a-history-modern-indonesia-adrian-vickers-hardcover-cover-art

Membaca sejarah modern Indonesia karya Adrian Vickers  bagai Deja vu, bagai mengalami sesuatu yang berulang. Mendapat kepingan-kepingan peristiwa penting, yang terjadi berkali-kali atau pernah dirasakan jejaknya di sebuah Negara bernama Indonesia, jauh sebelum Negara itu sendiri lahir.  Ia menunjukkan pengulangan itu terjadi sejak masa penjajahan hingga rejim penguasa paska kemerdekaan, yang menjadikan politik dan ekonomi sebagai panglima. Melibas aspek penopang kebangsaan lainnya, sosial, budaya, ekologi, bahkan mengikis ideologi, mental bangsa. 

Indonesia kaya. Tak ada narasi tunggal yang bisa memaparkan keragaman bangsa ini, kata Vickers,  dan saya setuju. Mungkin itu yang membuat penulis mengenalkan wajah Indonesia melalui paparan waktu, kejadian dan ruang (spasial). Awalnya mengenalkan wajah nusantara sebagai bekas tanah jajahan. Lantas masa revolusi, masa orde lama, orde baru hingga reformasi, paska kejatuhan Soeharto. Melalui rentetan perubahan ekonomi, politik, sosial dan budaya, yang terjadi bersama konsep dan praktek pembangunan ekonomi.

Tentu saja masa penjajahan (kolonialisme) Belanda tak pantas disebut sebagai upaya membangun ekonomi bangsa yang dijajahnya. Hakekat membangun berbeda dengan menjajah. Menurut Jackwodd dalam Kautzar (1997), Kolonialisme mengandung tiga hal, yakni: 1) Negara jajahan dikuasai penjajah asing, disebut pemerintahan kolonial, 2) Pemerintahan kolonial membangun dominasi ekonomi dan politik atas Negara yang dijajah, 3) Pemerintah kolonial bersekutu dengan warga asli yang mendukung kolonialisme dalam kepentingan politik dan ekonominya. Kautzar menambahkan kolonialisme bisa terjadi karena bersekutu dengan kaum elite penduduk asli dan para pemimpin lokal yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi “Memecah belah dan menguasai (Devide and Rule)” merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk menguasai negara jajahan. Mereka mengadu domba memanfaatkan sentimen kebangsaan, suku dan perbedaan agama untuk melanggengkan kekuasaan.

Implikasi terhadap dimensi kemanusiaan Negara terjajah menurut Kautzar adalah dampak negatif yang luar biasa terhadap terjadinya pembunuhan, pemiskinan, kesehatan yang buruk, buta huruf, tirani politik, distorsi budaya, terpecahnya elite politik dan perbudakan intelektual. Penjajahan Belanda selama 30 hingga 300 tahun di Indonesia persis menghasilkan gambaran itu

Di sisi lain, pejabat-pejabat pemerintah saat itu, yang kebanyakan kaum ningrat jumlahnya meningkat. Merekalah para borjuis, kelas menengah termasuk kalangan buruh menengah. Mereka memperlakukan para penguasa wilayah sebagai “pelayan sipil”, bukan lagi bangsawan, sultan, ataupun raja, sang penguasa kawasan. Ini siasat memutus ikatan-ikatan budaya dan sosial antara sang raja dari rakyatnya.

Kala itu pemerintah Hindia Belanda memiliki hubungan lebih erat dengan para pebisnis, majikan utama mereka. Pada 1930, Pemerintah mendukung bisnis melalui pembangunan 6472 boiler pada pabrik-pabrik perkebunan, juga memasang 7.425 koilometer jalur kereta api dan trem untuk mengangkut hasil kebun, pertanian  dan dijual ke pasar luar Negeri. Pemerintah mendorong investasi beragam bidang. Awal dekade 20, perusahaan-perusahaan asing skala besar menyerbu Indonesia macam  British Billiton Tin Company,  Standard Oil  dan Royal Dutch Sell.

Pembangunan besar-besaran infrastruktur transportasi dan perkebunan skala besar membuat lahan petani makin sempit bahkan hilang. Banyak dari mereka yang keluar dari desanya, bahkan keluar pulau mencari peruntungan hidup, menjadi buruh murah. Tentu saja hanya kerja-kerja kasar yang tersedia di perkebunan gula, di pabrik, lahan tebu ataupun kerja musiman lainnya.

Vickers juga mencatat masalah-masalah sosial yang berulang puluhan tahun kemudian setelah bangsa- jajahan ini merdeka. Salah satunya kesenjangan antara penjajah dan Negara jajajahan. Warga Belanda yang tinggal di Hindia Belanda memilki beragam kegiatan sosial tiap harinya, seperti kalangan kelas menengah kini, macam menari, berolah raga di club, sementara penduduk asli tinggal di rumah-rumah para majikan Ningrat, menjadi pembantu rumah tangga. Perdagangan manusia juga tinggi kala itu, termasuk kasus-kasus pedopilia. Satu yang kontroversial pada 1938-1939, pemerintah menangkap 233 orang yang memperdagangkan anak laki-laki dan perempuan  untuk industri sex.

Program Kesejahteraan Publik. Pada 1901, memang ada upaya Belanda memperlakukan jajahannya lebih baik melalui program-program sosial. Belakangan dikenal sebagai masa politik Etik. Namun langkah ini dilakukan setelah banyak kritik muncul dari para ekonom hingga jurnalis tentang buruknya kondisi negara jajahan, juga keinginan ratu Wilhelmina meningkatkan produksi komoditas dari negara jajahan. Kita baik, maka mereka juga baik, itu kira-kira dalam kepala sang Ratu.

Politik etik dan desentralisasi dijalankan pemerintah Hindia Belanda melalui program-program “pembangunan sosial dan kesejahteraan”, pertama kalinya dilakukan Departemen Kerja-kerja publik. Mereka mengenalkan perencanaan kota. Sebuah perencanaan kota yang diwarnai kekayaan bahasa, budaya, hukum dana lainnya. Tapi sepertinya definisi pembangunan sosial yang dimaksud beda dengan konsep James Midgley (1995). Midgley menyatakan pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Teori ini tentu tak berlaku bagi Negara jajahan, yang kesejahteraannya tak boleh melebihi sang penjajah.

Belanda  juga mempromosikan program kesehatan publik, air bersih dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Tapi dananya tak besar, hanya 5 persen budget keseluruhan Hindia Belanda, yang belakangan diketahui separuh dana tersebut digunakan untuk biaya pendidikan, juga pembiayaan militer. Peran pihak ketiga – seperti kelompok agama, justru lebih banyak menjadi pelaku “pembangunan sosial”. Seperti yang dilakukan para penginjil saat menyebar ke berbagai wilayah, khususnya luar Jawa. Menurut Vickers, “Tak hanya ‘memberi cahaya’, mereka juga membangun sarana sekolah, menyediakan guru, sementara pemerintah Hindia belanda hanya memberikan subsidi sebesar yang mereka berikan di Negaranya”.

Upaya “pembangunan sosial” di masa penjajahan, baik dilakukan pemerintah, komunitas hingga individu tak banyak berarti. Sebab pada dasarnya Negara jajahan hanyalah mesin uang. Bahkan saat depresi ekonomi melanda dunia, Belanda tak melakukan upaya pembangunan sedikitpun agar jajahanya  lebih mandiri. Mereka justru mengucurkan dana subsidi  bagi para pebisnis. Padahal, paska resesi dunia, 1935 – 1939, Hindia Belanda menyumbang 14 – 17 persen  bagi pendapatan Negeri Belanda, sang penjajah. Pendekatan ini diulang saat terjadi krisis  ekonomi 1998, dimana pebisnis dan perbankan justru diuntungkan lewat penjaminan utang-utang mereka oleh Negara.

Namun selalu ada percik cahaya di tengah kegelapan. Itulah gejolak-gejolak perlawanan sebelum revolusi kemerdekaan,  patut dicatat untuk menunjukkan penolakan dan koreksi tehadap penjajahan. Seperti perlawanan kolektif orang Samin di Jawa tengah  melalui sosial budaya mereka pada 1905. Enam tahun berikutnya, hingga 1920 tercatat puluhan ribu petani dan buruh terlibat dalam beberapa aksi besar yang terjadi di sekitar pabrik-pabrik gula menentang penjajahan. Penyerangan-penyerangan kecil terhadap aset Belanda juga terjadi di Sumatera utara,  Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur.

Puncak penjajahan ini adalah revolusi kemerdekaan. Patut dicatat peranan anak-anak muda dan terpelajar sejak 1908, yang mempelopori gerakan melawan Belanda, Jepang dan lainnya, yang belakangan mencoba menjajah kembali Indonesia, setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Penjajahan Baru

Dinamika Indonesia paska kemerdekaan tak lepas dari warisan-warisan Negara-negara jajahannya, serta tarik menarik kekuatan politik diantara mereka. Paska Perang Dunia Kedua, dunia terbelah dua, kekuatan NATO dengan anggotanya yang kapitalis dipimpin Amerika Serikat, melawan negara-negara sosialis komunis blok Rusia. Masa ini disebut masa perang dingin, perang ideologi kapitalis dan sosialis, yang berakhir 1989 saat banyak negara memisahkan diri dari Rusia.

Tarik menarik kekuatan politik yang begitu kuat mempengaruhi Indonesia ini, semula berhasil dimainkan Soekarno – Presiden Pertama Republik Indonesia dengan cerdas. Tak hanya berhasil menguatkan dukungan dunia internasional, juga dukungan ekonomi di saat kondisi Negara belum stabil. Namun belakangan, Soekarno membahayakan posisinya sendiri, saat berbagai tindakan heroik yang dilakukannya pada skala internasional seperti menyatakan keluar dari PBB pada 1965, menyerukan serangan terhadap Malaysia pada 1963 dan merebut Irian Barat, juga memplopori pembentukan negara-negara Non Blok yang menyerukan anti penjajahan sejak 1955. Pun di dalam Negeri, tindakan-tindakan politiknya kontroversial, termasuk memperbesar wewenangnya dan membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat banyak menuai protes. Juga hubungan dekatnya dengan Partai Komunis Indonesia yang membuat peluang musuh-musuh politiknya menggunakan sebagai alat menjatuhkannya.

Akhirnya Soekarno lengser pada 1966, setelah Indonesia diwarnai berbagai gejolak politik yang memakan korban besar, termasuk pembantaian “pengikut PKI” oleh militer maupun oleh sesama warga. Kabarnya korban saat itu mencapai 500 ribu jiwa lebih. Termasuk  orang-orang yang dulunya berjuang hebat melawan penjajah, dan belakangan dianggap terlalu kiri.

Sementara sipil  pecah menjadi  pro komunis dan anti komunis, akhirnya militer yang  berhasil mengambil alih. Penguasa yang semula orang sipil, digantikan militer, Soeharto. Militer menjadi penguasa hingga 32 tahun kemudian. Soeharto menamakan era kekuasaannya sebagai Orde baru, untuk membedakannya dari orde lama, orde Soekarno – yang masih mendapat simpati rakyat hingga kini.

Di masa pemerintahannya, Soeharto juga mereplikasi politik kolonial yang menggunakan siasat memecah belah dan kekuatan militer. Penasehat utama Soeharto adalah orang militer, Ali Moertopo, yang dengan cerdas membantu menyusun strategi hingga hingga sang penasehat sendiri meninggal pada 1984, hingga ia berkuasa tiga dekade. Salah satunya keberhasilan membuat kontrol partai melemah dengan membentuk Golkar, singkatan Golongan karya, pegawai negeri adalah salah satu kekuatan utamanya. Lantas memecah belah dua partai tersisa, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pecah menjadi PDI-Perjuangan (PDIP). Pun belakangan menimpa Partai islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, ormas-ormasnya terbelah.

Soeharto membuat peluang cengkraman penjajah, yang tak benar-benar pergi di masa Soekarno, menguat kembali. Tentu dengan wajah berbeda, wajah neokolonialisme, penjajahan baru. Mereka berganti taktik, diawali membuat negara-negara berkawan dan setia kepada barat, tanpa harus memaksanya dengan todongan senjata. Indonesia yang lantak secara ekonomi dan sosial harus dibangun, membuatnya menjadi negara modern. Caranya dengan transformasi ideologi dan teori-teori modernisasi, memperkenalkan konsep pembangunan Barat yang mengukur kesejahteraan semata pertumbuhan ekonomi, termasuk naiknya konsumsi. Ketergantungan terhadap barat semakin besar. Muncul istilah negara terbelakang, berkembang, dan maju. Barat adalah negara maju dan modern, sisanya harus berlomba meniru.

Cerita penjajahan berulang kembali. Indonesia kembali dalam cengkraman penguasa politik dan ekonomi dunia, paska perang dingin. Negara-negara industri, blok kapitalis menyediakan semua resep pemulihan ekonomi. Resep yang dibentuk AS dan sekutunya paska Perang Dunia Kedua, yaitu IMF dan World Bank. Salah sartu resep itu bernama pembangunan yang keberhasilannya diukur dari angka pertumbuhan Ekonomi, seusai ajaran Rostow.

Rostow adalah Bapak teori Pertumbuhan Ekonomi. Buku karanganya, The stages of economic Growth: A Non-Communist Manifesto, dipaparkan tentang modernisasi adalah cara membendung sosialisme. Ia membagi perubahan sosial dalam lima tahapan pembangunan ekonomi. Tahap pertama masyarakat tradisional, berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, diikuti masyarakat tinggal landas, masyarakat pematangan pertumbuhan,  dan akhirnya menjadi masyarakat modern: masyarakat konsumsi masa tinggi (high mass consumption).  Cara pencapainnya? Rostow menyaratkan ketersediaan modal, penggalian dan pemindahan sumber dana dan pajak, perdagangan  internasional, mengundang investasi asing, maupun utang dari lembaga-lembaga keuangan internasional.  Inilah resep yang diadopsi Soeharto sejak 1967.

Meski konsep Kenegaraan berbeda, baik dasar Negara maupun arah ekonomi. Tapi  Vicker menunjukkan jejak ekonomi penjajahan masih mendominasi Indonesia, yaitu utang dan ketergantungan terhadap komoditas pasar. Selama perekonomian masih mengadopsi ekonomi kolonial : bertumpu kepada komoditas pasar, macam karet, kopi, cacao dan lainnya untuk ekspor, maka ekonomi Indonesia mudah dipermainkan gejolak harga komoditas dunia, yang terbukti berkali-kali mempermainkan ekonomi Indonesia. Misalnya, “hujan emas”  getah karet bagi para petani Sumatera dan Kalimantan pada 1925, berubah hujan batu pada 1935, saat harga karet dunia jatuh, dan Belanda menarik pajak hinga 95% untuk menyelamatkan perkebunan Belanda. Pajak naik hingga 250% sejak 1928 – 1940.

Model ekonomi itu hanya berubah komoditas dari rejim ke rejim penguasa. Bedanya Soeharto menambah jenis komoditas dagang lebih beragam, ditambah penebangan kayu hutan dan menggali bahan tambang, mineral, batubara dan migas. Resep ekonomi pertumbuhan dan penyesuaian struktural yang disarankan lembaga pendanaan internasional saat itu adalah mendatangkan investasi asing sebanyak-banyaknya. Universitas Indonesia tercatat memiliki peran penting pada era ini. Vickers menyebutkan bagaimana sebuah tim yang cemerlang dari  Universitas Indonesia yang sudah dilatih di Berkeley, Amerika Serikat menjadi tim penasehat ekonomi Soeharto dalam melakukan liberalisasi ekonomi. Belakangan mereka dikenal sebagai Mafia Barkeley.

Jangan heran jika kemudian hampir semua kegiatan ekstraksi di Indonesia dikuasai perusahaan asing dan orang-orang yang dekat penguasa, termasuk militer dan kroni Soeharto. Meski Indonesia juga membangun perusahaan tambang dan minyak nasional, tapi tak mampu menandingi masivenya eksploitasi perusahaan-perusahaan skala besar asing.

Paska produksi kayu menipis, dan perusahaan kayu tidak melakukan penanaman kembali, masuklah perkebunan skala besar kelapa sawit. Pola-pola merampas tanah rakyat masa penjajahan terulang. Tak ada satupun ijin eksploitasi sumber daya alam yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik lahan pada masa Orde baru. Pilhannya kemudian, Negara mengerahkan segala cara – termasuk aparat keamanan untuk memaksa pemilik tanah mengalah. Karakter serupa masa penjajahan.

Celakanya ukuran keberhasilan ekonomi di mata penduduk kebanyakan juga tak bergeser sejak kolonial.  Masa Belanda, kemakmuran seseorang diukur dari ketersediaan beras dan daya beli barang impor, juga naik haji. Saat harga karet mahal pada 1925, para petani menggunakan uangnya untuk membeli mobil, sepeda, mesin jahit dan lainnya. Tak berbeda dengan masa paska kemerdekaan. Ukuran kemajuan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan gedung-gedung, serta tingginya  daya beli, atau kemampuan mengkonsumsi. Kini orang dianggap makmur dan maju jika memiliki handphone, sepeda motor, mobil dan alat elektronik lainnya, juga naik haji beberapa kali.

Pun kemajuan sebuah kota diukur dari berkembangnya pusat-pusat ekonomi di kawasan tersebut, tapi bukan ekonomi produktif, melainkan konsumtif. Seperti pembangunan mall-mall dan pusat pertokoan, yang menggilas warung-warung dan pasar tradisional. Juga bergantinya lahan-lahan sawah menjadi perumahan, hotel dan jalan toll dalam skala masive. Perpindahan penduduk dari desa ke kota  – karena kehilangan sumber penghidupannya menjadi penopang  utama kota, sebagai buruh murah di pabrik-pabrik dan pembeli yang konsumtif di perkotaan.  Pada 1980-an batas kota dan desa menjadi kabur. Jakarta yang macet, sesak dengan infrastrukturnya yang berantakan menjadi ukuran majunya kota dan ditiru kota-kota lain.

Revolusi hijau juga memainkan peranan sangat penting yang membuat penduduk bergantung kepada beras dan sistem pertanian yang bergantung pada teknologi, benih, pupuk dan racun kimia.  Pada pertengahan 70-an, revolusi hijau berhasil “mengambil alih” pusat-pusat produksi beras. Banyak petani yang menganggur karena digantikan kerjanya oleh mesin, dan tak mampu berproduksi karena biaya produksi yang terus meningkat, sementara kesuburan tanah berkurang.

Pembangunan infrastruktur yang timpang dan terpusat di Jawa dan Bali membuat penduduk terakumulasi di Jawa. Soeharto mereplikasi pendekatan kolonial Belanda dengan menerapkan kebijakan transmigrasi. Program ini didanai utang dari Bank dunia, tiap tahun sekitar 100 hingga 200 ribu warga dipindahkan ke luar Jawa, khususnya dari pulau–pulau yang kurang subur macam Madura yang  sebagian besar melakukan transmigrasi ke Kalimantan. Belakangan mereka menjadi agen perluasan revolusi hijau dan sumber buruh murah di luar Jawa yang bekerja pada perusahaan-perusahaan penebangan kayu, perkebunan dan pertambangan.

Ternyata, migrasi penduduk dalam mencari pekerjaan ini tak hanya melintasi desa kota, namun juga antar pulau hingga negara tetangga. Kebanyakan meraka adalah perempuan usia muda yang bekerja sebagai buruh pabrik dan pembantu rumah tangga, meluas hingga ke Timor tengah pada akhir 1980-an. Pada pertengahan 1990-an jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia mencapai hampir 2 juta orang, sebagian adalah buruh ilegal. Buruh migran ini kerap mengalami kekerasan dari majikannya, yang memburuk dari waktu ke waktu.

Dengan Ali Murtopo sebagai penasehatnya sejak awal, militer memiliki peranan penting masa Soeharto, juga kekuasaan lebih luas, termasuk menjadi kekuatan utama mengontrol kebebasan publik dan media. Mereka secara langsung mengawal penerapan program revolusi hijau, keluarga berencana hingga pembangunan infrastruktur. Korupsi meruyak  – tanpa terkendali, apalagi diadili.  Terutama dilakukan keluarga dan kroni Presiden. Salah satunya letnan jenderal Ibnu Sutowo yang memimpin Pertamina sejak 1966 – 1976. Hasilnya? Pertamina berutang hingga 15 milyar dolar. Tapi dua tahun kemudian Sutowo dinyatakan bebas dari korupsi utang Pertamina, dan mendapat jabatan baru memimpin Palang Merah indonesia, dan mengelola 37 perusahaan swasta miliknya.

Ketergantungan kepada ekonomi pasar, utang dan korupsi meruyak pada dekade terakhir kekuasaan Soeharto membuat kekuasaannya rapuh. Bersamaan itu, krisis ekonomi yang melanda dunia pun menghantam Indonesia . Nilai tukar mata uang jatuh drastis, gaji dipangkas, PHK di mana-mana. Sepanjang 1997 – 1999, kemiskinan naik hingga 100 persen.

Krisis multidimensi menimpa Indonesia menjelang kejatuhan Soeharto, melalui kekerasan yang terjadi di bayak tempat. Mulai kasus ninja dan pembunhan dukun santet di Banyuwangi, kekerasan terhadap etnik china, pembakaran gereja, konflik antar para fundamentalis agama, hingga kekerasan antar etnik di luar Jawa, seperti  konflika ntara dayak dan Madura di Kalimantan. Ketidakstabilan ini banyak dihubungkan dengan upaya mencari pembenaran agar Soeharto dan militer bisa kembali dibutuhkan dan mendapat kepercayaan rakyat.  Tapi rakyat terlanjur menuntut Soeharto turun dan Indonesia melakukan reformasi.

Hingga Soeharto dilengserkan, digantikan wakilnya – Habibie, kekerasan “reformasi” terus terjadi. Hingga 2001 diperkirakan lebih 1 juta orang  terusir dari tempat tinggalnya karena konflik. Belakangan krisis multidimensi ini masih menyisakan teror yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, lewat serangan terorisme. Tercatat  serangkaian serangan bom pada 1999, pengeboman pada dua diskotik di Bali pada 2002,  Hotel Marriot dibom pada 2003, menyusul kedutaan Australia pada 2004.

Hingga 1965, kritik terhadap pemusatan kekuasaan terjadi antara Jawa dan dil luar Jawa. Namun masa orde baru, tersentralisasi  menjadi Jakarta melawan sisanya. Beberapa wilayah menuntut lepas dari Indonesia,  macam Aceh, Irian, Maluku, Riau dan Kalimantan. Akhirnya diputuskan Indonesia mengadopsi model otonomi daerah, dibanding Negara Serikat. Model ini mengadopsi model pemerintahan lokal Amerika serikat.

Namun ini sulut menurut Vickers budaya pemerintahan lokal terbangun di AS dalam sistem federal, sementara Indonesia memiliki sejarah sistem pemerintahan yang top down sejak masa Belanda. Bahkan pada beberapa wilayah masih menerapkan model pemerintahan tradisional.

Akibatnya, desentralisasi kembali kepada satuan wilayah bernama kabupaten, yang dulunya terbangun berdasar bekas wilayah yang dikontrol  kerajaan atau kebangsawanan bersama budaya feodalnya, penguasanya kerap keluarga bangsawan yang memimpin turun temurun. Ini bagai memberikan orde baru kepada sistem feodal. Dan celakanya lagi, Indonesia tak memiliki  banyak waktu menyiapkan diri dari perubahan maupun beradaptasi dengan sistem demokrasi yang sangat drastis ini. Akibatnya, pola-pola pemerintahan  masa Soeharto direplikasi di daerah, termasuk warisan-warisan yang menyertainya, macam korupsi dan pemberian ijin besar-besaran untuk eksploitasi sumber daya alam, tanpa sepengetahuan penduduk pemilik tanah.

Tuntutan reformasi sejati di Indonesia tenggelam dalam budaya politik untuk berkuasa, yang  diartikan membuka penguasaan ekonomi. Inilah budaya terkuat warisan rejim Soeharto. Belakangan jejak Soeharto juga diikuti oleh penguasa kemudian, yang berkuasa secara politik dan juga terlibat dalam karut marut kuasa keuangan dan bisnis.

Dalam kaca mata Vickers, Orde baru mewarisi cara pandang penjajah Belanda yang diajarkan kepada Indonesia, untuk melihat Negara sebagai sesuatu yang jauh, tak ramah, sesuatu yang tidak pernah bisa dimiliki rakyatnya atau ikut ambil bagian di dalamnya. Ini pesan inti buku ini. Ironisnya cara pandanga itu masih berlangsung meski bangsa ini telah menggunakan sistem demokrasi langsung.

Namun ada bagian penting yang hilang dari buku Vickers. Ia tak menyebutkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kerentanan dan keterbatasan sumber daya. Paparan Vickers melulu dinamika budaya, politik, sosial dan ekonomi melupakan aspek:  oleh siapa keempatnya ditopang, yaitu wilayah, sumber daya alam, sistem ekologi. Rejim sentralisasi hingga desentralisasi meletakkan sumber daya alam sebagai obyek semata, komoditas yang diperdagangkan dari waktu ke waktu, tanpa melihatnya sebagai kesatuan ruang hidup, keterbatasan ketersediaan, apalagi memikirkan pemulihannya. Belakangan diketahui, ongkos ekonomi dan politiknya menjadi sangat mahal saat kerentanan wilayah dan eksploitasi ini berbalik melahirkan bencana. Macam gempa bumi, banjir, lonsor, hilangnya keragaman hayati, rusaknya sumber-sumber air, menurunnya tangkapan ikan nelayan dan lainnya.

Tak hanya itu, diketahui pula praktek penjajahan lama dan penjajahan baru yang mengglobal telah menghasilkan krisis global dimensi, yang menghantam negara-negara berkembang dan rentan seperti Indonesia, melalui dampak perubahan iklim. Isu ini telah dibicarakan sejak lama, sejak 1992, saat Indonesia berada di bawah rejin Soeharto.

Terbukti model pembangunan ekonomi yang diterapkan di indonesia sepanjang  enam dekade terakhir justru menghasilkan banyak masalah, termasuk naiknya kemiskinan, menjauhnya kesejahteraan, tingginya pengangguran, merebaknya kejahatan, tercerai berainya keluarga, kekerasan, penggunaan obat terlarang, rendahnya layanan kesehatan dan pendidikan. Fonomena ini dikenalkan Midgley sebagai Distorsi pembangunan. Ia menyarankan distorsi ini mesti dihadapi dengan pembangunan sosial, yang prakteknya dilakukan menyertai pembangunan  ekonomi. Kesejahteraan sosial akan menjadi ujung keberhasilan pembangunan.

Sayangnya ruang “kesejahteraan ekologis” tak disebutkan Midgley, tapi menurut karakteristiknya, Pembangunan sosial yang dilakukan harus berupa intervensi yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu khususnya ilmu sosial. Selain peran politik dan ekonomi suatu negara, pembangunan sosial tak lepas dari nilai-nilai dalam masyarakat  bersangkutan. Termasuk ia harus ditujukan bagi seluruh masyarakat, bukan terpusat di Jawa.  Tapi juga di luar Jawa dengan mempertimbangan kondisi antar kelas maupun ruang. Upaya-upaya ini harus ditujukan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial.

Dalam bukunya, Pembangunan Sosial, Midgley  juga  memaparkan sejarah  lahirnya pendekatan pembangunan sosial, agar bisa melihat strategi yang cocok diterapkan nantinya. Untuk ini, Vickers menekankan sejak awal. Ia mengunakan judul “Our Colonial Soil” pada bagian pertama bukunya, ada kata kami disitu. Seolah menegaskan : Kami, bangsa Belanda telah menapakkan jejak di Indonesia, dan tak boleh dilupakan. Itu bermakna, jangan lupakan sejarah, pelajari dan jangan mengulang pendekatan dan resep masa jajahan.  Jika tidak mau De Javu Indonesia, lagi.

Jakarta, 14 Desember 2012, Penulis : Siti Maimunah

Pustaka:

Fakih, Mansour., 2001, Sesat Pikitr Teori pembangunan dan globalisasi, Insist, Yogjakarta

Kausar, Zeenath. ,  2007, Colonization to Globalization, Thinkers Library, Malaysia.

Midgley, James., 1995, Social development, Sage Pubications,  London

Vickers, Andrew., 2005, A History of modern Indonesia, Cambridge, UK

Ibnu Sutowo, https://www.google.com/search?q=Ibnu+Sutowo&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a