – 1,7 juta ha per tahunnya. Dari total 130 juta hektar luasan hutan, hanya sekitar 45 juta hektar saja yang memiliki status jelas secara administratif, sisanya diklaim Negara sebagai hutan[16].

Semua eksploitasi sumber daya alam  di atas untuk mengejar devisa dan  menaikkan pertumbuhan ekonomi, seperti yang disarankan lembaga-lembaga  internasional, macam Bank Dunia dan IMF.  Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 4% – 7% dalam sepuluh tahun terakhir banyak dipuji-puji negara luar dan Bank Dunia.

Tapi menurut Kunda Dixit, wartawan dan penulis dari Nepal dalam bukunya, Dateline earth: Journalism as if the planet mattered, (1997), angka pertumbuhan ekonomi itu seperti mengukur kesejahteraan hanya dari sekelompok orang yang makmur di negeri tersebut. Itu sebabnya angka penduduk miskin Indonesia masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin tersebar di 10.640 desa pesisir. Pada 2008, ada 7,87 juta atau 25,14% dari 31,02 juta penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir. Mereka beresiko menjadi korban dampak perubahan iklim dalam bentuk beragam.

Penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini adalah hasil eksploitasi sumber daya alam, yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing, dengan tujuan akhir ekspor. Penebangan hutan untuk kayu dan alih fungsi  untuk perkebunan kelapa sawit, bahkan pembongkaran mineral dan migas, yang telah menghasilkan kerusakan luar biasa. Dalam sepuluh tahun terakhir deforestasi Indonesia mencapai 1 – 1,7 juta ha. Belum lagi limbah tambang. Hanya dua perusahaan tambang milik Amerika Serikat  saja, Freeport dan Newmont, sepuluh tahun terakhir telah membuang lebih 1,475 Milyar ton tailing yang mencemari sungai dan laut.

Penghancuran ibu bumi juga tak berkurang saat otonomi daerah, paska tumbangnya rezim Soeharto 1998, saat  pengurusan pemerintahan yang terpusat (sentralisasi) menjadi terdesentralisasi. Era ini ditandai keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU Nomor 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah. Sementara di bidang pertambangan keluar  UU Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2004, yang tidak mengoreksi kontrak-kontrak lama semasa Soeharto berkuasa, justru menguatkan kriminalisasi warga sekitar yang dianggap mengganggu operasi tambang[17].

Kini lahan-lahan yang dibuka untuk tambang meningkat lewat pemberian izin baru, yang jumlahnya tidak masuk akal.  Pemerintah menyebutkan sedikitnya terdapat 8.000 izin tambang yang tercatat, 75 persen di antaranya tumpang tindih dengan peruntukan yang lain (Kompas, 24 Mei 2011).  Sementara Jatam menyebutkan jumlah perijinan pertambangan mencapai 10.235  ijin[18].

Belum termasuk penyusutan keragaman hayati, yang membuat Indonesia memiliki daftar jenis terancam punah terbanyak di dunia. Diantaranya 104 jenis burung, 57 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar dan 281 jenis tumbuhan[19]. Jenis-jenis itu sebagian besar berhabitat di 43 Taman Nasional darat seluas 12,3 juta hektar, yang 30 persennya rusak parah akibat penebangan hutan, pembongkaran bahan tambang dan perkebunan besar.

Celakanya daftar kerusakan itu dianggap eksternalitas saja, tak pernah masuk dalam kalkulasi biaya produksi, ataupun ongkos kerusakan. Jika ongkos itu dihitung, tak hanya ongkos ekonomi, namun juga ongkos sosial dari konflik-konflik agraria dan sumber daya alam yang jumlahnya ribuan, bisa-bisa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kecil, bahkan mungkin minus.

2. Pelanggaran HAM dan Pemiskinan Perempuan

Praktik pertambangan tidak bertanggungjawab ternyata tidak saja terjadi di Indonesia. Oxfam Amerika dalam laporan risetnya  di Afrika dan Amerika latin berjudul Extractive Industries and the Poor meyebutkan; negara-negara yang bergantung pada pertambangan umumnya memiliki standar hidup yang rendah, tingginya kemiskinan dan korupsi,  tingginya angka gizi buruk, rendahnya layanan dana kesehatan, rentan terjadinya gegar ekonomi serta berpotensi terjadinya perang sipil[20].  Di Indonesia Kemiskinan karena pertambangan, dialami paling parah oleh perempuan.

Mengapa perempuan menjadi kelompok paling miskin saat eksploitasi sumber daya alam justru besar-besaran dilakukan oleh perusahaan bersama pemerintah. Sebab perusahaan merampok ruang hidup perempuan, dan keluarganya, merusaknya hingga tak bisa dipulihkan, setelah segala yang produktif di dalam dan di atasnya di ambil habis.

Apa dan dimana ruang hidup yang dimiskinkan tersebut? Perempuan dalam keseharian kehidupan bermasyarakat memiliki beberapa peran, mulai domestik, peran  produktif, reproduktif dan peran sosial, yang satu sama lainnya tak bisa dipisahkan. Penting melihat bagaimana di ruang peran-peran inilah jutru perempuan dimiskinkan.

Di kawasan pedesaan, peran produktif biasanya ditandai dengan pemilikan dan pengelolaan lahan pertanian oleh perempuan. Satar misalnya, perempuan Dayak Siang di Puruk Cahu Kalimantan Tengah, punya ladang seluas 10 – 15 hektar di tanah adat. Ia juga punya lubang tambang emas tradisional yang ia dapat dari orang tuanya. Sementara ia mengurus ladangnya, sang suami – Ataklidi, menggali emas di lubang tambang itu[21]. Dari panen padinya, Satar tak perlu membeli beras untuk makan keluarga, panen gabahnya cukup untuk setahun, bahkan berlebih. Belum lagi, hasil dari tambang emasnya. Satar memiliki tanah dan mandiri secara ekonomi. Tapi sejak PT Indo Muro Kencana masuk, merampas lahan dan lubang tambangnya, lahannya makin sempit, kegiatan ekonominya macet. Ia dimiskinkan.

Sementara peran domestik merupakan peran keseharian perempuan menyediakan pangan, air bersih, energi dan kebutuhan dasar lainnya, khususnya untuk keluarga. Peran-peran ini mengharuskan perempuan lebih banyak bersentuhan dengan sumber daya alam, tanah, hutan dan sumber-sumber air. Peran ini, tak bisa dipisahkan dengan peran reproduktif perempuan – seperti melahirkan dan merawat anak.  Sofia Ba’un, tinggal di sekitar gunung batu Naitapan di desa Tunua. Ia bangun jam 5 pagi, menyiapkan makan untuk anaknya dan pergi mengambil air bersih, ia tinggal pergi ke mata air yang mengalir dekat gunung batu. Warga disana percaya, gunung batu ini – fatu Naitapan, menyimpan air dan sumber mata air dibawahnya. Sofia hanya membutuhkan waktu 15 menit pulang pergi jalan kaki mendapatkan air bersih[22].

Tapi sejak Gubenur Nusa Tenggara, Piter Tallo – mengeluarkan ijin menambang untuk PT teja Sekawan pada 2003, semuanya berubah. Hanya empat bulan setelah perusahaan menebangi pohon dan menggergaji gunung batu, kebun Sofia Ba’un tertimbun longsor bersama 25 kebun warga lainnya. Tak hanya itu, limbah tambang marmer juga mencemari mata air sekitar batu. Ia kehilangan kebun, dan sulit mendapat air bersih. Ia harus berjalan ke bawah gunung batu lainnya di desa tetangga, namanya Fatulik. Ia membutuhkan waktu hingga 2 jam pulang pergi setiap harinya.

Cerita Satar dan Sofia Ba’un diatas menuturkan saat wilayah kelola perempuan menyempit bahkan hilang,  hal ini memaksa Perempuan yang semula memiliki hak atas lahan dan mandiri secara ekonomi, dimiskinkan, akhirnya bergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Baik ayah, suami, kakak maupun saudara laki-laki. Itu pula yang terjadi pada perempuan sekitar tambang Kaltim Prima Coal (KPC) milik Abu Rizal Bakrie di Sekerat Sekurau Kalimantan Timur. Ini cerita tahun 2002, saat lahan-lahan penduduk dirampas sepihak oleh perusahaan. Akibatnya mata pencaharian lelaki berubah, banting setir menjadi nelayan dan buruh senso kayu. Perempuan lebih ironis, setelah tak mungkin bertani, mata pencaharian tersisa membuat gula merah. Jika produksi gula merah tak mungkin lagi, praktis mereka tak berpenghasilan lagi. Akibatnya, kehidupan mereka sepenuhnya bergantung pada laki-laki[23].

“Dulu kami tidak pernah pusing jika laki-laki sedang pergi, kami tetap bisa makan, beras ada, sayur ada, kalau ingin ikan, tinggal ambil di empang. Bahkan tetangga yang butuh ikan boleh ambil sendiri.  Sering di kampung, jika ada selamatan – mereka bisa ambil ikan di empang kami, tanpa bayar. Tetapi setelah tanah kami diambil KPC, semua milik kami tidak ada lagi. Perempuan tidak bisa makan kalau laki-laki tidak pergi bekerja senso kayu, atau kerja lain yang menghasilkan uang. Semua sekarang harus dibeli. Sungguh susah hidup sekarang.” begitu tutur Ibu Mar, salah seorang Ibu di Sekurau bawah.

Kathryn Robinson dalam bukunya, “Stepchildren of Progress, The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town” (1986) dan tulisannya “Bitter Harvest” (1998) menggambarkan bagaimana pemiskinan itu terjadi di Sorowako, lokasi tambang PT IncoVale di Sulawesi Selatan.  Perempuan Sorowako harus berjalan lebih jauh menyeberang lapangan golf dan lahan lainnya PT Inco untuk mengakses panennya.  Ibu Marna yang disebutkan dalam “Bitter Harvest” harus jalan 2 jam menyeberang lahan PT Inco untuk mencapai lahannya.  Sementara bapaknya terlalu tua untuk bekerja di perusahaan di usia 40 tahun, anak-anak laki-lakinya juga tidak diterima kerja di sana. Beban kerja terhadap perempuan bertambah sebab keberadaan proyek PT Inco.   Robinson menyatakan bahwa buruh murah (cheap labour) laki-laki di Dunia Ketiga sebagai buruh tambang , sebenarnya ditopang oleh buruh perempuan yang tak dibayar; dalam kerja-kerja rumah tangga, di kebun dan pasar[24].

Perusakan lahan dalam skala luas, serta pembuangan limbah di lingkungan sekitar dalam skala masiv, selain merusak tubuh perempuan, juga memiskinkan, bahkan mematikan Pada tambang modern, penggalian bijih logam dasar menghasilkan 95 hingga 99,9 persen dari batuan bijih yang diproses akan dibuang jadi limbah, dikenal sebagai tailing. Tailing bisa sangat reaktif dan menimbulkan risiko lingkungan yang serius dari drainase batuan asam dan pelepasan logam beracun, serta reagen beracun yang dipakai saat pengolahan (Mining Watch Canada, 2009).

Namun, meski sumber-sumber airnya tercemar limbah, keterbatasan ekonomi serta jauhnya jarak ke sumber air membuat perempuan tidak mempunyai pilihan selain memanfaatkan air yang tercemar. Di teluk buyat, perempuan dan anak-anak terpaksa menggunakan sungai buyat yang berlumpur dan tercemar untuk mandi dan mencuci. Sementara kebutuhan minumnya dipasok Newmont, yang belakangan diketahui juga telah terkontaminasi Arsen (tim terpadu, 2004). Laporan Komnas Perempuan tentang kondisi kesehatan terakhir menyebutkan gangguan kesehatan yang dialami warga perempuan Buyat antara lain benjolan-benjolan muncul di daerah payudara, ketiak dan leher. Selain sakit kepala dan gatal-gatal di seluruh tubuh, para nelayan perempuan juga mengalami gangguan pada siklus menstruasi yang tak teratur. Seorang ibu, Puyang (alm), meninggal dunia setelah payudaranya pecah, diduga kuat tercemar logam berat.

Di sekitar pertambangan Freeport/ Rio Tinto, masalah yang dihadapai perempuan bahkan multi dimensi, pelakunya korporasi, pemerintah, aparak keamanan juga laki-laki, suami mereka. Saat PT Freeport masuk, lahan-lahan berubah fungsi menjadi kawasan tambang, mama-mama  pun  tergusur karena sumber penghidupan keluarga diambil dan dirusak  perusahaan. Negara  tak pernah menanyakan pendapat  perempuan  tentang tambang tersebut, mereka juga tidak mendapat hak menerima maupun mengelola dana kompensasi, bahkan kemudian mereka menjadi korban kekerasan akibat dana kompensasi itu.

Seperti kasus pemberian kompensasi 1% dari PT Freeport kepada suku Amungme di Papua pada 1989. Aksi berkepanjangan yang membuat perusahaan berhenti beroperasi bebeberapa kali memaksa Freeport bersedia berunding. Warga diwakili Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) yang 100 persen pengurusnya adalah laki-laki. PT. Freeport bersepakat menggulirkan dana kompemsasi 1% dari penghasilan mereka, dana ini jatuh kepada kepala keluarga, laki-laki. Alhasil, dana kompensasi itu tak sampai ke rumah, digunakan untuk minum mabuk, yang menyebabkan konsumsi alkohol merebak di Timika. Pun kunjungan ke bar-bar serta lokalisasi pekerja seks meningkat. ”Mereka laki-laki mendapat uang kompensasi dari PT. Freeport. Mereka beli miras, minum mabuk dan  pukul kami”, kata Yosepha Alomang. Akhirnya perempuan kena getahnya, saat suami pulang dalam keadaan mabuk, habis main gila dengan perempuan lain, rumah menjadi pelampiasan kekerasan. Dana kompensasi ini  membuat angka Kekerasan dalam rumah tangga naik[25].

Dalam tatanan sistem budaya patriarki, sejak lama perempuan telah dimiskinkan melalui peminggiran perannya. Namun masuknya eksploitasi sumber daya alam, membuat laju proses pemiskinan dipercepat. Jika dirunut, awalnya pemiskinan yang terjadi diakibatkan penghilangan hak warga atas wilayah kelolanya, saat pemerintah memutuskan memberikan konsesi pertambangan pada sebuah perusahaan. Proses perubahan fisik dan ekologi bentang lahan terjadi bersama pembongkaran lahan, yang mengganggu sumber air, lahan, batu, hutan, dan laut yang diatur dalam nilai-nilai norma adat, yang kemudian menjadi rusak, hancur bahkan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Selanjutnya, terjadi perubahan tata perekonomian, mulai dari tata produksi, tata konsumsi dan tata distribusi keluarga dipicu kerusakan bentang alam, sehingga sistem pengelolaan bersumber dari alam hilang, dipaksa berubah ke pasar. Corak produksi setempat berubah, dari non tunai menjadi  ekonomi tunai, bergantung pada mekanisme pasar. Sementara ekonomi biaya tinggi dan masuknya pendatang, merubah gaya hidup warga baik secara sosial budaya dan ekonomi. Runtuhnya ikatan-ikatan sosial budaya diantara keluarga hingga anggota komunitas, yang terjadi setelah  tanah dan kekayaan alam direnggut dari  mereka. Gaya hidup konsumtig, daya ingat sosial yang berkurang hinggga merosotnya mutu kesehatan baik akibat limbah tambang ataupun karena dibawa oleh pendatang.

Terakhir, secara politik, perempuan akan berhadapan dengan tidak  bekerjanya sistem kepemimpinan lokal yang harusnya memberikan perlindungan terhadap komunitas, karena berubah mendukung kemauan korporasi. Dalam ranah ini, perempuan juga tak memiliki ruang unutk diakui keberadaannya diruang-ruang pengambilan keputusan, saat ruang-ruang perundingan hanya tesedia hanya untuk lelaki, sebagai kepala keluarga.

Terlihat, penjajahan baru melalui penjajahan ekonomi ini, khususnya dari sektor-sektor pembongkaran tanah justru memiskinkan perempuan. Dari waktu ke waktu kekerasan dan pemiskinan ini bertambah daftarnya, tak mendapatkan perhatian, atau jawaban dari Negara. Hak-hak mereka yang dilanggar juga tak mendapatkan pemulihan.

3. Tantangan  Perubahan iklim

Fonomena perubahan iklim merupakan hasil kolonialisme. Perubahan iklim adalah dampak pemanasan global, sementara pemanasan global terjadi karena akumulasi gas rumah kaca di atmosfer bumi akibat gagalnya model pembangunan global. Model pembangunan global dimulai dari cerita Kolonialisme Eropa sejak abad ke 14, yang berpangkal dari agresifitas bangsa eropa menjelajahi pelosok dunia untuk [1] memperluas pengaruh politik, [2] menemukan sumber-sumber keruk berupa pangan, energi dan emas, [3] dan penyebaran agama hingga berpuncak pada revolusi industri di inggris pada akhir abad 18, telah menandai perubahan dramatis pada sektor pertanian, manufaktur, pertambangan dan transportasi.

Ciri merusak yang melekat pada kebijakan yang diturunkan dari model global pembangunan ini adalah [1] rakus bahan bakar fosil, [2] rakus lahan, bahan mentah hayati, [3] rakus air, [4] rakus buruh murah, [5] dan melibatkan kekerasan. Hasilnya, emisi gas Rumah kaca, sebagian besar karena pembakaran energi fosil, perusakan hutan dan lahan, khususnya di Negara-negara industri yang berkontribusi lebih 70% Gas Rumah Kaca.

Kini, tak hanya menghadapi serangan pemerintah dan korporasi, perempuan harus berhadapan dengan alam yang tak lagi ramah, musim yang tak lagi bisa diramal kedatangannya. Di Molo misalnya, warga menghadapi musim ekstrim yang kedatangannya tak bisa diramal­kan lagi. Praktis dalam tiga tahun terakhir mereka tak bisa menanam dengan normal, gagal tanam, gagal panen. Orang Molo terpaksa membudidayakan tanaman Pangan yang semula harus mereka ambil di hutan, yang jumlahnya makin jarang agar bisa dikonsumsi saat musim paceklik.

Perubahan Iklim dan cuaca merupakan tanda-tanda alam. Tetapi bukan berarti sifatnya alami. Perubahan iklim menggambarkan perombakan pola. Keteraturan hilang. Musim tidak lagi berlaku, tidak bisa lagi diramal­kan. Petani, nelayan dan Kaum Miskin Kota mengalami masa-masa paling sulit. Tapi dalam situasi ini perem­puan tetap yang paling sengsara. Berdasarkan survei kerentanan kelompok manusia yang menderita akibat perubahan iklim dalam Millen­nium Development Goals (MDGs), perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi ko­rban perubahan iklim

Perubahan iklim berdampak lebih parah pada perempuan karena berbagai peran yang kerap kali distereotipkan untuk perempuan dalam keluarga. Se­bab perempuan memikul tanggung jawab utama untuk mengumpulkan air dan bahan bakar serta menyediakan pangan untuk keluarga mereka. Menurut Serikat Pet­ani Indonesia, sekitar 70-80 persen pekerja pada sektor pertanian adalah perempuan. Kelompok inilah yang paling terkena dampak saat tahun 2006, total areal per­tanian di Indonesia yang terkena dampak banjir men­capai 66,400 hektar. Antara Oktober- Desember tahun 2007 saja, banjir telah menyebabkan 6,676 hektar lahan pertanian gagal panen.[26]

Cuaca tak menentu ini sebenarnya sejak lama diramalkan. Salah satunya dalam laporan Climate Change Synthesis Report, lima tahun lalu. Di situ disebutkan pesisir dan  laut adalah wilayah teramat rentan dampak perubahan iklim. Selain erosi pantai, perubahan iklim juga mendorong terjadinya kenaikan permukaan air laut. Bahkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), memperkirakan pada  2080 mendatang, jutaan manusia bakal dipaksa membiasakan diri dengan banjir[27].

Perempuan yang tinggal di wilayah pesisir menghadapi kerentanan akibat kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim.  Sulit mendapat tangkapan, gagal panen, digerus rob, dan lainnya. “Ombak bergemuruh, suaranya terdengar hingga ke desa  sebelah, angin sangat kencang. Jika ada yang nekat melaut, banyak perahu yang  lebu, dan hancur diterjang ombak, ujar Sulyati, nelayan perempuan dari Kendal.  Lebu artinya tenggelam. Rendeng juga sebutan untuk cuaca tak menentu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kondisi ini diperparah dengan masih berlakunya nilai-nilai patriarki yang kerap memposisikan perempuan menjadi pihak yang paling rentan[28].

Nelayan perempuan mengenali cuaca tak tentu dengan beragam istilah  lokal. Hubungan mereka dengan  laut dan masyarakat nelayan bahkan melahirkan istilah baru mengenali cerita  dibalik cuaca tak menentu ini. Devita, perempuan  asal Manado  Sulawesi utara mengenalkan fonomena Angin Janda. “Dalam empat tahun terakhir ini musim tak menentu, cuaca ekstrim di tengah laut banyak memakan korban,  suami meninggal di tengah laut, meninggalkan istrinya menjadi janda”, ujarnya. Sungguh menarik. Sejak cuaca tak menentu, angin dan musimpun diberi nama, bahkan diberi jenis kelamin.  Ini pertanda tumbuhnya pengetahuan diantara perempuan dalam mengenali cuaca tak menentu, terlepas dari  nama yang diberikan. Perempuan di Jawa Tengah misalnya, juga mengenali  cuaca tak menentu dengan beragam istilah, seperti ponco uro, paceklik, rendeng, sergan, bakat dan barat[29].

Menariknya, saat berhadapan dengan cuaca ekstrim melumpuhkan nelayan laki-laki. Justru perempuan nelayan dengan cepat mengisi peran-peran suami-suami mereka, memastikan keluarga tak kekurangan makan, maupun memenuhi kebutuhan lainnya.

Habibah dan perempuan-perempuan Marunda Kepu di Jakarta Utara mendapatkan penghasilan hariannya dari mengeringkan ikan, berjualan ikan segar, mencari Cilong atau botol bekas air minum, mengupas kerang. Mereka bisa mendapatkan penghasilan sekitar  Rp 6000 setiap harinya.  Murni, perempuan berjilbab dari Lombok itu membuat  ikan asin dan terasi dari Rebon,  atau udang kecil. Jumiati dan kelompoknya dari Medan mengembangkan koperasi simpan pinjam,  juga membuat krupuk ikan.  Nuarini dari Aceh mempromosikan teri Krispi  dan abon kerang khas nelayan Aceh. Sementara di jawa Tengah usaha perempuan nelayan sangat beragam. Mulai   menjual ikan segar, membuat ikan asap, terasi, ikan asin hingga abon ikan.

Semua pekerjaan itu justru dilakukan para ibu bersamaan dengan peran-peran lainnya. Macam mencuci baju dan piring, memandikan anak-anak, membersihkan rumah dan memasak. Praktis beban kerja mereka menjadi lebih berat dan lebih panjang saat cuaca ekstrim berlarut-larut. Setidaknya itu terlihat di kampung Habibah. KIARA menemukan

perempuan Marunda mengerjakan 11  jenis pekerjaan dalam satu hari.  Mulai pagi membuka mata hingga menjelang tidur.  Jika bapak bangun jam tiga pagi untuk bersiap mencari ikan, dan pulang jam tujuh pagi. Sementara pasangannya, bangun lebih pagi untuk  memasak serapan, berdagang ikan, menyiapkan makan siang dan mengupas kerang hingga jam sembilan malam. Itu artinya  mereka bekerja sekitar 17 jam sehari para ibu melakukan pekerjaan ganda, sebagai pengasuh anak, penyedia pangan dan pencari nafkah[30].

4. Pandangan Perempuan  terhadap Alam

Gunung Nemangkawi itu saya,

Danau Wanagong itu saya punya sum-sum,

Laut itu saya punya kaki,

Tanah di tengah ini tubuh saya.

Kau sudah makan saya,

mana bagian dari saya yang kau belum makan dan hancurkan.

Kau sebagai pemerintah harus lihat,

dan sadar bahwa kau sedang makan saya.

Coba kau hargai  tanah dan tubuh saya;

(Yosepha Alomang, perempuan Amungmeh, 2001)

Bagi orang Amungme pegunungan tengah Papua Barat, kekayaan alam dipandang secara utuh, dari gunung sampai laut dengan simbol tubuh perempuan, tubuh seorang  seorang ibu. Hal diungkap para mama saat menghadiri musyawarah perempuan adat Amungme  – Komoro pada Januari  1999 di Timika. Mereka menggambarkan kepala sang Ibu, merupakan Puncak gunung. Dada hingga perut Ibu, merupakan lahan yang lebih landai,  yang terdapat sungai, kebun  dan hutan yang penuh dengan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara lutut hingga kaki Ibu, merupakan daerah datar yang berbahaya dan banyak penyakit.

Mama-mama Amungme mempercayai Kepala Ibu atau  puncak gunung merupakan bagian alam yang tertinggi kedudukannya, harus dipelihara dan tidak dirusak. Bagian puncak gunung merupakan tempat mereka melakukan ritual-ritual, yang menghubungkan mereka dengan penguasa alam. Bagian kepala diartikan sebagai bagian yang tertinggi dari kenampakan fisik, disinilah proses ritual itu terjadi atau dilakukan. Itu tempat berhubungan dengan sang pencipta.

Sementara dada hingga perut ibu, secara fisik posisinya  lebih rendah,  disinilah terdapat sungai, kebun, hutan dan hasil hutan lainnya, yang menjadi sumber pangan dan obat-obatan. Bagian ini penuh kekayaan alam dan seluruh kebutuhan hidup mereka terpenuhi di daratan ini. Ruang hidup darat digambarkan sebagai bagian-bagian tubuh perempuan dengan fungsi berikut :

  • Susu atau payudara, diartikan sebagai bagian yang memberi minum. Khusus pada bayi, bagian ini memberikan makanan utama. Secara fisik di alam,  bagian ini melambangkan kebun, hutan, yang didalamnya terdapat umbi-umbian, pisang, buah-buahan dan hewan. Itu semua, dalam pola hidup meramu – dibutuhan sebagai bahan pangan.
  • Bagian perut ibu pelambang seorang perempuan yang  mengandung, yang selama sembilan bulan, memberi perlindungan, menjadi tempat tumbuh dan terbentuknya bagian fisik bayi – gererasi masa depan, yang kuat dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan mendatang. Hal ini melambangkan kondisi alam  sekitar, yang memberikan perlindungan bagi kehidupan manusia, juga tempat mereka tumbuh dan berlatih, menyesuaikan diri dengan alam sekitar dan atau diluarnya.
  • Terakhir, lutut  hingga Kaki, simbol daerah berbahaya dan banyak penyakit. Mereka menggambarkan bagian ini adalah daerah pesisir hingga lautan, bagian yang jarang atau tidak disentuh atau diurus oleh orang Amungme, sang penghuni gunung atau pedalaman. Laut adalah kawasan asing buat mereka.

Ungkapan-ungkapan di atas mungkin masih sebuah ungkapan yang dangkal. Ungkapan yang belum dapat melukiskan, menggambarkan dan menceritakan seluruh relasi-relasi perempuan Amungme dengan alam secara lengkap. Apalagi pemahaman yang mendalam, untuk mengungkap folosofi rakyat Amungme yang tersembunyi, tak banyak diungkap.

Pandangan ini serupa dengan pandangan orang Molo, di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pah ma nifu, fatu, oel, nasi ma afu, fain on aof mansian. Kalu mese taitani nane kan fain mansian fa. ”Kami orang Molo, semua makan dan minuman kamu disediakan oleh perempuan, sama dengan tanah yang menyediakan kami makan dan minum. Kalau alam dirusakan dengan ambil batu sama saja dengan memperkosa tanah atau memperkosa perempuan” ujar mama Ety Anone dari desa Fatumnasi.

Ungkapan Ety Anone tak muncul begitu saja. Ia menyebut bumi seolah-olah tubuh seorang Ibu. Ungkapan ini lahir dari interaksi dengan alam dan refleksi kehidupan rakyat Molo selama ratusan tahun. Kalimat arif itu himpunan proses belajar bersama rakyat Molo selama masa-masa krisis berhadapan dengan berbagai proyek pembangunan yang memiskinkan mereka. Mulai dari proyek Hutan Tanaman Industri hingga industri tambang marmer.

Aleta Ba’un perempuan Molo lainnya menuruturkan tentang ”Uis Neno, Uis Pah”[31] artinya ”Bapa Langit dan Ibu Bumi” sebagai sang Tuhan, dan sang Alam.  Pemahaman Bapa Langit dan Ibu Bumi diajarkan turun temurun, sebagai dewa penyayang, penolong, dan penyelamat, tetapi juga dipercaya dapat mendatangkan kemarau panjang yang  bisa mengakibatkan tanaman mati, mendatangkan hama dan penyakit tanaman, ternak serta manusia. Oleh karenya, mereka membutuhkan ritus atau doa adat atau upacara adat supaya tanaman meraka terlindung oleh uis Neno.

Itu sebabnya mereka menganggap tanah adalah mati hidup orang Timor, Matet moin, tok najan. Buat mereka, tanah dipandang sebagai tempat dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Tempat yang memberi makan dan memberi penghidupan, dan tempat mereka menutup mata.  Karenanya, tanah adalah tempat kediaman nenek moyang serta arwah leluhur, yang harus mendapat perlindungan dan dihormati.

Orang Molo memandang alam bagai tubuh manusia adalah kunci yang mereka percaya sebagai syarat keselamatan. Batu dilambangkan sebagai tulang, tanah sebagai daging, sedangkan air sebagai darah, dan hutan sebagai kulit, paru-paru dan rambut.  Bila tidak ada batu berarti kehilangan tulang, jika ada batu berarti ada air.

Sebagai tulang tanah, batu berfungsi merekatkan dan menguatkan tanah sehingga tak longsor, baik oleh hujan dan angin. Orang Molo percaya batu memiliki kemampuan menyerap, menyimpan dan menampung air. Tak heran jika banyak mata air yang keluar dari bawah batu. Ia juga menjaga kesuburan tanah, karena mampu menampung air sehingga bisa menjaga kelembaban tanah sekitarnya. Sementara hutan diatasnya menyumbang seresah dan humus yang menyuburkan tanah dibawahnya.

Orang Molo dan Amungme memahami bumi, memahami alam sebagai tubuh perempuan. Perempuan punya rahim, pun bumi. Rahim bumi adalah tanah. Dalam tanah, tersimpan beragam kekayaan alam, termasuk lahar, minyak bumi, gas alam, dan mengeluarkan air. Dari kulit bumi  juga tumbuh dan binatang darat dan laut, serta  di atasnya udara untuk bernafas. Sama maknanya dengan rahim perempuan yang mengandung, memelihara, melindungi dan melahirkan generasi berikutnya.  Melindungi tanah sama halnya memelihara tubuh perempuan dari ancaman kekerasan, agar proses reproduksi manusia berjalan baik atau terhindar dari ancaman kepunahan

Itulah sebabnya, perjuangan perempuan selalu berkaitan dengan tanah. “Kami melahirkan anak, tidak bisa melahirkan tanah, kalau bapa-bapa jual tanah, kami mau taruh dimana anak-anak kami”, ujar Yosepha Alomanng. Inilah alasan mengapa perlawanan komunitas, khususnya perempuan terus terjadi di banyak tempat dimana industri keruk beroperasi, bahu membahu bersama laki-laki. Secara alami, jika memahami hubungan alam dan tubuhnya, perempuan memiliki alasan untuk melakukan perlawanan.
5.  Tanggapan & Perlawanan Perempuan

Hampir di semua kasus konflik sumber daya alam, ada jejak perempuan melakukan perlawanan bersama laki-laki. Satu dua mereka bahkan memimpin di depan, sementara kehediran lainnya tak banyak diberitakan oleh media arus utama. Sebut saja Aleta Ba’un di pulau Timor yang memimpin pengusiran tambang marmer, dan bersama masyarakat adat tiga batu tungku mentransformasi perlawanannya menjadi perjuangan memulihkan kedaulatan masyarakat adat.

Banyak lagi lainnya, yang tampil menyuarakan sisi lain daya rusak tambang saat semua laki-laki bicara ganti rugi. Taruhlah Satariah yang melawan tambang Australia – Aurora Gold di Puruk Cahu Kalimantan Tengah. Juga Natasya Rireq, perempuan dayak yang diperkosa manajer Rio Tinto  bersama 5 perempuan lainnya di tambang emasnya di Kalimantan Timur. Secara tak langsung mereka  mengingatkan kita tentang tanah dan tubuh perempuan. Juga Surtini Paputungan dan Johra Lombonaung di Sulawesi Utara, yang menyuarakan masalah-masalah keluarga dan lingkungan yang tak mampu dijawab oleh Newmont, perusahaan tambang asal Amerika Serikat.

Sayangnya, kasus-kasus itu bagai gelombang, naik turun, suara-suara mereka tenggelam oleh isu-isu lain yang muncul beragam, dan menenggelamkan perjuangan mereka. Sementara di kota gerakan  perlawanan perempuan, khususnya nasional cenderung mengarusutamakan hak-hak perempuan dalam kerangka hak Sipil Politik, disingkat hak sipol. Pemilihan agenda tersebut, berbasis kepada kasus-kasus kekerasan negara dan sipil yang terorganisir, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diduga menjadi pemicu situasi politik dan ekonomi Indonesia, terutama di akhir tahun 1970-an. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik ditingkat rumah tanga, komunitas maupun publik. Bahkan dalam proses penelusuran dan pemantauan korban kekerasan seksual, fisik atau verbal, masih membatasi diri menjawab siapa pemicunya, yang biasanya ditelusuri atau dihubungkan dengan masalah-masalah sosial politik.

Menurut Tim Kerja Perempuan Tambang Kalimantan Timur, penelusuran pelanggaran HAM  melalui konflik sumber daya alam sebagai pemicu, masih sangat terbatas. Padahal, kekerasan seksual yang terjadi disekitar kawasan-kawasan eksploitasi  kekayaan alam juga tak sedikit, dilatari perubahan politik ekonomi penguasaan sumber daya alam. Ini tak banyak menjadi perhatian kelompok masyarakst sipil.  Jika kemudian muncul pertanyaan, apakah  perjuangan  hak-hak sipol dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, berdiri sendiri dan tidak berhubungan dengan sengketan konflik agraria, yan selanjutnya berakibat pemiskinan? Baik akibat keputusan politik negara, pemodal atau militer secara sistematis? Atau sebaliknya, apa masalah yang dihadapi perempuan dalam memperjuangkan keberlajutan penghidupan keluarganya dan alam, sehingga melahirkan kekerasan terhadap perempuan?

Ucapan Yosepha Alomang dan para perempuan Amungme  Papua, ataupun perempuan aktivis yang bekerja dalam isu konflik-konflik sumber daya alam – berikut, bisa menjadi rujukan menjawab pertanyaan diatas.  “Kami melahirkan anak, tidak bisa melahirkan tanah, kalau bapa-bapa jual tanah, kami mau taruh dimana anak-anak kami”.  ”Mereka laki-laki mendapat uang kompensasi dari PT. Freeport/ Rio Tinto. Mereka beli miras, minum mabuk dan  pukul kami”.

Keberlanjutan manusia dan alam dianggap isu ekologi. Dimana ekologi adalah pengetahuan baru, dan sulit bagi sejumlah aktivis perempuan yang belum memiliki pengetahun dasar ekologi. Apalagi keberadaanya jauh dari wilayah konflik sumber daya alam. Karena ada banyak yang tidak mengerti prasyarat pangan, air dan energi bagi perempuan-perempuan dibelahan Indonesia yang lain.

Ada kesenjangan pemahaman aktivis perempuan terhadap realita  kehidupan perempuan dalam pengelolaan sumber kekayaan alam, yang bisa merupakan kendala organisasi gerakan perempuan untuk perjuangan kesetaraan gender. Perempuan di ruang politik perlemen tidak bersuara memperjuangkan cita-cita perempuan yang bertarung untuk mendapatkan penghidupan yang layak di tengah konflik sumber daya alam. Ruanngannya masih terbatas pada kegiatan domestik atau pengembangan ekonomi yang belum berpikir pada situasi perubahan  lingkungan akibat perebutan kekayaan alam.

Perjuangan perempuan mempertahankan keberlanjutan manusia dan lingkungan alamnya merupakan jelmaan dari pengetahun lokal dan filosofi masyarakat tentang alam dan tubuh perempuan. Pergaulan dengan alam melahirkan kemampuan analisis, mengaitkan antar unsur-unsur di alam, yang kemudian menghasilkan  pemahaman dan kecerdasan baru. Ini sekaligus melengkapi konsep filosofi rakyat tentang alam, termasuk dalam situasi konflik.

Meskipun kasadaran perempuan komunitas korban konflik sumber daya alam sebagai landasan perjuangan  begitu kuat, namun  perjuanganya secara umum masih sebagai tanggapan perempuan komunitas korban. Sementara bagi gerakan masyarakat sipil lainnya, corak sengketa semacam ini belum menjadi agenda strategis kelembagaan bersama, sebagai wujud solidaritas. Bahkan tidak atau belum menjadi perspektif gerakan perempuan di Indonesia. Dan penyebabnya tidaklah tunggal. Salah satunya terkait dengan ketersediaan data dan informasi, serta bagaimana mengelolanya. Dari pengalaman,  jika dinamika masalahnya dipahami secara utuh dan bukan hanya dari sisi pemicu atau kekerasan fisik saja, akan memberikan arah baru bagi perjuangan gerakan perempuan kedepan. Bisa jadi, ini menjadi penghubung kegelisahan kelompok perempuan korban.

Belakangan, kerangka perlindungan dan pemenuhan HAM ini, diperkuat lewat  diperkenalkan juga hak-hak economi sosial dan budaya perempuan, disingkat hak ekosob. Meskipun dalam prakteknya, dibutuhkan proses dan rumusan pandauan yang mengakomodir pemikiran-pemikiran perempuan di tingkat kampung, hingga advokasi ditingkat nasional atau internasional.

Di lapang, kekerasan-kekerasan yang menimpa perempuan Dayak dan Amungme, baik berupa kekerasan seksual dan  kekerasan fisik dilatari politik keberpihakan terhadap serbuan investasi, yang  mengeruk kekayaan alam dalam jumlah masif. Khususnya oleh industri  pertambangan yang dikenal maskulin. Umumnya masalah yang dihadapi perempuan untuk mempertahankan penghidupan manusia dan alam, sangat kompleks dan belum menjadi isu yang seksi bagi para pembela HAM.

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan, atau disebut Komnas Perempuan. Komnas Perempuan lebih dikenal dengan pendekatan Hak Sipil Politik, membatasinya dalam  kasus kekerasan pada tubuh perempuan. Agenda yang sama juga di perjuangkan ditingkat kampung oleh para pendamping masyarakat pada konlik agraria sekitar pertambangan. Agenda Komnas Perempuan melaju untuk mengarusutamakan isu  hak sipol dalam konteks peran reproduksi perempuan, Salah satu basis analisis yang digunakan adalah pada pola kekerasan yang berdampak pada rahim perempuan secara biologis.

Tidak salah membatasi diri terhadap agenda diatas, perjuangan aktor sosial seperti ini dihormati saja sebagai sebuah gerakan. Namun Rahim Bumi, sebagai simbol tubuh perempuan dalam kontek kearifan budaya, yang merupakan jelmaan bentuk kekerasan terhadap perempuan, menjadi tertinggal jauh. Pengetahuan lokal serta hak produksi perempuan yang dilanggar atau dirusak bukan menjadi prioritas atau menjadi arus utama.

Sebenarnya, putaran belajar untuk merumuskan dan memperkaya bacaan-bacaan diatas pernah diagendakan Komnas Perempuan pada Konsultasi Nasional Membangun Konsep Pemulihan HAM dengan Makna Luas, agenda Lokakarya Alat Pematauan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam,  pada 2006. Sayangnya, putaran belajar ini tak berlanjut.

Dengan kompleksitas permasalahan, pun agenda pemerintah Indonesia  yang tak bergeser menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Maka kekerasan dan pemiskinan terjadap perempuan akan terus berlanjut. Korban-korban pada kasus lama belum juga mendapatkan pengakuan hak, ataupun pemulihannya, sudah datang kasus-kasus baru akibat cara pandang yang tak berubah memandang sumber daya alam sebagai komoditas.

Gerakan perempuan perlu kembali merefleksi gerakannya melawan penjajahan yang berganti rupa ini, dengan meletakkan kembali cara pandang perempuan perempuan terhadap tanah dan sumber daya alam. Juga daur produksi dan konsumsinya sebagai individu, ibu dalam keluarga, anggota masyarakat dan warga Negara.  Sehingga menjadi sebuah gerakan yang beralas kuat, mempertahankan tanah berarti menyelamatkan tubuh perempuan.


[1] Anonim,  2003, Yosepha: “Saya Panah Freeport Demi Kebenaran”, 2001, Buletin Gali-Gali, Jakarta

[2] Kompas. 25 April 2001. “Mama Yosepha Terima Goldman Environmental Prize”

[3] Beny Giai dan Yafet kambai,  Yosepha Alomang, 2003, Elsham, Papua

[4]http://regional.kompas.com/read/2010/06/08/18035832/Alamak..Perempuan.Petani.Ditembak.Polisi

[5] http://www.merdeka.com/peristiwa/awal-terjadinya-bentrok-di-sumsel-versi-serikat-petani.html

[6] Kausar, Z , Colonization to Globalization: ‘Might is Right’ Continues (Earthly City versus Civilized City, Madinah), 2007, Thinker’s Library, Malaysia.

[7] Short, John Renni. Global Dimensions : Space, Place, and the Contemporary World. 2001. UK; Reaktion Books.

[8] Bangunan Pelabuhan dan benteng, menjadi pertanda yang umum di Negara-negara jajahan Eropa sebagai bentuk pengamanan wilayah

[9]http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CEYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.pps.unud.ac.id%2Fthesis%2Fpdf_thesis%2Funud-359-2061559797-13.bab%2520vi%2520faktor%2520%28fit%29.pdf&ei=9Kh3UMrmGIOErQeKxIDoDw&usg=AFQjCNFujoPVX_bh4EnlH13B-BFXk-XU3g&sig2=wpQ5QT0pwde0MbX4kGSU1Q

[10]  Cendana 96, 2010, Majalah Forum edisi 34 Jakarta

[11] Banu, 2012, Majalah Forum edisi 65,  Jakarta.

[12] Siti Maimunah, 2006, Freeport – bagaimana Pertambangan mas dan Tembaga Raksasa “menjajah” Papua, JATAM-WALHI, Jakarta

[13] New York Time Jane Parlez, Raymond Bonner dan kontributor Evelyn Rusli, “Below a Mountain of Wealth, a River of Waste,” 27 Desember 2005

[14] Pay for Protection – The Freeport Mine and The Indnesian Security Forces, 2005, Global Witnees Report

[15]  Siti Maimunah & Arif Wicaksono, 2010, Mautnya Batubara, Jatam, Jakarta

[16] Anonim, Komodifikasi Alam lewat  Ekonomi haijau memperburuk Krisis Iklim, 2012, Csf-CJI, Jakarta

[17] Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan batubara No 4 tahun 2009: Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun  atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta  rupiah).

[18] Anonim, Briefing Paper Hari Anti Tambang, Pulihkan Hak Rakyat Lawan pembodohan dan lupa, 2012, JATAM, Jakarta

[19] Anonim, Komodifikasi Alam lewat  Ekonomi haijau memperburuk Krisis Iklim, 2012, Csf-CJI, Jakarta

[20]  Siti maimunah, Menggali untuk Pembangunan, 2008, www.jatam.org, Jakarta

[21] Orang Dayak Menggugat, 2002, Potet Buram PT Indo Muro Kencana/ Aurora Gold Australia, lembar Fakta JATAM

[22] Wawancara Meentje simatauw dengan Sofia Ba’un, 2005

[23] Anonim, Orang Dayak Menggugat, 2002, Potet Buram PT Indo Muro Kencana/ Aurora Gold Australia, lembar Fakta JATAM

[24] Anonim, 2002, Pemetaan Dampak jalur hijau PT KPC teradap Masyarakat desa Sekerat Sekurau, JATAM Kalimantan Timur, Samarinda,

[25] Beny Giai dan Yafet kambai,  Yosepha Alomang, 2003, Elsham, Papua

[26]  Anonim, Keadilan Gender dalam keadilan Iklim, 2011, CSF-CJI, Jakarta

[27]  Siti Maimunah, Ponco Uro, 2012, Majalah Forum,  Jakarta

[28]  Mida Saragih, Perempuan membaca Iklim, Buletin bergerak Edisi II/ April – Juni 2012, Kalyanamitra, Jakarta.

[29] Siti Maimunah, Ponco Uro, Perempuan dan perubahan iklim,  2012, Majalah Forum Edisi 35/ 2012, Jakarta

[30] Mida Saragih, Perempuan membaca Iklim, Buletin bergerak Edisi II/ April – Juni 2012, Kalyanamitra, Jakarta.

[31] Kongres Rakyat Molo di desa Bonl’eu Timor Tengah Selatan, 2003