Penataan ruang tak berlaku untuk industri pertambangan. Itu sebabnya sekitar 40 persen wilayah Jawa Timur dikuasai 32 blok migas, dan  separuhnya  di wilayah Sidoarjo. Sementara Samarinda – ibu kota Kalimantan Timur, sekitar 71 persen wilayahnya dikuasai konsesi tambang batubara.  Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana kebijakan tata ruang bukan melayani kelangsungan ruang hidup warga, karena menempatkan Pertambangan dengan segala daya rusaknya sebagai Panglima, menentukan dan mendominasi penataan ruang di Negeri kepulauan ini. Serta bagaimana warga kepulauan jatuh bangun karena itu, dan berjuang melawan.

MELAWAN  SANG  PANGLIMA

Salah Urus  Sektor Tambang  dan  Respon Warga Negara

SITI MAEMUNAH, Jurnal WACANA INSIST No 26/2011,  h.27-48.

Abstraksi

Jika ruang adalah wadah untuk melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup warga Negara. Maka penataan ruang tak berlaku untuk industri pertambangan. Itu sebabnya sekitar 40 persen wilayah Jawa Timur dikuasai 32 blok migas, dan  separuhnya  di wilayah Sidoarjo. Sementara di Samarinda – ibu kota Kalimantan Timur, sekitar 71 persen wilayahnya dikuasai konsesi tambang batubara.  Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana kebijakan tata ruang bukan melayani kelangsungan ruang hidup warga, karena menempatkan Pertambangan dengan segala daya rusaknya sebagai panglima, menentukan dan mendominasi penataan ruang di negeri kepulauan ini. Serta bagaimana warga kepulauan jatuh bangun dan berjuang melawan pertambangan.

1. Pengantar : Makna  Tanah, Air dan Batu

Jauh sebelum Undang-undang Penataan Ruang ditetapkan, orang Molo di pulau  Timor dan Amungme di Papua Barat telah sejak lama memaknai kata ruang sebagai wilayah hidup. Orang Molo percaya hubungan dan fungsi pembentuk lingkungan sekitar bagai fungsi tubuh manusia.

Fatu, nasi, oel, afu amsan a’fatif neu monit mansian.

Artinya Batu, hutan, air dan tanah bagai tubuh manusia.

(Filosofi orang Molo di Timor Barat) 

Tulang dilambangkan  sebagai batu,  daging atau otot  sebagai tanah, darah sebagai air, dan kulit, paru-paru dan rambut sebagai hutan. Jika Batu, tulang penyangga kawasan itu rusak, maka fungsi lainnya juga tergangu. Keyakinan itu yang membuat mereka melestarikan  belasan gunung-gunung batu di sana.

Tak hanya itu, ternyata nama kedua orang Molo berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan nenek moyang mereka di sekitar gunung batu. Mereka menyebutnya fatu kanaf, atau batu nama[1]. Melenyapkan gunung batu  tak hanya mengganggu  sistem pendukung kehidupan orang Molo, tapi juga melenyapkan identitas moyang mereka. Pandangan ini bertolak belakang dengan para pengusaha tambang yang melihat gunung batu sebagai gundukan batu marmer kelas satu. Juga pandangan pengurus negeri, yang  memandangnya sebagai sumber pendapatan semata.

Tetangga pulau Timor, pulau Sumba juga  memiliki filosofi serupa. Kehidupan orang Sumba tak lepas dari tiga hal, Wai, tana dan  watu. Air, tanah dan batu.  Mereka percaya tanah atau bumi adalah ibu, dan langit adalah ayah. Ibu memberikan makan, ayah menurunkan air hujan. Tanah dan air memberi manusia hidup. Tak heran, nama-nama tempat di sini sebagian besar berkait dengan ketiganya[2].

Lebih ke Timur, ada suku-suku pegunungan Tengah di Papua Barat. Khususnya Amungme  yang memandang alam sebagai ibu bumi[3], disimbolkan dengan tubuh perempuan. Puncak gunung adalah Ninggok tempat meletakkan kepala ibu, wilayah spiritual tertinggi, tempat berhubungan dengan sang pencipta[i].  Dada hingga perut Ibu adalah lahan lebih landai,  tempat sungai, kebun  dan hutan yang penuh kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara Lutut hingga kaki Ibu, merupakan daerah datar yang berbahaya dan banyak penyakit[4]. Dugu-dugu atau tempat peristirahatan kepala ibu (ninggok) itu telah dihancurkan PT Freeport  Indonesia – Itulah puncak gunung Etzberg. “Bagaimana  perasaanmu, jika kami ambil ibu mu dan kami belah payudaranya, itulah perasaan orang Amungme sekarang”, ujar Linda Beanal, perempuan Amungme[ii].

Tapi tak hanya fungsi ekologis,  tanah, air dan batu juga  alat produksi berkelanjutan. “Sebagian besar kami petani, dan kami membutuhkan tanah dan air sebagai alat bertani”, ujar  Markus Toru, Ketua Majelis GKS Laloka di Sumba Tengah. Bersama Wanggameti, kawasan mereka – Tana daru[5] akan ditambang emasnya oleh PT Fathi Resources. Padahal setidaknya 114 satuan sungai berhulu di Wanggameti dan menopang kebutuhan air sekitar 200-an ribu warga Sumba Timur dan sekitarnya. Hulu Daerah aliran sungai (DAS) Kambaniru, Luku, Lunga, Luku Kanabu Wai dan Melolo berada di Wanggameti. DAS itu memasok air irigasi dan air minum kota Waingapu, ibu kota sumba Timur. Juga kawasan sebelah utaranya yang lebih kering, serta bagian selatan, salah satu pusat peternakan di Sumba. Ribuan  Sapi, kerbau dan kuda meminum air dari berbagai anak sungai yang mengalir di tengah padang savana.

Catatan di atas memaknai alam, khususnya tanah, air dan batu adalah syarat kelangsungan hidup manusia, laki dan perempuan[6]. Makna yang berbeda dengan pemahaman tata ruang dalam UU No 26 tahun 2007 tentang  Penataan Ruang .  Tata ruang dimaknai sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia  dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidup. Tapi  hanya diwujudkan sebagai  struktur pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana,   dengan fungsi  lindung dan budi daya, [7] yang dibatasi batas  administrasi. Usaha Pertambangan adalah bagian dari fungsi budi daya.

Kemajuan pembangunan Indonesia yang diukur lewat angka-angka pertumbuhan ekonomi membuat pemahaman Ruang menjadi sekedar satuan-satuan ukuran ekonomik, yang mewakili komoditas dagang penghasil devisa. Sejak  pemerintahan orde baru hingga kini, pertambangan dijadikan ujung tombak penggenjot devisa.

2. Kebijakan Pertambangan : Dari Pemusatan ke Otonomi Daerah

Menambang sebenarnya bukan hal yang baru digugusan kepulauan yang belakangan disebut kawasan Republik Indonesia. “Sudah ratusan tahun, masyarakat adat Siang menambang emas, jauh sebelum PT Indo Muro Kencana datang”, ujar Sakung, ia pemimpin adat sejak 1967 – 1975. Dulunya, mereka melakukan upacara-pacara adat sebelum melakukan penambangan.  Menambang adalah tradisi turun temurun warga dayak Siang di Murung Raya Kalimantan Tengah. Mereka tak menggunakan merkuri ataupun sianida untuk memisahkan emas, hingga akhirnya lubang-lubang tambang mereka diambil paksa PT Aurora Gold dari Australia.

Tapi belakangan, sejak masa penjajahan Belanda maupun Jepang, kepentingan penguasaan bahan tambang semata meluaskan kekuasaan perdagangan dan politik, juga memenuhi kebutuhan mesin perang. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan Jepang memiliki kepentingan yang besar terhadap tambang-tambang batubara untuk bahan bakar mesin perangnya[8].

Indonesia merdeka pada 1945, tak membuat penjajah Belanda maupun Jepang  serta merta menyerahkan pengurusan bahan pertambangan ke tangan Indonesia[9]. Hal ini membuat banyak orang Indonesia  gerah. Pada Jum’at, 28 September 1945, sekelompok pegawai muda merebut gedung Chisitsu Chosasho yang kemudian diubah namanya menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi[10]. Tiga tahun lalu,  tanggal tersebut diresmikan menjadi Hari Pertambangan dan Energi.

Tak hanya pegawai, anggota parlemen Indonesia juga tak suka dengan kenyataan itu. Pada  1951 Teuku Muhammad Hasan, mendesak sesegera mungkin dikeluarkan mosi tentang pertambangan. Mosi pada 5 Juli 1951 ini dikenal sebagai Mosi Teuku Hasan. Isinya desakan membentuk Panitia Negara Urusan Tambang dan penundaan ijin baru maupun perpanjangan ijin. Saat itu ada 471 konsesi dan ijin pertambangan yang dikeluarkan masa penjajahan. Pemerintah lantas mengeluarkan Undang Undang No 86 Tahun 1958  Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan  Milik Belanda. Setahun kemudian, hak-hak pertambangan itu dibatalkan lewat Undang-undang  10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak  Pertambangan[11]. Saat itu ada 2373 pembatalahan hak pertambangan, sekitar 2871 berstatus permohonan konsesi. Catatan ini menandai Moratorium ijin pertambangan bukan hal yang baru dalam pengurusan pertambangan di Indonesia, termasuk pembatalan ijinnya.

Tapi September 1965, Jenderal Soeharto didukung  tentara Indonesia mengambil alih kepemimpinan negara dari Soekarno, Presiden pertama. Belakangan diketahui kudeta ini mendapat dukungan “tidak langsung” CIA[12] saat dunia menghadapi era perang dingin. Kudeta lantas disahkan rapat Majelis Rakyat yang pada 1966, mengangkat Soeharto menjadi Presiden hingga Pemilihan Umum pada 1971. Ia memimpin order baru, partainya, Golongan Karya disingkat Golkar, menang dari Pemilu ke Pemilu, hingga akhirnya dipaksa mundur  oleh kekuatan rakyat  dari kursi Presiden pada 1998.

Kebijakan pertambangan masa Orde Baru ditandai keluarnya tiga ketentuan, yaitu Undang Undang  (UU) No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya Freeport dan Undan Undang No 11 tahun 1967[13]. Presiden menandatangani kontrak karya PT Freeport Indonesia  di Papua barat sebelum Undang Undang Pertambangan disahkan, bahkan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera Papua dilakukan pada 1969. Kontrak Karya Freeport, April 1967. Delapan bulan kemudian, barulah pemerintah mengeluarkan UU No 11 tahun 1967 tentang pertambangan. Model kontrak karya itu lantas diadopsi UU tersebut. Sejak itu perusakan lingkungan, pemiskinan, dan pelanggaran HAM menjadi keniscayaan di sekitar kawasan tambang.

Jejak kepemimpinan Soeharto lekat dengan Freeport Indonesia. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini tak hanya membongkar tanah adat orang  Amungme, yang mereka yakini sebagai sang Ibu. Tambang itu tak hanya memusnahkan puncak gunung Etzberg – kepala sang Ibu. Belum lagi pembunuhan masyarakat adat  sekitar  tambang yang melibatkan militer. Pada 1995 – Australian Council for Overseas Aid (ACFOA) mengeluarkan laporan dokumentasi tentang kasus-kasus pembunuhan dan penghilangan secara paksa oleh militer terhadap puluhan warga asli Papua, di sekitar tambang PT Freeport. Kasus- kasus itu baru yang terjadi sepanjang Juni 1994 hinga Februari 1995.

Jejak Soeharto juga ada di Kalimantan Timur. Sepanjang 1982 – 1991, lebih 500 pondok-pondok Pangerebo dibongkar paksa dan dibakar aparat keamanan bersama PT Kelian Ekuatorial Mining (KEM) milik Rio Tinto – yang juga pemilik saham PT Freeport Indonesia[14]. Ribuan orang kehilangan mata pencaharian. Belum lagi 17 kasus pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan dayak Kelian di sekitar kawasan tambang yang melibatkan karyawan dan manajer PT KEM, sepanjang 1987 – 1997.

Tak hanya membongkar raga ibu pertiwi, Indonesia juga menyediakan lembah, sungai dan lautnya dirusak untuk pembuangan limbah tailing. Limbah tailing PT Freeport Indonesia merusak sungai-sungai dan hutan di lembah  hingga pesisir – yang diibaratkan dada dan perut sang ibu oleh suku Amungme, menggelontornya dengan lebih 1,7 milyar ton limbah tailing. Perusahaan Amerika Serikat lainnya, Newmont membuang sedikitnya 110 ribu ton limbah tailing perhari ke teluk Senunu Sumbawa sejak 2000. Kementrian Lingkungan Hidup bahkan telah memberikan ijin untuk menaikkannya hingga 140 ribu ton tailing per hari.  Sementara dari tambangnya yang tutup operasi di Sulawesi Utara, Newmont mewariskan 5 juta ton lebih limbah tailing di teluk Buyat. Ini baru catatan empat perusahaan tambang, dari sekitar 890 ijin tambang mineral dan batubara yang dikeluarkan masa Soeharto.

Selain dikuasainya sektor pertambangan oleh asing. Warisan Soeharto yang lain adalah model pembangunan ekonomi yang dipuji-puji oleh IMF, OECD, Bank Dunia dan G-7[15] sebagai salah satu keajaiban pembangunan ekonomi di negara berkembang.  Meski belakangan Soeharto tumbang tapi model pembangunan yang berkiblat pada pertumbuhan ekonomi,   masih dianut rezim penggantinya di era reformasi.

Tumbangnya rezim Soeharto disertai tuntutan perubahan pengurusan sektor tambang yang terpusat (sentralisasi) menjadi desentralisasi.  Saat itu, Jaringan Advokasi Tambang  (JATAM) menyerukan moratorium semua ijin pertambangan yang ada, dan melakukan  kaji ulang pengurusan sektor tambang[16]. Sayangnya, seruan  tak bersambut. Tuntutan desentralisasi didominasi  tuntutan pembagian wewenang dan keuntungan  yang lebih besar ke daerah. Tuntutan  ini “disambut”  pelaku pertambangan. Era ini ditandai keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah.

Semangat desentralisasi menjadi alasan keluarnya Keputusan Menteri Nomer 1453 K/29/MEM/2000 yang membolehkan daerah mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sejak itu tumpang tindih pemberian ijin, pengawasan hingga penegakan hukum menjadi tumpang tindih. Sebab, pengurusan pertambangan secara nasional masih mengacu  UU lama, tahun 1967. Sementara Kepmen mengacu pada UU tentang Otonomi daerah. Kondisi ini terus berlangsung hingga lahirnya UU penggantinya, UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Pembahasan UU tersebut dimulai sejak 2004, saat Presiden SBY memulai pemerintahannya.

SBY hanyalah penerus Soeharto. Jangan heran jika UU  No 4 tahun 2009 justru memperburuk keselamatan warga dan lingkungan.  UU ini tak  mengoreksi kontrak-kontrak lama masa Soeharto, justru menguatkan kriminalisasi warga sekitar yang dianggap mengganggu operasi tambang[17].

Kini, jumlah lahan-lahan yang dibuka untuk tambang meningkat lewat pemberian ijin baru yang jumlahnya tidak masuk akal. Ada Sedikitnya 8000 ijin tambang yang tercatat, dan 75 persen diantaranya tumpang tindih dengan peruntukan lainnya (Kompas, 24/05). Lebih 2000-an ijin tambang itu ada di pulau Kalimantan, lebih separuhnya di Kalimantan Timur.

3. Tata Ruang & Daya Rusak Tambang

“Sungguh, saya benar-benar marah kepada Tuhan. Mengapa Dia harus menempatkan segala gunung-gunung yang indah dan barang tambang itu di sini”.

(Tuarek Natkime, tetua adat Amungme)

Bicara tata ruang  sebenarnya bicara keberpihakan dan distribusi kuasa. Siapa yang akan dilindungi negara, apakah petani dan nelayan atau pebisnis skala besar? Siapa menguasai ruang, dia penguasa sebenarnya. Dan penguasaan ruang pada usaha pertambangan sebagian besar di tangan asing, baik pada tahapan produksi hingga konsumsi, yang sebesar-besarnya untuk  diekspor.

Pertambangan Indonesia sejak dulu tak beranjak dari posisi menumpukan kekuatan pada asing, mulai dari pengerukan  hingga hasil di ujung pipa, yaitu bijih dan bahan olahan tambang. Sebagian besar hasil bahan tambang di Indonesia berasal dari lubang-lubang tambang yang dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Freeport Indonesia dan Newmont – perusahaan Amerika Serikat, mengeruk emas paling banyak di Indonesia[18].  Sekaligus penghasil limbah terbesar, keduanya tiap hari membuang sedikitnya 320 ribu ton tailing perhari ke lingkungan sekitar. Sementara Inco Vale dari Brazil – dulunya asal Kanada, menggali dan memproduksi Nikel paling besar. Batubara paling banyak dihasilkan PT Kaltim Prima Coal yang sebagian sahamnya dimiliki Bumi Resources bersama TATA India.

Penggalian tanah dan air diatas melahirkan berbagai masalah tata ruang serius. Sebab limbah tambang dan daya rusak yang diakibatkannya tak mengenal batas administrasi, bahkan satuan ekosistem. Limbah tailing PT Freeport misalnya, tak hanya merusak kawasan pegunungan, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pesisir,  tapi hingga mendekati perbatasan negara dengan Papua Nugini, yaitu laut Arafura.

Namun, Papua Nugini juga “mengirimkan” limbahnya  ke Papua Barat, hingga dampaknya dirasakan warga kampung sepanjang Sungai Ok Briam, Mal, Muyu, Kao, dan Sungai Digoel di Kabupaten Boven Digoel. Limbah tailing itu berasal dari tambang emas Ok Tedi/BHP Billiton di Papua Nugini. Banyak ikan mati dan kebun-kebun sepanjang aliran sungai tak lagi subur. Bukti daya rusak tambang  mengalir dan meluas tak mengenal batas administrasi.

Seluruh tahap pengembangan tambang memiliki dampak merusak lingkungan hidup dan ekosistem alami tempatnya beroperasi. Di wilayah operasi, dimana masyarakat setempat hidup dan penghidupannya bergantung sebagian dan atau sepenuhnya kepada tanah dan kekayaan alam, seluruh mata rantai operasi tambang mineral memiliki dampak terhadap penurunan mutu dan pelenyapan kehidupan masyarakat Inilah yang disebut Daya rusak tambang.

UU No 11 tahun 1967 menjadi pintu masuk daya rusak itu. Salah satunya pasal 26 yang menyebutkan ”… apabila telah didapatkan izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya”. Akibatnya jika perusahaan tambang akan beroperasi, pilihan bagi penduduk lokal hanya dua: menerima ganti rugi pelepasan tanah sepihak, atau digusur. Oleh karenanya konflik tanah antara pertambangan dan masyarakat di awal operasi terjadi hampir di semua lokasi pertambangan.

Hal itu diperjelas dalam peraturan penggantinya, UU Minerba, Pasal 162. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dan pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat, bisa dikenai penjara paling lama setahun, atau denda paling banyak Rp 100 juta[19].  Kriminalisasi warga yang menolak pertambangan berulang saat penerapan UU baru. Itu yang dialami warga Sumba Barat yang dituduh menyerang dan membakar peralatan PT Fathi Resorces pada April 2011, perusahaan yang akan menambang kawasan lindung Wanggameti.  Dua puluh warga diperiksa Polres Sumba Barat, akhirnya empat warga dikenakan wajib lapor.

Itu baru diawal. Saat tambang beroperasi, berbagai aspek penghidupan rakyat mulai dari biofisik, sosial ekonomi, hingga politik juga beresiko menerima dampak. Perusakan fisik akibat pembongkaran lahan dan pengerukan batuan, juga limbah yang jumlahnya luar biasa dihasilkan operasi tambang. Pada tambang modern, bijih yang digali dihancurkan dan diolah menggunakan sejumlah besar air dan berbagai proses kimia dan fisika. Kandungan mineral dalam bijih berkisar 5 persen  untuk logam dasar, lebih rendah hingga mencapai 0,00005 persen untuk emas. Artinya, sekitar 95%  hingga 99,99% dari  batuan bijih yang diproses dalam pertambangan akan dibuang menjadi limbah, dikenal sebagai tailing. Tailing  bisa sangat reaktif dan dapat menimbulkan risiko lingkungan yang serius dari drainase batuan asam dan pelepasan logam beracun, dan reagen beracun yang dipakai saat pengolahan[20].

Pembukaan hutan dan perusakan lahan dalam jumlah masiv untuk pertambangan harus dibayar mahal. Samarinda – ibu kota propinsi Kalimantan Timur berulang kali dilanda banjir. Sekitar 71 persen atau 50.742 hektar dari luas wilayah Samarinda sudah dikapling oleh 76 kuasa pertambangan batubara. Kawasan pertambangan menyita areal serapan air dan mendangkalkan DAS Mahakam[21]. Hal sama terjad di Kutai Kertanegara, banjir merendam 14 desa di Muara Kaman. Ijin pertambangan di sana mencapai 749 ijin.

Celakanya, saat pengerukan bahan tak terbarukan ini usai, tak ada yang tersisa di sana. Itu kasat mata di Kalimantan Timur, banyak lubang tambang ditinggalkan begitu, begitu kawasan itu tak ekonomis ditambang. Di tambang emas milik Rio Tinto di Kalimantan Timur, PT Kelian Equatorial  Mining yang selesai pada 2003 juga mewariskan masalah. Tak hanya ancaman dari  77 juta ton limbah tailing di dam Namuk, juga konflik sosial yang tak pernah tuntas hingga saat ini.

Kerusakan sosial bahkan menyimpan bahaya lebih besar kini. Penduduk di kawasan keruk dihantui penyakit infeksi pernapasan dan pencemaran sumber-sumber air. Di Kutai Barat, pada 2009” di mana 90 izin pertambangan batubara berada”jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mencapai 19.000 jiwa. Dari jumlah itu, 2.300 di antaranya adalah bayi dan 5.071 lainnya anak-anak. Bayangkan generasi muda seperti apa yang akan tumbuh jika di usia Balita sudah terserang ISPA.

Daya rusak pertambangan tak hanya membuat fungsi dan peruntukan ruang menjadi kacau balau. Tapi juga mengerutkan wilayah kelangsungan hidup warga. Menjadi tanda tanya besar, apakah industri tambang memang sengaja dan terencana telah mengeluarkan kemerosotan keselamatan dan produktifitas warga setempat dari neraca rugi-laba mereka? Sebab mereka terus mempropagandakan berbagai upaya yang  membuat seolah derita warga cukup dibayar dengan program-program karitatif bersifat sukarela yang nilainya tak seberapa dibanding kerusakan permanen wilayah bersangkutan, baik melalui Pengembangan Masyarakat (Community Development, CD) maupun Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR).

4. Negara Membuat Pertambangan menjadi Panglima

Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) mestinya menjadi panduan pembangunan sebuah kawasan. Tapi penataan itu sepertinya tak berlaku untuk industri tambang.  Pertambanagan bagai  Panglima yang memimpin kemana arah pembangunan. Dan jika sektor keruk ini masuk di sebuah wilayah, fungsi lain hanya mendapat sisanya. Jika tak percaya tengok Jawa Timur, sekitar 40 persen wilayahnya dikuasai 32 blok migas, dan  separuhnya  di wilayah Sidoarjo. Padahal wilayah Sidoarjo adalah kawasan padat huni. Populasinya diatas satu juta jiwa, bahkan kawasan industri itu dikategorikan kota Metropolitan. Celakanya, petuntukan industri migas itu tak diatur dalam dokumen RTRW.

Akibatnya, resiko keberadaan industri migas tak masuk hitungan pengurus wilayah, apalagi warga negara di sana. Saat semburan lumpur panas Lapindo terjadi pertama kalinya, semua pihak gagap bertindak. Warga Porong lintang pukang mengungsi,  masyarakat sipil sibuk mencari tahu, begitu pula media.  Pemerintah tidak  terus terang menyampaikan info sebenarnya. Dan Lapindo sibuk menyelamatkan aset-aset mereka, berkilah pengeboran migas bukan penyebab semburan lumpur, tapi karena alasan terjadinya gempa Jokjakarta. Hingga Mei 2011, lima tahun  setelah kejadian, kawasan itu tertimbun lumpur, sungai berubah menjadi tempat pembuangan lumpur beracun dan puluhan ribu jiwa  mengungsi dari kampung mereka.

Industri migas berhasil memporak porandakan Sidoarjo dan sekitarnya, dalam sekejab. Pemukiman, sistem jaringan sarana dan prasarana,   baik yang memiliki fungsi  lindung dan budi daya, lantak diterjang lumpur. Dan hingga lima tahun kemudian, sang pemilik Lapindo Brantas juga tak tersentuh.

Abu Rizal Bakrie sang pemilik Lapindo sepertinya kebal hukum, di tengah  tuduhan keterlibatannya pada kasus korupsi Gayus,  pengemplangan pajak tambang batubara di PT Adaro[22], hingga bencana lumpur Lapindo yang menggusur kehidupan puluhan ribu orang. Rentang kuasa dan bisnisnya justru meluas di masa SBY menjadi Presiden. Ia menjadi Menteri sekaligus orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes 2007,  menjabat Ketua partai Golkar, dan bisnisnya di berbagai sektor malah menguat[23].

Bukti lain di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana mungkin seluruh pulau kecil berpenghuni lebih 100 ribu jiwa itu menjadi konsesi tambang emas PT Merukh Lembata Cooper milik Yusuf Merukh Juga di pulau Sumba, PT Fathi Resources  diijinkan segera menambang dua puncak tertinggi di pulau ini, sekaligus pusat keragaman hayati dan sumber-sumber air pulau itu.  Keduanya berada di Taman nasional Laiwangi Wanggameti dan Tana Daru Manupeu.

Kasus-kasus di atas hanyalah  sebagian kecil bagaimana sektor pertambangan menjadi panglima pengurusan tata ruang. Kapan pun, jika di kawasan itu dianggap kaya bahan tambang, ijin menambang  segera dikeluarkan. Selebihnya, peruntukan yang lain harus menyesuaikan. Tindakan ini dilakukan Bupati Manggarai Barat, yang memberi ijin tambang mangan di kawasan Manggarai Water Invesment Project.  Pemerintah masa orde baru membiayai proyek itu dari dana utang sebanyak US$ 167 juta. Kawasan itu menjamin pasokan air lebih setengah juta penduduk Manggarai. Padahal  Mangan berkontribusi tidak lebih dari Rp 300 juta pertahun untuk PAD. Sungguh kebodohan tak termaafkan.

Dukungan terhadap sektor pertambangan, membuat Perijinan dan penegakan hukum yang seharusnya menjadi alat meregulasi, bergeser menjadi alat transaksi kekuasaan dan korupsi. Dan seperti Kentut, korupsi di sektor pertambangan bisa dirasakan, kasat mata, tapi sulit dibuktikan dan kebal hukum. Tak hanya skala nasional, di daerah korupsi pertambangan tak tersentuh hukum. Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Timur menyebut nilai dana jaminan reklamasi yang tak dibayar  60 perusahaan di Kutai Kartanegara mencapai Rp 52 miliar (BPK Kaltim, 2009). Tapi belum ada  proses penegakan hukum hingga kini. Gubernur Kalimantan Timur pun terjerat korupsi Rp 576 miliar dalam kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang diumumkan Kejagung akhir 2010[24]. Sayangnya, hingga saat ini pemeriksaannya terkendala, Ijin pemeriksaan belum keluardari Presiden SBY[25].

Jika masa Soeharto, ijin pertambangan banyak dimiliki kroni terbatas. Kini, bak jamur di musim hujan, para pejabat dan anggota parlemen di  nasional dan daerah banyak yang memiliki ijin tambang. Salah satunya pemilik CV Samarinda Prima Coal di Kalimantan Timur adalah milik Herry Suryanto atau Abun. Ia adalah bendahara DPW Partai Demokrat dan Ketua Umum Yayasan Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu Kalimantan Timur[26].

Membongkar  Kawasan Lindung

Kasus peruntukan ruang yang paling kontroversial paska orde baru adalah tambang di kawasan Lindung sepuluh tahun lalu. Kasus ini membuktikan, sektor tambang bisa merubah tata ruang dalam skala nasional.

Diawali pengumuman Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral tentang 150 perusahaan tambang[27] meminta pemerintah mengubah kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi, demi kelangsungan investasinya di Indonesia. Mereka beralasan sudah mendapat ijin sebelum lahan ditetapkan jadi hutan lindung, atau keinginan untuk memperluas areal yang akan dikelola[28]. Luasnya mencapai 11,4 juta hektar, jenis tambangnya emas, batubara, granit dan nikel.

Sebulan kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnono Yusgiantoro meminta Menteri Kehutanan merevisi Pasal 38 Undang Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan[29], juga DPR Senayan untuk mendukung. Peran akademisi, badan peneliti dan pelobi Negara-negara dimana perusahaan tambang berasal tak bisa diabaikan. Mereka mendukung penuh. PricewaterhouseCoopers menyebut larangan itu akan menurunkan minat investor menanamkan modal di Indonesia. Akademisi Institut Teknologi Bandung Made Astawa Rai menambahkan ”Dari 47,059 juta hektar lahan kontrak karya pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung mencapai 17,669[30] juta hektar (37,5 persen),”.

Menteri Lingkungan Hidup, yang saat itu menolak lama-lama melempem. Ia berkompromi akhirnya. Penolakan masyarakat, termasuk di kawasan-kawasan sekitar tambang diabaikan. Bentah darimana logikanya, kondisi ini kemudian diangap genting bagi negara.  Pada 11 Maret 2004, Megawati Sukarnoputri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Isinya mengizinkan 13 perusahaan beoperasi di kawasan lindung. Perturan itu dikenal sebagai Perpu Semar.

Greenomics Indonesia menyebutkan jika 13 perusahaan diloloskan, secara  bertahap akan menurunkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama menurunnya kualitas lingkungan di kawasan itu[31].  Sementara Pelangi Indonesia memprediksikan  keputusan itu berpeluang menambah emisi Karbon di atmosfer sebesar 185 juta ton karbon  hingga lebih dari 251 juta ton  karbon.  Berbagai kelompok masyarakat sipil dan masyarakat sekitar tambang juga mengirimka surat penolakan.  Tapi DPR Senayan dan Pemerintah tak bergeming.

Perpu Semar dikuatkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) No 41/2004 tentang pemberian izin kepada 13 perusahaan[32] meneruskan kegiatan penambangan secara terbuka di hutan lindung.  Di tahun sama, DPR Senayan mengesahkannya menjadi UU No 19 tahun 2004  yang mengatur amandemen UU Kehutanan[33].

Empat tahun kemudian, SBY menggenapkannya dengan mengeluarkan PP No 2 Tahun 2008, yang mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan[34]. Saat itu tarif sewa hutan lindung  Rp 120 – Rp 300 per meter, lebih murah dari sepotong pisang goreng,.

Pertambangan & Pemekaran Wilayah

George Junus Aditjondro menyebut ada korelasi positif antara pemekaran wilayah dengan pertambangan, khususnya di Indonesia Bagian Timur.Ia melihat pemekaran kabupaten dan propinsi di banyak tempat dibiayai pebisnis yang sudah atau ingin bergerak di bidang pertambangan. Mereka berkeinginan sangat kuat menambang di daerah potensial di Indonesia timur. Perusahaan membonceng hasrat ingin berdiri sendiri, sejumlah wilayah dengan meminjamkan miliaran rupiah untuk pengesahan kabupaten atau propinsi baru. Ajang Pemilukada atau Pemilihan Kepala Daearah setempat akan menjadi ajang bandar, tempat para calon bupati dan investor bertemu dan bernegosiasi[35].

Penulis buku Gurita Cikeas itu menghubungkannya dengan sosok Jusuf Merukh, yang disebutnya sebagai kelas komprador domestik[36]. Merukh, pengusaha tambang asal Rote, yang memiliki 20% saham di Newmont Minahasa dan Sumbawa, serta  ratusan Kuasa pertambangan (KP) dari Aceh hingga Papua[37]. Ia dijuluki ‘Raja KP’. Ijn-ijin KP itu ia dapatkan sejak tahun 1970-an. Menurutnya, Perekonomian dan pembangunan di Indonesia seharusnya berbasis pertambangan. Potensi lainnya mengikuti dari belakang. “Tanah NTT itu kering karena di bawahnya banyak kandungan mineral. Karena itu pembangunannya harus menjadikan tambang sebagai lokomotifnya. Jangan coba-coba masih bicara pertanian atau peternakan,” ujar almarhum Merukh.

Keyakinan Merukh berbeda dengan tokoh Amungme, Tuarek Natkime.  Ia justru menyeasal tanah-tanah adat Amungme kaya emas. “Saya selalu bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan gunung-gunung batu dan salju yang indah itu di daerah Suku Amungme? Apakah karena gunung-gunung yang kaya dengan sumber daya mineral itu, Freeport, ABRI, Pemerintah, dan orang luar untuk datang ke sini dan mengambilnya demi kepentingan mereka dan membiarkan kami menderita?”, ujarnya

Di Tambang Merukh , sejak PT Newmont Minahasa Raya menggali batuan di Ratatotok dan membuang limbah tailingnya di teluk Buyat sejak 1986. Masalah datang silih berganti menimpa warga. Hingga tambang itu berhenti menggali pada 2003, masih ada kasus tanah belum tuntas di Ratatotok. Sementara di teluk Buyat, sekitar 266 orang warga memilih pindah ke Duminanga karena gangguan kesehatan dan penurunan ekonomi dari hasil tangkapan ikan di sana.

Perkembangan Tambang-tambang Merukh berkolerasi  positif dengan pemekaran kabupaten di NTT. Pada Desember 2006, DPR Senayan mensahkan pembentukan tiga kabupaten baru di sana, yakni Kabupaten Nagekeo di Flores, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya di Pulau Sumba, bersama pengesahan 13 daerah otonomi baru lainnya.  Merukh Enterprises – melalui anak usahanya, PT Sumba Prima Iron (SPI), berkongsi dengan Salgaocar Mining Industries Pvt. Ltd. dari India, sedang jajaki prospek tambang bijih besi di Sumba Barat daya. Ia mendapat konsesi seluas 75.010 Ha. Sedang di Sumba Timur, PT SPI mendapat konsesi tambang seluas 114 ribu Ha. (Tempo Interaktif, 13/7/20100).

George juga melihat hal serupa dalam kasus Pertambangan Mangan dan emas di pulau Flores. Sejumlah investor dari Asia Timur (RRT, Taiwan, Korsel, Singapura) masuk ke Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur, untuk eksplorasi mangan dan emas. Ketiga Bupati hasil pemekaran Kabupaten Manggarai berlomba-lomba mengundang investor pertambangan untuk menaikkan PAD kabupaten, berbekal Pasal 156 dan Pasal 176 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Di Pulau Flores, sepanjang 2004-2008, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat mengeluarkan sedikitnya 28 kuasa pertambangan (KP)[38].

Itulah mengapa paska otonomi daerah,  tumbang tindih perijinan pertambangan makin menggila. Menteri Kehutanan mengumumkan dari 8000 ijin tambang yang dikeluarkan, ada  75% nya yang tumpang tindih dengan peruntukan lain. (Kompas, 24/5).

 6. Melawan Sang Panglima

“Kami tidak akan menjual apa yang tidak  bisa kami buat”, 

tekad Orang Molo di batu Naususu, 2008.

Sejak  masa penjajahan  Belanda, pergolakan di sekitar tambang diawali perebutan untuk menguasai bahan tambang, hingga tuntutan kesejahteraan dari buruh. Seperti yang gelombang pergolakan perang Timah  di Bangka Belitung pada 1800-an, ataupun nasionalisasi paska kemerdekaan. Saat itu  rasa kebangsaan lebih mendominasi perebuatan aset-aset tambang saat itu. Tapi di masa orde baru, perlawanan warga sekitar tambang berbeda.

Saat orde baru, tambang bagaikan panglima yang memaksa, mengarahkan moda kehidupan warga untuk memilih sumber ekonomi tidak berkelanjutan. Situasi  yang dipertahankkan pemerintahan SBY  hingga kini.

Umumnya saat tambang masuk, warga yang tidak banyak tahu tentang resiko  pertambangan di awal,  berharap tambang akan membawa kesejahteraan. Tapi belakangan, setelah mereka mengalami langsung  daya rusaknya, kebanyakan bersikap sebaliknya. PT Freeport Indonesia telah diprotes orang Amungme sejak awal perusahaan melakukan eksplorasi di kawasan Peyukate, berdekatan dengan Yelsegel dan Ongopsegel – kawasan keramat orang Amungme di lembah Waa. Tapi operasi mereka terus berlanjut.

Pada 1972 orang Amungme membongkar basecamp PT Freeport di lembah Tsinga. Tapi Pemerintah Indonesia mengirimkan TNI Angkatan Darat sebagai jawaban. Masyarakat menduga, ada 50 hingga 60 orang terbunuh  dalam upaya tentara melindungi asset PT Freeport[39]. Perlawanan masyarakat ini secara sporadis terus berlangsung hingga saat ini.

Hal yang sama juga terjadi di tambang emas terbesar milik Rio Tinto di Kalimantan Timur. Semula aksi warga pada 1992, hanya berkait dengan ganti rugi tanah. Belakangan karena beragam masalahnya isi protes juga meluas, termasuk pencemaran lingkungan, hingga perkosaan perempuan oleh karyawan PT KEM. Protes ini terus berlanjut paska perusahaan tutup. Aksi terakhir tercatat pada April 2006, sekitar 300 warga berunjuk rasa di Jakarta.

Orang Karonsie Dongi dan Sorowako  memprotes PT Inco di Sulawesi Selatan, yang menandatangani Kontrak karya pada 1968. Mereka juga berkampanye di negara asal perusahaan, Kanada. Pola yang sama dilakukan oleh warga dayak siang murung dan Bakumpai di Kalimantan tengah, yang menuntut PT Ind Muro Kencana dari Australia. Juga Laverton Gold, di Sumatera Selatan. Mengirimkan surat protes, demonstrasi, mendatangai pertemuan pemegang saham, menggalang dukungan lewat media dan beragam pertemuan dilakukan oleh masyarakat korban dan para pendukungnya.

Jalur ilmiah hingga pengadilan juga ditempuh warga Buyat dan para pendukungnya yang melawan PT Newmont Minahasa Raya. Mereka mendorong pemerintah Indonesia membentuk tim terpadu untuk mengetahui apa yang terjadi di teluk Buyat. Hasilnya diumumkan pada 2004, setahun setelah Newmont menutup tambangnya. Teluk buyat tercemar dan beresiko.

Tak ada satupun tambang mineral skala besar yang beroperasi di masa orde baru tak mendapatkan perlawanan warga. Jejaring nasional dan internasional melawan tambang ini mereka bangun lewat Walhi dan JATAM. Mereka meluaskan kabar-kabar warga di sekitar tambang. Inilah yang kemudian memberikan pemahaman baru kepada publik di Indonesia bahwa tambang adalah usaha yang sangat beresiko. Pada 1999 seruan Moratorium pertambangan atau penghentian sementara operasi pertambangan dan menata ulang pengurusan tambang menjadi tutuntutan masyarakat sipil.

Belakangan, pola perlawanan  berubah di Masa otonomi daerah. Masa ini tak hanya memberikan kemudahan informasi dan juga  ruang bagi warga untuk bersuara. Tapi juga memberi ruang pengurus daerah yang menggunakan sektor pertambangan sebagai alat menaikkan PAD. Akibatnya, moda dan masalah yang sama terus muncul, dan makin masiv bersama keluarnya perijinan tambang, bahkan tumpang tindih satu sama lain.

Informasi dan pengalaman  masyarakat sekitar kawasan tambang di kawasan Freeport, Newmont,  Rio Tinto dan lainnya menjadi pemicu penolakan warga pada tambang-tambang baru. Penolakan warga terhadap tambang terjadi di banyak tempat, mulai di Aceh hingga Papua.  Seruan renegosiasi kontrak, tolak tambang, hingga tuntutan memilihnya  sumber daya terakhir (the last resort).

Dari semua perjuangan menolak tambang di atas tak semuanya berjalan mulus. Tapi salah satu yang menginspirasi adalah perjuangan orang Molo menolak beberapa tambang marmer.  Tiga tahun  waktu yang cukup panjang bagi Orang Molo membiarkan gunung batunya dibor, di potong-potong menjadi kubus raksasa, dan diangkut ke luar Molo. “Sejak batu Anjaf dipotong,  kawasan tersebut longsor, dua ribu lebih pohon hilang, juga pusaka-pusaka suku kami yang disimpan di gua di balik batu. Akhirnya kami bersatu mengusir PT Karya Hasta dan PT. Kawan Setia Pramesti”, ujar Aleta Baun tentang perjuangan mengusir perusahaan pada 1999.

Sejak itu, silih berganti perusahaan tambang marmer harus mereka usir dari Molo, terakhir tahun 2007 di kecamatan Fatumnasi. Hanya satu tersisa,  yaitu batu Naitapan yang masih ditambang. Tapi tambang terakhir ini mereka jadikan sebagai monumen pengingat. “Siapa yang mempertahankan tambang, maka hidupnya seperti warga sekitar Naitapan”, tambah Aleta.

Sejak tahun lalu, orang Molo memutuskan hanya akan menjual apa yang bisa mereka buat, atau mereka produksi.  Mereka memperingati pilihan tersebut dalam bentuk perayaan, Festival Ningkam Haumeni.  Festival ini menjadi  puncak orang Molo mepertukarkan pengetahuan dan menjaga komitmen kebersamaan untuk kembali ke adat, dan hidup berdaulat tanpa tambang.

Pada 29 Mei 2011 di Fatu Naususu, orang Molo, Amanuban dan Amanatun menyerukan bangsa Indonesia untuk hidup berdaulat tanpa tambang. Pada tanggal itu, genap lima tahun meluapnya lumpur Lapindo di Sidoarjo.


[1] Di Molo, ada delapan marga, dan semuanya berkaitan dengan kegiatan sekitar bukit batu. Mulai Seko: pemburu; Ba’un: tukang sumpit kelelawar; Fui: liar; Sumbanu: sumbatan giring-giring; Lasa: potongan daun untuk kelasa (tikar);  Nani: pengawas yang mengarahkan pindah; Toto: tukang marah; dan Tanisip: yang diberi kelebihan.

[2] Jika dirunut dari timur ke barat, keempat ibu kota kabupaten di pulau Sumba menggunakan nama Wai atau air.  Waingapu  artinya air yang memukul-mukul, menjadi nama Ibu kota Sumba Timur. Kabupaten ini berjuluk Matawai Amahu, Pada Ndjara Hamu. Artinya mata air emas, padang penggembalaan kuda.  Julukan yang merujuk Wanggameti. Sementara Waibakul, ibu kota Sumba Tengah, punya arti sumber air yang besar. Waitabula, ibu kota Sumba Barat Daya berarti air yang meluap-luap.  Dan Waikabubak  atau air yang  meluber menjadi nama ibu kota Sumba Barat

[3] Musyawarah perempuan adat Amungme – Komoro pada Januari  1999 di Timika

[4] ibid

[5]  Dalam bahasa local Wangga artinya menghalau, meti kematian. Wanggameti dipercaya sebagai kawasan yang menjadi pendukung hidup warga yang menjauhkan mereka dari kematian, karena menjadi pusat sumber air. Sementara tana daru artinya tana labil

[6] Pemahaman ini bertabrakan dengan syarat pertambangan yang rakus lahan, air dan energi.

[7]  UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal1: (1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. (2) Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. (3). Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. (4) Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruangdalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

[8] Saat itu Jepang menghadapi musuh kuatnya Sekutu, di Perang Dunia Kedua

[9] Belanda yang belum mengakui kedaulatan Indonesia, justru mengeluarkan Keputusan Lt. Gouverneur- Generaal No 6 Tahun 1946. Isinya, bahwa Ijin Pertambangan  sejak jaman Hindia Belanda dan tidak dikerjakan berlaku terus berdasarkan Pasal 65 Mijn Ordonnantie 1930.

[10] Pada masa penjajajahan Belanda, kantor ini adalah Laboratorium Geologi pemerintahan Belanda, yang diambil alih Jepang dan dirubah namanya menjadi Chisitsu Chosasho. Belakangan oleh Jepang dipakai sebagai tempat kursus para Asisten Geologi. (Kilas Balik Sejarah Pertamabnagn dan Energi di Indonesia, http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/2059-kilas-balik-sejarah-pertambangan-dan-energi-di-indonesia.html

[11] Entah dengan pertimbangan apa Pertambangan minyak bumi saat itu dikecualikan dari pembatalan (vide pasal 3)

[12] Central Intelligence Agency, Dinas Rahasia Amerika Serikat

[13] Tapi Hak menguasai negara atas bahan tambang dalam UU No 11 tahun 1967 tidak terlepas dari ketentuan UU Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960, yang mengatur kewenangan negara sebagaimana pasal 2 ayat (2) UUPA.

[14] Saat ini Freeport menguasai 67,3 persen saham di Grasberg, Rio Tinto Group 13 persen, pemerintah Indonesia 9,3 persen, dan PT Indocopper Investama Corporation 9 persen

[15] IMF singkatan International Monetary Fund, OECD singkatan Oganization Economic Cooperation and Development, sementara G-& adalah Negara-negara industri maju berangotakan Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, dan Kanada

[16] Moratorium menjadi mandat utama Reposisi JATAM pada 1999 di Manado Sulawesi Utara.

[17] Undang-Undang Mineral dan Batubara, pasal 162

[18] Tambang emas terbesar di pulau Kalimantan dimiliki oleh Rio Tinto asal Australia/Inggris yang tutup pada 2003, kini digantikan PT Indo Muro Kencana di  Kalimantan Tengah. Tambang emas terbesar di Maluku Utara dimiliki Newcrest  asal Australia.

[19] UU Mineral dan Batubara  No 9 Tahun  2009, pasal 162

[20] Kombinasi cairan dan padatan halusmembuat banyak tailing tidak stabil secara fisik. Jika dibiarkan terkena udara dan mengering, tailing bisa terbang bersama angin, mengakibatkan polusi udara dan tercuci ke dalam saluran air, merusak ekosistem perairan.

[21] Merah Johansyah, 18 Mei 2011, Batubara Hancurkan Kalimantan, halaman 4, Kompas.

[22] Perusahaan Tambang dimaksud adalah tambang batubara PT Adaro di  Kalimantan selatan.

[23] Kini, Aburizal Bakrie  memiliki stasiun Televisi, koran, portal online, perusahaan Telekomunikasi dan tambang-tambang baru yang tumpang tindih dengan  hutan lindung.

[24] http://www.primaironline.com/berita/hukum/gubernur-kaltim-awang-faroek-tersangka-korupsi-kpc

[25] http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8657&l=kasus-korupsi-divestasi-kpc-pemeriksaan-awang-faroek-terkendala-izin-dari-sby

[26] Presentasi Muhamad Afan NT dan Asman Aziz dalam Diskusi Memahami Kebijakan Anggaran Pemerintah kota dan relasi Politik Bisnis di Samarinda, 20 November 2010

[27] Lobi-lobi intensif perusahaaan ini ternyata mendapat tanggapan pemerintah dengan keluarnya Keputusan Menko Ekuin nomor : KEP-04/M.EKON/09/2000 tentang Tim Koordinasi Pengkajian Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Pertambangan.

[28] Saat itu, dijabat Dr Wimpy S Tjejep. PT Gag Nikel di Pulau Gag (Irian Jaya), PT Newcrest Mineral Limited di Halmahera (Maluku Utara), dan PT Citra Palu Mineral di Palu (Sulawesi Tengah).

[29] Pasal 38 UU Kehutanan dengan tegas melarang tambang terbuka di hutan lindung

[30] Indonesia terancam kehilangan investasi sebesar 7,8 miliar dolar AS per tahun. Hal itu terutama jika tumpang tindih lahan pertambangan dan hutan lindung akibat penerapan Undang-Undang 41 tahun 1999, tidak segera diselesaikan.

[31] Sekitar Rp 23,05 triliun per tahun nilai PDRB di 25 kabupaten/kota akan menyusut, setidaknya ketika modal ekologi terdivestasi pada tingkat yang signifikan selama 14 tahun ke depan. Nilai PAD 25 kabupaten/kota — yang hanya sekitar Rp 93 milyar pada tahun 2003 — juga akan turut ‘terdivestasi’, karena praktik tambang terbuka di hutan lindung akan menciptakan perekonomian lokal serba mahal. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari divestasi peranan ekologis hutan lindung yang dimainkan oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap berbagai kegiatan perekonomian masyarakat, seperti pertanian, perikanan, industri, dan lain sebagainya. Divestasi modal Ekologi, Greenomics Indonesia, 2004

[32] PT Freeport Indonesia, PT Gag Nickel, PT Weda Bay Nickel, PT Nusa Halmahera Mineral, PT Aneka Tambang (Antam Buli), PT Pelsart Tambang Kencana.Selanjutnya, PT Interex Sacra Raya, PT Karimun Granite, PT Sorik Mas Mining, PT Indomico Mandiri, PT Natarang Mining, PT International Nickel Indonesia dan Aneka Tambang (Antam Bahulu)

[33] Sejak itu, ada 13 perusahaan yang mendapat pengecualian meneruskan tambangnya di hutan lindung. Sebagian besar adalah perusahaan tambang asing raksasa, sekelas Freeport dari Amerika Serikat S, Rio Tinto dari Inggris, Inco dari Kanada, dan Newcrest dari Australia

[34] PP ini memungkinkan perusahaan tambang mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar hanya dengan membayar Rp 1,8 juta-Rp 3 juta per hektar. Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas , panas bumi, jaringan telekomunikasi, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, tenaga listrik, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol. Tarif untuk semua itu menjadi Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta.

[35] Wawancara pribadi,  Juni 2011

[36] Dalam bahasa Portugis comprador berarti “pembeli”, awalnya dipakai membahas tentang perdagangan, dan diterapkan terhadap para pedagang perantara, yang mengurus masuknya para pedagang asing ke pasar setempat. Dalam kasus investasi maskapai-maskapai minyak asing ke Nigeria, negara kaya minyak di Afrika, ada hubungan segitiga antara maskapai-maskapai transnasional, komprador swasta, dan  komprador negara, yakni birokrat-birokrat yang mengfasilitasi masuknya perusahaan-perusahaan asing itu.

[37] Sebagai anggota DPR RI, Yusuf Merukh mengaku dekat dengan Pak Sudomo,

38] Menambang Dengan Akal Sehat, Kompas 6 juli 2009

[39] Dianto Bachriadi, 1998, Merana di tengah Kelimpahan, Elsam, Jakarta


DAFTAR PUSTAKA

Adhi Widyatama, 2006, Taen Hine, JATAM, Jakarta

Ancaman pertambangan di Kawasan Lindung, , Kompas, 21 Oktober 2001:

Emmy Hafield, 2002, Conference on Foreign Direct Investment and the Environment, Lessons to be Learned from the Mining Sector, CCNM Global Forum On International Investment.

Hutan Lindung Kita, sudah jatuh tertimpa tanda pula, Pelagi Indonesia, 2004

Jatam Press Statement, 6 Februari 2003, Dayak Take  Legal Action, Demand Justice. http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=1471

Kemiskinan Tidak BIsa Dilawan dengan Filsafat, Bisnis Indonesia, 15 Desember 2010

Keputusan menetri Lingkungan Hidup No 92 tahun 2011 tentang Ijin Pembuangan Tailing Newmont, 5 Mei 2011

Laporan Investigasi Tim Pencari Fakta  Masalah HAM di sekitar wilayah PT KEM, Kutai Barat – Kalimantan Timur.

Linda beanal, Arti Tanah menurut suku Amungngme dalam  Rudy gunawan, FX, 2008, Luka Papua – HIV, Otonomi Khusus dan perang Suku, Spasi dan VHR Book, Jakarta

Mentje Simatauw dkk, 2001, Gender dan pengelolaan Sumber daya Alam – Sebuah panduan Analisis, PIKUL, Kupang.

Nabiel Makarim Setujui Penambangan di Hutan Lindung, Koran Tempo Jumat, 14 Juni 2002

Sang Pembagi Air, http://majalahforum.com/lingkungan.php?tid=31

Sementara Senior Partner Sektor Pertambangan PricewaterhouseCoopers Firdaus Asikin, koran Tempo, 30 November 2001

Siaran Pers JATAM, 11 Oktober 2011. Pertambangan di Kawasan Lindung Mengancam Keseimbangan Ekologi

Siti Maemunah, 4 Juni 2011, Soeharto dan SBY,  halaman 6, Kompas.

Siti Maemunah, 26 desember 2008, UU Minerba dan masalah HAM, halaman 6, Kompas.

Suara pembaruan, 17 Januari 2005, Pemerintah Diminta Tangani Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Freeport

Two Million Tonnes a Day, A Mine Waste Primer, MiningWatch Canada, 2009

Yuliani, dkk, 2008, Bertaruh Keselamatan, JATAM, Jakarta

Website:

http://www.suarapembaruan.com/home/20-warga-sumba-tengah-segera-diperiksa/5494

http://www.beritalingkungan.com/berita/2011-06/sang-pembagi-air/

http://localparliamentwatch.wordpress.com/2006/12/09/dpr-ri-sahkan-tiga-kabupaten-baru-di-ntt/

http://www.infoanda.com/id/link.php?lh=VgBcVgkNAg9Q